Selamat Datang di Era "Diet Ketat" Desa: Saat Aspal Kalah Cantik dari Koperasi
Duh, sedihnya jadi kepala desa di tahun 2026! Pusing tujuh keliling.
Bayangkan, Anda bangun pagi dengan semangat membangun jembatan, lalu tiba-tiba Pemerintah Pusat mengetuk pintu sambil membawa kabar gembira: "Selamat! Dana Desa Anda kami pangkas 70%!"
Siapa butuh jalan mulus? Tentu semua orang menginginkannya.
Benarkah jika kita punya semangat kolektif dalam wadah Koperasi Desa Merah Putih bakal terwujud?
Prestasi Matematika yang Ajaib
Dulu, desa-desa kita dimanjakan dengan angka Rp1 miliar. Uang segitu tentu bikin pusing; harus mikir beli semen, bayar tukang, sampai renovasi irigasi. Melelahkan, bukan?
Maka, pemerintah dengan sangat pengertian meringankan beban pikiran para Kades. Hehe...
Kini, sisa saldo di rekening desa tinggal Rp200 juta hingga Rp300 juta saja. Angka yang sangat proporsional.
Setidaknya cukup untuk mengecat gapura dan membeli gorengan saat rapat koordinasi membahas: kenapa aspal jalanan sudah berubah jadi kubangan kerbau.
Solusi Segala Masalah (Katanya)
Logikanya sangat futuristik: Mengambil Rp34,57 triliun dari hak dasar pembangunan desa untuk disuntikkan ke Koperasi Merah Putih adalah sebuah langkah jenius.
Kita sedang diajak bertaruh secara massal. Siapa yang butuh drainase jika kita bisa punya kantor koperasi yang mentereng dengan logo yang patriotik?
"Bagaimana mau bangun infrastruktur dengan uang Rp360 juta?" tanya seorang Kades yang mungkin kurang asupan optimisme.
Jawabannya sederhana: Pakailah imajinasi! Jalan rusak? Anggap saja itu fasilitas off-road gratis untuk warga.
Jembatan reot? Sebut saja itu wahana uji nyali penunjang pariwisata ekstrem.
Prioritas Masuk Akal
Kita harus angkat topi pada visi besar Presiden Prabowo. Membangun manusia melalui koperasi memang jauh lebih estetik daripada sekadar menambal lubang di pelosok yang bahkan Google Maps pun enggan lewat.
Urusan perut dan ekonomi mikro memang penting, tapi memotong anggaran fisik hingga 70% di saat harga material naik adalah seni komedi tingkat tinggi.
Adalah mereka yang duduk di kursi empuk Jakarta yang bisa memahami benar situasi dan kondisi pembangunan di desa.
Mungkin di masa depan, kita tidak butuh mobil atau motor untuk lewat jalan desa.
Kita cukup berpegangan tangan di depan kantor Koperasi Merah Putih sambil merapalkan mantra: "Yang penting Koperasi jagoan kita tetap tegak berdiri, urusan jalan hancur itu urusan nanti."
Mari kita doakan para Kepala Desa agar tetap sabar. Menghadapi warga yang menuntut jalan bagus dengan anggaran seharga mobil LCGC bekas tentu membutuhkan kesabaran seluas samudera—atau setidaknya, seluas janji-janji kampanye. [kay]