Membangun "Kerajaan" dari Meja Makan hingga Koperasi: Panduan Menuju 2029 yang Hakiki

​Sepertinya kita harus mulai belajar berterima kasih dengan cara yang lebih kreatif. Lebih sopan dan beradab.

Jika dulu politik transaksional dilakukan di bawah meja menjelang hari pencoblosan, kini pemerintah sedang mempertontonkan sebuah seni "investasi jangka panjang".

Gerakannya begitu rapi, sistematis, dan—tentu saja—sangat bergizi.

​Mari kita bedah tiga pilar utama yang oleh para ahli politik (yang mungkin terlalu banyak minum kopi sambil baca data survei) disebut sebagai "karpet merah" menuju periode kedua.

​1. Makan Bergizi Gratis (MBG)

​Program MBG ini adalah jenius. Kenapa? Karena cara tercepat memenangkan hati rakyat bukanlah lewat janji manis di baliho, melainkan lewat rasa kenyang di perut anak-anak mereka. 

Secara teknis, ini bukan sekadar pemenuhan gizi; ini adalah kampanye harian yang diantar langsung ke piring. Menakjubkan bukan?

​Bayangkan, setiap suapan nasi dan sepotong protein adalah pengingat harian: "Siapa yang memberimu makan hari ini?" 

Jika program ini sukses sampai 2029, kita akan memiliki generasi yang secara biologis—dan mungkin secara emosional—merasa berutang budi pada sang pemberi nasi. 

Pemilih 2029 tidak perlu lagi membaca visi-misi; mereka cukup mengingat rasa susu kotak dan nasi hangat dari pemerintah.

​2. Koperasi Merah Putih

​Amazing! Jika MBG mengunci suara lewat dapur, Koperasi Merah Putih menguncinya lewat warung desa. 

Dengan target ribuan koperasi di pelosok nusantara, pemerintah sedang membangun infrastruktur ekonomi yang... kebetulan sekali... juga merupakan infrastruktur massa.

​Koperasi adalah tempat berkumpul. Koperasi adalah tempat uang berputar. Dan di bawah bendera "Merah Putih", garis antara "pemberdayaan ekonomi" dan "penggalangan loyalis" jadi sehalus sutra. 

Jika Anda ingin menang di 2029 tanpa perlu lelah berkampanye di desa-desa, cukup pastikan koperasi-koperasi ini berjalan lancar. 

Siapa yang berani mengganti nakhoda saat perahu koperasinya sedang penuh muatan?

​3. Danantara

​Dan terakhir, ada Danantara—Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. 

Namanya saja sudah terdengar seperti organisasi di film pahlawan super. Danantara adalah "benteng" keuangan yang akan mengonsolidasi aset-aset raksasa negara.

​Secara maknawi, Danantara adalah "kotak perang" yang legal. Dengan kendali atas investasi besar, pemerintah punya daya tawar yang tidak bisa ditolak oleh para taipan maupun lawan politik. 

Ini bukan sekadar tentang pertumbuhan ekonomi; ini tentang siapa yang memegang kunci brankas negara. 

Di 2029 nanti, siapa pun yang ingin maju harus "berkenalan" dulu dengan realitas ekonomi yang sudah dipagari Danantara.

​Adalah Formalitas?

​Para analis politik mungkin benar: ini adalah upaya sistematis agar Prabowo—atau setidaknya "komunitasnya"—tetap memegang tongkat estafet. 

Strateginya sederhana namun mematikan: ​perut kenyang (MBG), ​dompet desa terjaga (Koperasi Merah Putih), dan aset negara terkendali (Danantara).

​Jadi, jika nanti di 2029 kita merasa tidak punya pilihan lain, jangan salahkan siapa-siapa. 

Mungkin itu hanya efek samping dari gizi yang terlalu baik dan koperasi yang terlalu nyaman. 

Kita tidak sedang dipaksa memilih; kita sedang "dirawat" agar tidak ingin memilih yang lain. Camkan agar tidak gagal paham, bos! [kay]

Selamat Tinggal Kasir Dingin, Selamat Datang Rapat Anggota Tahunan!

​Akhirnya, angin segar berembus dari Jakarta. Pemerintah baru saja memberikan kode keras: raksasa ritel modern yang selama ini "menjajah" setiap tikungan gang kita akan segera dipensiunkan. 

Ucapkan selamat tinggal pada Indomaret dan Alfamart, dan sambutlah sang juru selamat baru: Koperasi Merah Putih.

​Bayangkan sebuah dunia tanpa bunyi "Selamat datang di Indomaret, selamat belanja!" yang robotik itu. 

Sebagai gantinya, saat masuk ke toko, Anda mungkin akan disambut dengan jabat tangan erat pengurus koperasi dan pertanyaan hangat, "Sudah bayar simpanan wajib bulan ini, Pak?"

​Efisiensi adalah Musuh Gotong Royong

​Selama ini kita terlalu dimanjakan oleh kapitalisme. Masuk toko, ambil barang, bayar, keluar. Sangat mekanis dan tidak manusiawi. 

Koperasi Merah Putih hadir untuk mengembalikan jati diri bangsa: antre yang sangat panjang dan birokrasi yang penuh kekeluargaan.

​Jika dulu kita kesal karena parkir ditarik dua ribu perak oleh tukang parkir liar, nanti kita akan membayar iuran anggota dengan ikhlas demi kemaslahatan bersama. 

Toh, apa gunanya kecepatan pelayanan jika kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam mendiskusikan sisa hasil usaha (SHU) di depan rak minyak goreng?

​Hancurkan Dulu, Pikir Belakangan

​Rencananya sangat brilian dan sama sekali tidak terdengar seperti janji kampanye yang dipoles. 

Pemerintah mengisyaratkan akan menghentikan operasional ritel modern jika ekosistem koperasi sudah siap. 

Ini adalah logika yang sangat aman. Kata "siap" dalam kamus birokrasi kita itu fleksibel—bisa besok, bisa saat cucu kita sudah mulai belajar kolonisasi di Mars.

​Mari kita bedah kemungkinan masa depan yang cerah ini:

​1. Logistik yang Ajaib: Menggantikan jaringan distribusi raksasa yang sudah menggurita selama puluhan tahun tentu semudah membalikkan telapak tangan. Kita hanya butuh semangat Merah Putih, bukan gudang canggih atau manajemen rantai pasok yang rumit.

2. ​Harga Saudara: Di koperasi, tidak ada itu namanya persaingan harga. Yang ada adalah "harga kesepakatan" yang biasanya sedikit lebih mahal dari toko sebelah, tapi hey, itu semua demi kesejahteraan pengurus... maksud saya, anggota.

​3. Inovasi Produk: Mungkin nanti tidak ada lagi cokelat impor. Rak-rak akan dipenuhi keripik singkong buatan UMKM binaan yang kemasannya sulit dibuka tapi memiliki nilai patriotisme tinggi.

​Bahasa Politik?

​Apakah ini hanya bahasa politik untuk membuai rakyat yang sudah lelah dengan harga sembako? Tentu tidak. Meragukan rencana ini berarti Anda kurang nasionalis. 

Kita harus percaya bahwa memindahkan pengelolaan ribuan gerai dari korporasi profesional ke tangan birokrasi koperasi adalah langkah yang sangat logis dan tidak akan berakhir dengan kekacauan stok barang.

​Mungkin nanti, Indomaret dan Alfamart akan berubah jadi museum. Tempat kita membawa anak cucu untuk melihat betapa "gelapnya" masa lalu saat kita bisa membeli kopi kalengan dengan praktis tanpa harus menunjukkan kartu anggota koperasi yang sudah dilegalisir.

​Oalah... Tenang saja, transisi ini pasti berjalan mulus. Semulus jalan raya yang baru dibangun lalu dibongkar lagi minggu depannya untuk pasang kabel telepon. [kay]

Selamat Datang di Era "Diet Ketat" Desa: Saat Aspal Kalah Cantik dari Koperasi

​Duh, sedihnya jadi kepala desa di tahun 2026! Pusing tujuh keliling. 

Bayangkan, Anda bangun pagi dengan semangat membangun jembatan, lalu tiba-tiba Pemerintah Pusat mengetuk pintu sambil membawa kabar gembira: "Selamat! Dana Desa Anda kami pangkas 70%!"

​Siapa butuh jalan mulus? Tentu semua orang menginginkannya. 

Benarkah jika kita punya semangat kolektif dalam wadah Koperasi Desa Merah Putih bakal terwujud?

​Prestasi Matematika yang Ajaib

​Dulu, desa-desa kita dimanjakan dengan angka Rp1 miliar. Uang segitu tentu bikin pusing; harus mikir beli semen, bayar tukang, sampai renovasi irigasi. Melelahkan, bukan?

​Maka, pemerintah dengan sangat pengertian meringankan beban pikiran para Kades. Hehe...

Kini, sisa saldo di rekening desa tinggal Rp200 juta hingga Rp300 juta saja. Angka yang sangat proporsional. 

Setidaknya cukup untuk mengecat gapura dan membeli gorengan saat rapat koordinasi membahas: kenapa aspal jalanan sudah berubah jadi kubangan kerbau.

​Solusi Segala Masalah (Katanya)

​Logikanya sangat futuristik: Mengambil Rp34,57 triliun dari hak dasar pembangunan desa untuk disuntikkan ke Koperasi Merah Putih adalah sebuah langkah jenius. 

Kita sedang diajak bertaruh secara massal. Siapa yang butuh drainase jika kita bisa punya kantor koperasi yang mentereng dengan logo yang patriotik?

​"Bagaimana mau bangun infrastruktur dengan uang Rp360 juta?" tanya seorang Kades yang mungkin kurang asupan optimisme. 

Jawabannya sederhana: Pakailah imajinasi! Jalan rusak? Anggap saja itu fasilitas off-road gratis untuk warga.

​Jembatan reot? Sebut saja itu wahana uji nyali penunjang pariwisata ekstrem.

​Prioritas Masuk Akal

​Kita harus angkat topi pada visi besar Presiden Prabowo. Membangun manusia melalui koperasi memang jauh lebih estetik daripada sekadar menambal lubang di pelosok yang bahkan Google Maps pun enggan lewat. 

Urusan perut dan ekonomi mikro memang penting, tapi memotong anggaran fisik hingga 70% di saat harga material naik adalah seni komedi tingkat tinggi. 

Adalah mereka yang duduk di kursi empuk Jakarta yang bisa memahami benar situasi dan kondisi pembangunan di desa.

​Mungkin di masa depan, kita tidak butuh mobil atau motor untuk lewat jalan desa. 

Kita cukup berpegangan tangan di depan kantor Koperasi Merah Putih sambil merapalkan mantra: "Yang penting Koperasi jagoan kita tetap tegak berdiri, urusan jalan hancur itu urusan nanti."

​Mari kita doakan para Kepala Desa agar tetap sabar. Menghadapi warga yang menuntut jalan bagus dengan anggaran seharga mobil LCGC bekas tentu membutuhkan kesabaran seluas samudera—atau setidaknya, seluas janji-janji kampanye. [kay]

Terjebak di Garis Statis: Nasib Pilu Tendik PPPK Paruh Waktu di Sumenep

​SUMENEP – Isu ketimpangan kesejahteraan kembali mencuat di lingkungan pendidikan Kabupaten Sumenep. 

Kali ini, sorotan tajam tertuju pada nasib Tenaga Kependidikan (Tendik), khususnya para penjaga sekolah yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. 

Di tengah upaya pemerintah memeratakan kesejahteraan, kelompok ini merasa "ditinggalkan" di jalur statis tanpa kepastian karier.

​Kontras Tajam

​Keresahan ini bermula dari perbandingan mencolok antara jalur karier Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Admin/Penjaga). 

Di lingkungan kerja yang sama, para guru memiliki "pintu darurat" untuk meningkatkan taraf hidup melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

​Setelah menuntaskan PPG dan mengantongi Sertifikat Pendidik (Serdik), seorang guru PPPK berhak atas tunjangan profesi yang secara signifikan mendongkrak pendapatan bulanan mereka. 

Hal ini menciptakan lompatan kesejahteraan yang nyata bagi para pengajar.

​Tendik: "Bekerja Tanpa Tangga"

​Berbeda nasib, para Tendik—terutama penjaga sekolah—seolah menghadapi jalan buntu. 

Hingga saat ini, belum ada skema serupa PPG yang diperuntukkan bagi mereka. 

Status "Paruh Waktu" yang disematkan justru menambah beban psikologis dan finansial, karena belum adanya regulasi yang memungkinkan mereka meningkatkan jenjang jabatan.

​Seorang penjaga sekolah di Sumenep yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan rasa sesaknya.

​"Kami bekerja di bawah atap yang sama, menjaga keamanan dan kebersihan sekolah agar proses belajar nyaman. Tapi kenapa hanya guru yang diberi tangga untuk naik? Kami seperti dipaku di tempat," keluhnya.

​Motivasi Kerja

​Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas layanan pendidikan di Sumenep secara keseluruhan. 

Ketimpangan itu terlalu lebar antara Guru dan Tendik, bisa memicu kecemburuan sosial dan menurunkan motivasi kerja para pendukung teknis di sekolah.

​Hingga detik ini, para Tenaga Kependidikan di Sumenep berharap ada kebijakan baru dari pemerintah daerah. maupun pusat. [kay]

Kabar Gembira bagi Penderita Buta Warna: Therapy Banyu Urip Kini Hadir di Tiga Lokasi Strategis

​YOGYAKARTA – Bagi masyarakat yang mendambakan pemulihan dari berbagai gangguan kesehatan, khususnya permasalahan penglihatan, kini hadir Therapy Banyu Urip.

Sebuah metode penyembuhan alternatif yang tengah naik daun, membuktikan eksistensinya dalam menangani berbagai macam penyakit.

Mulai dari keluhan penyakit ringan hingga penyakit kronis yang sulit ditangani secara medis konvensional.

​Terobosan luar biasa yang jadi keunggulan layanan ini adalah Pusat Therapy Buta Warna Indonesia. 

Metode ini diklaim mampu memberikan solusi nyata bagi mereka yang selama ini terhambat oleh keterbatasan persepsi warna dalam kehidupan sehari-hari maupun tuntutan profesi.

​Menjangkau Pasien hingga Mancanegara

​MS Arifin, CEO Therapy Banyu Urip, menyatakan bahwa efektivitas metode ini telah diakui secara luas. 

Menurutnya, keberhasilan pengobatan ini tidak hanya dirasakan oleh warga lokal, tapi juga menarik minat pasien dari berbagai belahan dunia.

​"Banyak pasien dari mancanegara yang telah sukses pulih dari buta warna melalui metode kami. Fokus kami adalah memberikan pelayanan maksimal agar setiap individu memiliki kualitas hidup yang lebih baik," ujar MS Arifin.

​Ekspansi Layanan di Tiga Titik Utama

​Untuk memudahkan akses bagi masyarakat yang membutuhkan, Therapy Banyu Urip kini mengoperasikan tiga cabang utama yang berlokasi di wilayah Yogyakarta dan Madura:

Lokasi Alamat Lengkap

1. Yogyakarta (Sleman) Jl. Selokan Mataram, Karanganyar RT.10/RW.29 No.197 A, Sinduadi, Mlati, Sleman.

2. Sumenep (Madura) Jl. K Abubakar Sidik No.68, Kampung Blukotan, Desa Pasongsongan, Kec. Pasongsongan.

3. Sleman (Ngangkrik) Jl. Letkol Subadri, Triharjo, Ngangkrik, RT.01/RW.14, Sleman, Yogyakarta.

Solusi untuk Penyakit Menahun

​Selain spesialisasi pada buta warna, Therapy Banyu Urip juga terbuka bagi pasien dengan penyakit menahun lainnya. 

Kehadiran pusat terapi ini diharapkan menjadi alternatif komplementer yang solid bagi masyarakat yang mencari jalan kesembuhan di luar jalur medis formal. [kay]

Paradoks Pilihan: Dilema TKA yang Bebas namun Mengikat

​Kebijakan Tes Kompetensi Akademik (TKA) saat ini berdiri di atas fondasi ambiguitas yang cukup unik. 

Di satu sisi, pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa TKA sepenuhnya tidak wajib dan merupakan hak prerogatif setiap murid tanpa risiko terhadap kelulusan. 

Tapi, di sisi lain, klaim kebebasan ini terasa semu karena hasil tes tersebut justru diposisikan sebagai "kunci emas" tunggal untuk membuka gerbang seleksi jenjang pendidikan berikutnya. 

Murid dibebaskan untuk tidak melangkah, namun pintu masa depan seolah hanya terbuka bagi mereka yang membawa sertifikat tes tersebut.

​Keadaan ini menciptakan ruang tunggu yang penuh ketidakpastian bagi peserta didik. 

Secara formal, tidak ada konsekuensi negatif jika seorang murid memilih untuk absen dari ujian. 

Akan tetapi, secara fungsional, absennya nilai TKA bisa dianggap sebagai penghalang tak kasat mata dalam kompetensi akademik global. 

Kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang sebenarnya bukan pilihan: Anda boleh tidak ikut, tapi bersiaplah kehilangan peta jalan menuju institusi pendidikan impian.

​Pada akhirnya, TKA bertransformasi jadi sebuah "kewajiban terselubung" yang dibalut dalam narasi otonomi individu. 

Murid dipaksa menimbang beban psikologis ujian melawan risiko tertutupnya akses pendidikan tinggi di masa depan. 

Dengan demikian, meskipun secara tertulis bersifat opsional, secara realitas TKA tetaplah sebuah instrumen penentu yang sulit untuk diabaikan tanpa rasa cemas. [kay]

Kebebasan Memilih dalam Tes Kompetensi Akademik

​Kebijakan Tes Kompetensi Akademik (TKA) kini mengedepankan prinsip fleksibilitas. 

Pemerintah menegaskan bahwa partisipasi dalam tes ini bersifat tidak wajib bagi seluruh murid. 

Langkah ini diambil untuk memastikan proses pendidikan berlangsung tanpa tekanan psikologis. 

Murid yang merasa belum siap secara mental maupun akademis diberikan ruang untuk tidak berpartisipasi. 

Pendekatan ini menghargai kesiapan personal setiap individu di sekolah.

​Implementasi kebijakan ini merupakan perwujudan nyata dari hak individu dalam pendidikan. 

Murid memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan pilihan jalur evaluasi mereka. 

Tidak ada konsekuensi administratif atau akademis bagi mereka yang memutuskan untuk tidak ikut. 

Kelulusan murid dari satuan pendidikan tetap terjamin sepenuhnya tanpa syarat TKA. 

Hal ini membuktikan bahwa sistem pendidikan saat ini lebih inklusif dan manusiawi.

​Meskipun bersifat opsional, TKA tetap memiliki nilai strategis yang signifikan. 

Hasil tes terstandar ini berfungsi sebagai potret akurat mengenai capaian akademik individu. 

Data tersebut sangat bermanfaat sebagai referensi pemetaan kualitas pembelajaran bagi murid dan sekolah. 

Karena itulah TKA sebaiknya dipandang sebagai peluang pengembangan diri, bukan beban wajib. [kay]

Keikhlasan Guru PPPK Paruh Waktu di Sumenep dalam Ketidakpastian

​Buka puasa hari ini tetap terasa nikmat bagi para guru berstatus PPPK Paruh Waktu. Meskipun demikian, realita pahit masih membayangi kesejahteraan mereka di Kabupaten Sumenep. 

Hak atas gaji yang jadi tumpuan hidup hingga saat ini belum kunjung cair. Kondisi ini memaksa para pendidik untuk merayakan kemenangan ibadah dalam keterbatasan ekonomi.

​Luka batin menganga selama bertahun-tahun kini hanya tersiram deru doa. Para guru tersebut terus bertahan di tengah himpitan regulasi yang sering kali tidak berpihak pada kepastian nasib. 

Dedikasi mereka terhadap dunia pendidikan tetap teguh meski dihantam ketidakjelasan administratif. Madah doa dipanjatkan jadi satu-satunya kekuatan untuk membasuh kekecewaan atas janji-janji yang belum tertunaikan.

​Ketidakpastian regulasi ini seharusnya jadi perhatian serius bagi pemangku kebijakan daerah. 

Para guru PPPK Paruh Waktu tidak semestinya dibiarkan berjuang sendirian tanpa jaminan finansial. Penundaan hak hanya akan memperlebar celah ketidakadilan sosial bagi garda terdepan pencerdas bangsa. 

Dibutuhkan langkah konkret agar kenikmatan berbuka puasa mereka tidak lagi dibarengi dengan beban pikiran.

Yang sabar, guruku! Dunia tidak selebar daun kelor. [kay]

Buka Puasa Hari ini dalam Ironi

​Menu buka puasa sore ini sungguh luar biasa lezat. Sambal terasi terasa lebih nendang seiring dengan melambungnya harga cabai yang tak tersentuh kebijakan pemerintah. 

Kita patut bersyukur atas janji kesejahteraan kendati selalu "jauh panggang dari api". Ketidakpedulian penguasa justru jadi bumbu penyedap paling otentik di meja makan rakyat jelata.

​Dan kekecewaan menggunung mendadak luruh bersama segelas es teh manis. 

Siapa butuh anggaran pendidikan dan kesehatan yang mumpuni jika kita sudah punya label "sejahtera" di atas kertas? 

Kita diajak merayakan pemangkasan hak-hak dasar demi satu piring harapan. 

Bukankah sangat puitis melihat masa depan anak bangsa dikorbankan demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang penuh kemegahan?

​Mari kita kunyah makanan ini dengan khidmat tanpa perlu banyak tanya. 

Nikmatilah kemewahan sesaat ini selagi angka kemiskinan hanya jadi hiasan infografis di kantor kementerian. 

Pemerintah sedang bekerja keras mencerdaskan bangsa dengan cara membiarkan rakyat belajar bertahan hidup sendiri. 

Sungguh sebuah strategi jenius, hanya bisa dipahami oleh mereka yang perutnya sudah kenyang duluan. [kay]

Drama Lapangan Hijau dan Meja Makan

​Pertandingan Arema FC kontra Madura United di Pamekasan semalam adalah mahakarya hiburan. 

Skor imbang 2-2 jadi bukti betapa dermawannya kedua tim dalam membagi poin di bulan suci ini. 

Lapangan becek dan duel fisik terlihat begitu estetik, persis seperti indahnya janji-janji manis yang melayang di udara tiap lima tahun. 

Stadion bergemuruh, napas pemain tersengal, tapi semua tetap tersenyum demi menjaga martabat papan tengah klasemen. 

​Keseruan di rumput hijau rupanya punya pesaing berat di panggung negara. 

Di luar stadion, rakyat sedang asyik bermain "laga persahabatan" melawan tarif pajak yang kian lincah bergerak. 

Sambil menahan lapar puasa, kita semua menonton pertunjukan taktis dari sang nakhoda, Prabowo. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meluncur bak tendangan salto yang ambisius menuju gawang kejayaan politik. 

Sungguh sebuah skema permainan jenius: perut rakyat diincar, sementara dompet negara dikuras lewat pengabdian pajak yang tiada henti.

​Kita harus bersyukur memiliki tontonan yang begitu sinkron antara bola dan kebijakan. 

Di stadion, Arema dan Madura berbagi angka; di pemerintahan, penguasa berbagi ambisi sementara rakyat berbagi beban. 

Laga pekan ke-22 ini adalah pengingat bahwa hidup adalah tentang perjuangan mencapai final, entah itu final liga atau finalitas kekuasaan. 

Selama bola masih bulat dan pajak masih meningkat, mari kita terus bersorak kencang. 

Setidaknya, jika kita tidak kenyang karena prestasi bola, kita bisa kenyang dengan janji-janji palsu. [kay]

Impor Truk Agrinas dari India, Industri Lokal Diminta Ikhlas

Negeri agraris itu bernama Indonesia. Masyarakat dunia tahu. Tapi logistiknya memilih India. 

Agrinas mengimpor 105 ribu pikap dan truk. Katanya demi efisiensi. Industri dalam negeri pun diminta efisien dengan cara menonton. Menyaksikan dengan hati pilu.

Pabrik lokal masih berdiri. Terus berproduksi. Pekerja masih menunggu pesanan. Tapi negara sedang jatuh cinta pada yang jauh. 

Produk dalam negeri dianggap dewasa. Sudah kuat hidup tanpa dibeli pemerintah.

Soal uang tip tentu cuma prasangka. Pemerintah belum pasti tulus. Segalanya pakai ilmu matematika. Jurus pedagang dusta.

Membeli dari luar demi cinta globalisasi? Itu bahasa klise. Bahasa iming-iming. Urusan nasional belakangan saja. 

Ssst… masihkah pemerintah mau berkilah, atau sekalian tersenyum? Omong kosong kalau bukan cuan. [kay]