Pepatah lama mengatakan bahwa guru adalah "jembatan" bagi murid-muridnya untuk menyeberang menuju kesuksesan.
Tapi, melihat realitas yang ada hingga era kepemimpinan Prabowo Subianto saat ini, pepatah itu tampaknya bergeser secara ironis: guru bukan lagi jembatan bagi ilmu, melainkan jembatan bagi para politikus untuk menyeberang menuju kursi kekuasaan.
Guru diminta bersabar, guru patuh.
Lalu kesabaran guru dimanfaatkan untuk berbuat semena-mena.
Persoalan rendahnya gaji guru di Indonesia bukan sekadar masalah keterbatasan APBN. Ini adalah masalah "political will" yang kronis dan penyakit sistemik.
Memandang profesi pendidik sebagai objek, bukan subjek pembangunan.
Retorika Manis di Atas Panggung Kampanye
Setiap kali musim pemilu tiba—termasuk pada masa transisi kekuasaan ke rezim saat ini—isu kesejahteraan guru selalu jadi jualan laris manis.
Janji-janji kenaikan gaji, tunjangan fantastis, hingga pengangkatan status kepegawaian diumbar seolah-olah kesejahteraan guru adalah prioritas nomor satu.
Tapi, sejarah mencatat pola yang berulang.
Guru seringkali dijadikan "kendaraan kepentingan".
Jumlah massa guru yang besar hingga ke pelosok desa menjadikannya basis perolehan suara.
Hal ini tentu amat menggiurkan bagi para pejabat dan politikus.
Kata-kata manis "kepedulian" terus mereka hembuskan di depan kamera
Tentu ini hanyalah topeng dari niat untuk mengamankan posisi pribadi maupun kelompok.
Siklus "Pakai dan Buang"
Realitas pahitnya adalah: setelah tujuan politik tercapai dan kursi jabatan sudah diduduki, nasib guru kembali masuk ke laci paling bawah meja birokrasi.
Guru-guru honorer masih harus bertahan hidup dengan upah yang bahkan lebih rendah dari biaya pakan hewan peliharaan para pejabat di Jakarta.
Mengapa gaji guru tetap rendah?
Karena dalam logika politik transaksional, investasi pada manusia (guru) hasilnya terlalu lama terlihat.
Para politikus lebih suka membangun infrastruktur fisik yang bisa difoto dan dipamerkan sebagai prestasi instan, daripada membangun martabat guru yang dampaknya baru terasa puluhan tahun kemudian.
"Nasib guru kita adalah potret paling jujur dari kemunafikan sebuah bangsa yang katanya menjunjung tinggi pendidikan."
Eksploitasi di Balik Kebijakan
Seringkali, kebijakan yang katanya "membantu guru" justru disisipi niat guna mencari keuntungan.
Program-program sertifikasi atau pelatihan yang rumit kadangkala hanya menjadi proyek bagi oknum tertentu untuk menyerap anggaran, sementara beban administrasi guru justru bertambah berat tanpa korelasi langsung pada isi dompet mereka.
Guru dipaksa jadi administratif, terjebak dalam birokrasi aplikasi yang membingungkan, sementara kesejahteraan fundamental mereka tetap jalan di tempat.
Mereka dibuat sibuk agar tidak sempat protes, dan tetap dibuat miskin agar tetap mudah "dibeli" dengan janji-janji pada pemilu berikutnya.
Menunggu Keberanian Nyata
Sampai kapan guru hanya akan jadi objek?
Jika rezim Prabowo Subianto ingin benar-benar membuat perubahan, langkahnya bukan lagi sekadar memberi "harapan palsu" atau retorika nasionalisme.
Perubahan harus dimulai dengan mengembalikan martabat guru lewat upah layak secara sistemik, bukan sekadar bantuan sosial yang datang sekali-sekali.
Kasihan benar nasib guru jika terus dibiarkan jadi pion dalam permainan catur para elit.
Jika pendidikan adalah kunci masa depan bangsa, maka mempermainkan nasib guru sama saja dengan menyabotase masa depan bangsa itu sendiri.
Sudah saatnya guru berhenti dicampakkan setelah kepentingannya diperah. [kay]
