Melangkah ke Depan: Reformasi Proses Rekrutmen PPPK untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian di Kabupaten Sumenep

Catatan: Yant Kaiy Kontroversi yang melingkupi rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di Kabupaten Sumenep menimbulkan tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan kurangnya transparansi, perubahan aturan yang mendadak, dan hasil perankingan yang kontroversial. Untuk mengatasi ketidakpuasan yang meluas di kalangan pelamar, sejatinya pemerintah daerah dan instansi terkait harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki proses rekrutmen ini. Pertama, transparansi harus ditingkatkan. Informasi yang jelas mengenai kriteria seleksi, bobot nilai, dan mekanisme perankingan harus diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh semua pelamar. Dengan demikian, para calon PPPK dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dinilai. Kedua, konsistensi aturan harus dijaga. Perubahan aturan selama proses rekrutmen harus diminimalkan, dan jika ada perubahan yang diperlukan, pihak terkait harus mem...