Membangun "Kerajaan" dari Meja Makan hingga Koperasi: Panduan Menuju 2029 yang Hakiki
Sepertinya kita harus mulai belajar berterima kasih dengan cara yang lebih kreatif. Lebih sopan dan beradab.
Jika dulu politik transaksional dilakukan di bawah meja menjelang hari pencoblosan, kini pemerintah sedang mempertontonkan sebuah seni "investasi jangka panjang".
Gerakannya begitu rapi, sistematis, dan—tentu saja—sangat bergizi.
Mari kita bedah tiga pilar utama yang oleh para ahli politik (yang mungkin terlalu banyak minum kopi sambil baca data survei) disebut sebagai "karpet merah" menuju periode kedua.
1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program MBG ini adalah jenius. Kenapa? Karena cara tercepat memenangkan hati rakyat bukanlah lewat janji manis di baliho, melainkan lewat rasa kenyang di perut anak-anak mereka.
Secara teknis, ini bukan sekadar pemenuhan gizi; ini adalah kampanye harian yang diantar langsung ke piring. Menakjubkan bukan?
Bayangkan, setiap suapan nasi dan sepotong protein adalah pengingat harian: "Siapa yang memberimu makan hari ini?"
Jika program ini sukses sampai 2029, kita akan memiliki generasi yang secara biologis—dan mungkin secara emosional—merasa berutang budi pada sang pemberi nasi.
Pemilih 2029 tidak perlu lagi membaca visi-misi; mereka cukup mengingat rasa susu kotak dan nasi hangat dari pemerintah.
2. Koperasi Merah Putih
Amazing! Jika MBG mengunci suara lewat dapur, Koperasi Merah Putih menguncinya lewat warung desa.
Dengan target ribuan koperasi di pelosok nusantara, pemerintah sedang membangun infrastruktur ekonomi yang... kebetulan sekali... juga merupakan infrastruktur massa.
Koperasi adalah tempat berkumpul. Koperasi adalah tempat uang berputar. Dan di bawah bendera "Merah Putih", garis antara "pemberdayaan ekonomi" dan "penggalangan loyalis" jadi sehalus sutra.
Jika Anda ingin menang di 2029 tanpa perlu lelah berkampanye di desa-desa, cukup pastikan koperasi-koperasi ini berjalan lancar.
Siapa yang berani mengganti nakhoda saat perahu koperasinya sedang penuh muatan?
3. Danantara
Dan terakhir, ada Danantara—Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Namanya saja sudah terdengar seperti organisasi di film pahlawan super. Danantara adalah "benteng" keuangan yang akan mengonsolidasi aset-aset raksasa negara.
Secara maknawi, Danantara adalah "kotak perang" yang legal. Dengan kendali atas investasi besar, pemerintah punya daya tawar yang tidak bisa ditolak oleh para taipan maupun lawan politik.
Ini bukan sekadar tentang pertumbuhan ekonomi; ini tentang siapa yang memegang kunci brankas negara.
Di 2029 nanti, siapa pun yang ingin maju harus "berkenalan" dulu dengan realitas ekonomi yang sudah dipagari Danantara.
Adalah Formalitas?
Para analis politik mungkin benar: ini adalah upaya sistematis agar Prabowo—atau setidaknya "komunitasnya"—tetap memegang tongkat estafet.
Strateginya sederhana namun mematikan: perut kenyang (MBG), dompet desa terjaga (Koperasi Merah Putih), dan aset negara terkendali (Danantara).
Jadi, jika nanti di 2029 kita merasa tidak punya pilihan lain, jangan salahkan siapa-siapa.
Mungkin itu hanya efek samping dari gizi yang terlalu baik dan koperasi yang terlalu nyaman.
Kita tidak sedang dipaksa memilih; kita sedang "dirawat" agar tidak ingin memilih yang lain. Camkan agar tidak gagal paham, bos! [kay]

