Klinik Ar-Rahman Pasongsongan: Layanan Kesehatan 24 Jam yang Profesional dan Humanis

SUMENEP – Masyarakat Kecamatan Pasongsongan kini memiliki akses kesehatan yang lebih dekat dengan hadirnya Klinik Pratama Rawat Inap Ar-Rahman. 

Berlokasi strategis di Dusun Morasen (dekat lapangan sepak bola Saung Galing), klinik ini berkomitmen memberikan pelayanan medis 24 jam yang cepat, terjangkau, dan berkualitas.

Layanan Lengkap & Fasilitas Memadai

Klinik Ar-Rahman menyediakan berbagai layanan unggulan untuk mendukung kesehatan masyarakat, antara lain:

• Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 Jam.

• Rawat Inap dan Rawat Jalan.

• Laboratorium, Farmasi, dan layanan Home Care.

Komitmen Pelayanan

Di bawah pengawasan Moh. Ramli, klinik ini menekankan kedisiplinan tenaga medis yang terdiri dari dokter umum, perawat, bidan, hingga farmasi profesional. 

Dengan motto "Melayani dengan Profesional, Peduli, dan Penuh Kasih", Ar-Rahman tidak hanya fokus pada pengobatan, tapi juga edukasi kesehatan bagi pasien.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang bermutu tanpa harus pergi jauh,” ujar Moh. Ramli. 

Kehadiran klinik ini diharapkan menjadi pilihan utama sekaligus garda terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan warga Pasongsongan dan sekitarnya. [Kaiy]

Lestarikan Budaya Madura, Tangan Dingin Salehodin Hr Cetak Generasi Emas Macopat

Salehodin Hr (kiri) saat tampil di pagelaran Macopat Lesbumi MWC NU Pasongsongan. [Foto: Kaiy]

SUMENEP – Di tengah gempuran modernisasi, upaya pelestarian seni tradisional Macopat Madura justru menemukan napas baru di SDN Panaongan 3, Kecamatan Pasongsongan.

Adalah Salehodin Hr, sosok guru yang menjadi aktor intelektual di balik bangkitnya minat generasi muda terhadap seni tarik suara tradisional ini.

Berawal dari kepercayaan penuh Kepala SDN Panaongan 3, Salehodin mengemban misi menjaring dan membina murid-murid yang memiliki bakat vokal di atas rata-rata.

Lewat sentuhan pembinaannya, seni Macopat yang sering dianggap "tua" justru jadi ajang prestasi bagi para siswa.

Prestasi Hingga Tingkat Provinsi

Hasil dari dedikasi tersebut bukan sekadar isapan jempol. Berkat bimbingan intensif Salehodin, sejumlah siswa binaannya berhasil mengukir prestasi gemilang dengan menyabet gelar juara di tingkat Provinsi Jawa Timur.

"Kami melihat potensi besar pada anak-anak. Tugas kami hanya mengasah bakat alami mereka dengan teknik yang benar agar seni Macopat ini tetap relevan dan membanggakan," ujar Salehodin. Ahad (5/4/2026).

Dedikasi Tanpa Batas di Lesbumi NU

Tak hanya aktif di lingkungan sekolah, kiprah Salehodin dalam melestarikan budaya Madura juga merambah ke ranah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Saat ini, ia tercatat sebagai jajaran pengurus Macopat Lesbumi MWC NU Pasongsongan.

Di lembaga tersebut, ia tidak hanya berperan secara administratif, tapi juga jadi mentor bagi para anggota.

Banyak pegiat seni muda hingga dewasa yang datang kepadanya untuk belajar mendalami cengkok dan makna filosofis di balik bait-bait Macopat.

Upaya yang dilakukan Salehodin Hr menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara lembaga pendidikan dan organisasi kebudayaan mampu menjaga api kelestarian tradisi lokal tetap menyala di tangan generasi penerus. [Kaiy]

macopat-madura-mwc-nu-pasongsongan-sdn-panaongan-3

Jaga Warisan Leluhur, Salehodin Hr Bertekad Lestarikan Macopat Madura di Sumenep

Salehodin Hr (kiri) saat menembangkan Macopat. [Foto: Kaiy]

SUMENEP – Gema lantunan syair Macopat Madura kembali memecah kesunyian malam di Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan. 

Di tengah gempuran budaya modern, sosok Salehodin Hr, S.Pd, seorang guru dari SDN Panaongan 3, muncul sebagai garda terdepan dalam menjaga tradisi lisan yang kian tergerus zaman ini.

Harapan besar agar kesenian Macopat Madura tidak punah di Kabupaten Sumenep disampaikan langsung Salehodin saat menghadiri pagelaran Macopat Madura yang diselenggarakan oleh Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) MWC NU Pasongsongan, Sabtu malam (4/4/2026).

Titik Terakhir Pelestarian

Bertempat di kediaman Marsuhan, acara tersebut jadi ruang bagi para pencinta seni tradisional. 

Salehodin, yang juga aktif sebagai pembina siswa di sekolahnya, mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya regenerasi dan wadah bagi seni Macopat.

Menurut Salehodin, eksistensi Perkumpulan Macopat MWC NU Pasongsongan saat ini jadi sangat krusial.

"Hanya perkumpulan ini yang sekarang tersisa di Kecamatan Pasongsongan. Jika bukan kita yang merawatnya, siapa lagi? Saya sangat berharap kesenian ini tidak sampai punah di bumi Sumenep," ujarnya dengan penuh harap.

Peran Guru dalam Regenerasi

Sebagai tenaga pendidik, Salehodin tidak hanya berteori. Ia tetap eksis dan konsisten mengikuti kegiatan perkumpulan tersebut sebagai bentuk teladan bagi murid-muridnya di SDN Panaongan 3. Ia meyakini bahwa:

1. Pendidikan Karakter: Macopat mengandung nilai-nilai filosofis dan moral yang tinggi bagi generasi muda.

2. Identitas Budaya: Melalui Macopat, siswa dapat mengenal akar budaya dan bahasa ibu mereka secara mendalam.

3. Ketahanan Budaya: Kehadiran guru di komunitas seni jadi jembatan agar tradisi ini masuk ke ranah pendidikan formal maupun informal.

Komitmen Bersama

Pagelaran malam itu bukan sekadar ritual pembacaan naskah kuno, melainkan pesan kuat bagi masyarakat luas bahwa Macopat Madura masih memiliki nafas di Pasongsongan. 

Dukungan dari Lesbumi MWC NU pun diharapkan mampu memicu semangat kolektif warga Sumenep untuk kembali melirik dan mencintai kekayaan budayanya sendiri.

Bagi Salehodin, setiap bait yang dilantunkan adalah doa agar suara masa lalu ini tetap bergema di masa depan, memastikan identitas Sumenep sebagai kota budaya tetap terjaga dengan kokoh. [kaiy]

Menjaga Nadi Leluhur: Teladan Nyata Kepala SDN Panaongan 3 dalam Melestarikan Macopat Madura

Agus Sugianto, Kepala SDN Panaongan 3. [Foto: Kay]

Malam Minggu di kediaman Bapak Marsuhan, di Desa Panaongan-Pasongsongan, mendadak terasa sakral. 

Alunan tembang Macopat yang sarat akan nilai filosofis menggema, menembus kesunyian malam di tengah gelaran yang diinisiasi Lesbumi MWC NU Pasongsongan. 

Di antara deretan tokoh yang hadir pada Sabtu malam, 4 April 2026 tersebut, sosok Agus Sugianto, S.Pd., Kepala SDN Panaongan 3, mencuri perhatian. 

Kehadirannya bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah pernyataan sikap atas keberpihakan pada jati diri budaya Madura.

Ada pesan tersirat amat kuat dari kehadiran seorang pendidik di acara kebudayaan seperti ini. 

Setidaknya, ada tiga alasan fundamental mengapa kehadiran sosok Agus Sugianto jadi sangat krusial dan patut diapresiasi.

1. Kedekatan Geografis, Membangun Sinergi

Secara praktis, lokasi pagelaran kali ini memang berada di sekitar lingkungan SDN Panaongan 3. 

Tapi, lebih dari sekadar jarak tempuh, kehadiran Agus Sugianto menunjukkan bahwa sekolah tidak boleh jadi "menara gading" yang terisolasi dari masyarakat. 

Dengan kehadiran sang Kepala Sekolah, tercipta hubungan harmonis antara institusi pendidikan formal dan kegiatan kultural masyarakat. 

Ini adalah bukti bahwa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dimulai dari kepedulian pimpinannya terhadap apa yang terjadi di sekeliling sekolah.

2. Komitmen Pendidikan: Dari Kurikulum ke Panggung Kompetisi

Alasan kedua terasa lebih mendalam. Di bawah kepemimpinan Agus Sugianto, SDN Panaongan 3 bukan sekadar tempat belajar membaca dan berhitung. 

Sekolah ini telah bertransformasi jadi benteng pertahanan seni tradisional dengan adanya pelatihan khusus Macopat Madura bagi para peserta didik.

Hasilnya pun tidak main-main. Komitmen ini telah membawa nama baik Kabupaten Sumenep ke tingkat provinsi. 

Berulangkali, delegasi dari SDN Panaongan 3 dipercaya mewakili Sumenep dalam lomba Macopat Madura di Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. 

Tentu sebelumnya telah melewati seleksi ketat antar sekolah di tingkat Kabupaten Sumenep. 

Terbukti pula, Sulaiman adalah salah satu siswa SDN Panaongan 3 berhasil meraih juara di Jawa Timur. 

Dan, kehadiran Agus di pagelaran Lesbumi malam itu adalah bentuk dukungan moril bagi ekosistem seni yang juga ia bangun di sekolahnya. 

Ia ingin menunjukkan kepada siswa dan wali murid bahwa seni yang dipelajari di kelas memiliki tempat yang terhormat di tengah masyarakat.

3. Melawan Kepunahan dengan Kepedulian

Alasan yang paling menyentuh nurani adalah rasa prihatin Agus Sugianto terhadap kondisi Macopat Madura saat ini. 

Di tengah gempuran budaya populer dan digitalisasi, seni Macopat kini berada di ambang kepunahan. 

Banyak generasi muda mulai asing dengan cengkok dan sastra tinggi yang terkandung di dalamnya.

Agus Sugianto memahami bahwa jika para pendidik tidak lagi peduli, maka tamatlah riwayat warisan leluhur ini. 

Kehadirannya di kediaman Bapak Marsuhan adalah manifestasi dari kepeduliannya yang tinggi. 

Ia ingin memastikan bahwa api semangat Macopat tetap menyala, baik di ruang kelas maupun di lingkungan sosial.

Penutup

Langkah Agus Sugianto, S.Pd. memberikan kita sebuah pelajaran berharga: bahwa melestarikan budaya bukan hanya tugas seniman atau budayawan, melainkan tanggung jawab kolektif, terutama bagi mereka yang bergerak di dunia pendidikan.

Lewat kehadirannya, kita diingatkan bahwa untuk menjaga agar Macopat tetap hidup, kita butuh lebih dari sekadar rasa bangga; kita butuh aksi nyata, keberpihakan, dan ketulusan untuk terus "nembang" di tengah perubahan zaman. 

Apa yang dilakukan di SDN Panaongan 3 adalah teladan kecil dengan dampak besar bagi masa depan kebudayaan Madura. [kay]

Ironi di Balik Pagar Sekolah: Ketika SD Negeri "Kalah Pamor" di Kandang Sendiri

Pemandangan ruang kelas yang lengang bukan lagi sekadar cerita fiksi di Kabupaten Sumenep. 

Di beberapa titik, kita bisa menemukan Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang jumlah siswanya sangat memprihatinkan—bahkan bisa dihitung dengan jari. 

Fenomena ini memicu pertanyaan besar: Mengapa sekolah milik negara justru sepi peminat di tengah padatnya penduduk desa?

Magnet Kuat "Satu Atap" Lembaga Swasta

Jika kita menilik lebih dalam, penyebabnya bukan karena kurangnya anak usia sekolah, melainkan karena hadirnya kompetitor sangat dominan: Lembaga Pendidikan Swasta (Madrasah) di bawah naungan Kemenag.

Sekolah swasta ini biasanya dikelola oleh masyarakat lokal atau yayasan keluarga yang memiliki akar kuat di desa tersebut. 

Keunggulan mereka terletak pada sistem "paket lengkap" atau one-stop education. 

Sebuah yayasan biasanya mengelola jenjang pendidikan dari hulu ke hilir: mulai dari RA/TK (Raudhatul Athfal), MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah), hingga MA (Madrasah Aliyah). 

Efek Domino dari Bangku TK

Inilah kunci utamanya. Wali murid di pelosok desa cenderung menyukai kepastian dan kepraktisan. 

Tatkala seorang anak memulai langkah pertamanya di sebuah RA (setingkat TK) milik yayasan swasta, secara psikologis dan administratif, mereka sudah "terkunci" untuk melanjutkan ke MI (setingkat SD) di tempat sama.

Ada semacam tradisi tidak tertulis: "Kalau sekolah di sini sejak kecil, ya sampai besar di sini juga." 

Belum lagi kedekatan emosional antara pengelola sekolah dengan warga sekitar yang biasanya didasari oleh rasa takzim atau solidaritas kemasyarakatan.

Tantangan Berat bagi SD Negeri

Kondisi ini menempatkan SD Negeri dalam posisi sulit. 

Kendati gratis dan memiliki fasilitas dari pemerintah, SD Negeri seringkali dianggap "numpang lewat" karena hanya berdiri sendiri tanpa memiliki jenjang lanjutan atau akar religius-kultural yang sekuat madrasah swasta di mata masyarakat lokal.

Hasilnya? SD Negeri hanya mendapatkan "sisa-sisa" siswa yang tidak tertampung di swasta, atau bahkan tidak mendapatkan siswa baru sama sekali dalam satu tahun ajaran.

Perlu Rebranding atau Kolaborasi?

Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang memilih sekolah swasta, karena itu adalah hak prerogatif orang tua. 

Tapi, membiarkan SD Negeri mati perlahan juga bukan solusi yang bijak.

Mungkin sudah saatnya ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk:

• Inovasi Kurikulum: Memberikan muatan lokal keagamaan yang lebih kuat di SD Negeri agar bisa bersaing dengan MI.

• Kolaborasi, Bukan Kompetisi: Memetakan kembali zonasi agar tidak terjadi tumpang tindih yang mematikan salah satu pihak.

• Rebranding: Mengubah citra SD Negeri agar tidak sekadar jadi sekolah "formalitas", tapi juga tempat menyenangkan dan kompetitif secara prestasi.

Jika tidak ada langkah luar biasa, jangan kaget jika beberapa tahun ke depan, lonceng sekolah di beberapa SD Negeri di Sumenep benar-benar berhenti berbunyi untuk selamanya. [kay]

Rahasia Sekolah Swasta di Sumenep "Gusur" Dominasi Sekolah Negeri

Sebenarnya, pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi beberapa sekolah yang peserta didiknya hanya bisa dihitung jari. 

Sudah tiga tahun belakangan, program pembelajaran Diniyah disuntikkan ke dalam kurikulum SDN di Sumenep. 

Harapannya jelas: agar orang tua tidak lagi ragu menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena porsi pendidikan agamanya sudah ditambah, persis seperti "menu" di sekolah swasta atau madrasah.

Tapi, kenyataan di lapangan berkata lain. Meski program Diniyah sudah berjalan tiga tahun, bangku-bangku di beberapa SDN tetap saja banyak yang tak bertuan. 

Seolah-olah, tambahan jam pelajaran agama ini belum cukup sakti untuk meruntuhkan dominasi sekolah swasta di sekitarnya. Mengapa demikian?

Lebih dari Sekadar Kurikulum

Fenomena ini menunjukkan bahwa pilihan orang tua di Sumenep bukan sekadar hitung-hitungan jam pelajaran di atas kertas. 

Ada beberapa hal yang nampaknya gagal dibaca oleh pembuat kebijakan:

• Figur dan Kepercayaan: Di madrasah atau sekolah swasta milik masyarakat, ada sosok kiai, tokoh agama, atau tokoh masyarakat yang jadi magnet utama. Masyarakat bukan hanya "menyekolahkan anak", tapi "menitipkan anak" kepada figur yang mereka percaya secara emosional.

• Akar Sosial yang Kuat: Pengelola sekolah swasta adalah tetangga mereka sendiri. Ada hubungan timbal balik yang erat. Sedangkan SDN seringkali dianggap sebagai "milik pemerintah" yang kaku dan gurunya bisa datang serta pergi (mutasi) kapan saja.

• Stigma "Sekolah Formal": Ada kesan bahwa SDN hanya mengejar target administratif. Meskipun ada program Diniyah, persepsi publik sudah terlanjur melekat bahwa kalau mau pintar agama, ya ke madrasah; kalau mau umum, ya ke SDN. Dan di Sumenep, kebutuhan akan "pintar agama" seringkali jadi prioritas utama.

Mengganti Strategi, Bukan Hanya Menambah Jam

Jika program Diniyah selama tiga tahun ini belum mampu mendongkrak jumlah murid, maka kita harus berani jujur: masalahnya bukan pada "apa" yang diajarkan, tapi "siapa" yang mengajak dan "bagaimana" cara pendekatannya.

SDN tidak bisa lagi hanya mengandalkan papan nama "Sekolah Negeri" dan menunggu murid datang. 

Guru dan kepala sekolah di SDN harus berani keluar dari zona nyaman, merangkul tokoh masyarakat, dan membuktikan bahwa kualitas lulusan SDN yang punya bekal Diniyah ini bisa bersaing—bahkan lebih unggul.

Tanpa adanya pendekatan personal dan perubahan citra radikal, program Diniyah hanya akan jadi penghias jadwal pelajaran. 

Sementara lonceng di sekolah negeri perlahan-lahan akan berhenti berbunyi karena tak ada lagi tangan mungil yang antusias menyambutnya. [kay]

Ironi SDN di Sumenep: Mengapa Sekolah Negeri Kini Sepi Peminat?

Pernahkah Anda membayangkan sebuah sekolah dasar yang saat upacara bendera, barisannya tidak lebih panjang dari antrean di gerai bakso? 

Fenomena ini bukan isapan jempol belaka. Ini nyata dan sedang terjadi. 

Di Sumenep, ada sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) kini berada dalam kondisi kritis; jumlah muridnya bisa dihitung dengan jari tangan.

Melihat ruang kelas yang lebih banyak berisi bangku kosong daripada canda tawa siswa tentu memicu sebuah pertanyaan besar: Kemana perginya anak-anak kita?

Magnet Sekolah "Tetangga"

Jika kita telusuri, faktor utamanya bukan karena angka kelahiran di Sumenep menurun drastis. 

Masalahnya justru ada pada kompetisi di "halaman rumah" sendiri. 

Di banyak desa, SDN berdiri berdampingan dengan lembaga pendidikan swasta di bawah naungan Kemenag—seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Menariknya, sekolah swasta ini dikelola langsung oleh masyarakat sekitar. 

Disinilah letak titik baliknya. Ada ikatan emosional dan kultural yang kuat antara pengelola dan orang tua siswa.

Mengapa SDN Mulai "Kalah Saing"?

Menurut hemat saya, ada beberapa alasan mengapa SDN kini seolah jadi pilihan kedua:

• Sentimen Keagamaan: Di daerah dengan kultur religius kental seperti Sumenep, sekolah yang menawarkan porsi pendidikan agama lebih banyak (khas Kemenag) seringkali dianggap lebih "menjamin" masa depan akhlak anak.

• Kekuatan Komunal: Karena dikelola masyarakat setempat, ada rasa memiliki (sense of belonging). Tokoh masyarakat yang mengelola sekolah swasta biasanya memiliki pengaruh lebih besar dalam meyakinkan orang tua dibandingkan birokrasi sekolah negeri.

• Fleksibilitas: Sekolah swasta seringkali lebih lincah dalam berinovasi dan menyesuaikan diri dengan keinginan warga lokal dibandingkan SDN yang gerakannya terkadang dibatasi aturan administratif kaku.

Solusi atau Sekadar "Merger"?

Pemerintah daerah biasanya mengambil jalan pintas dengan melakukan regrouping atau penggabungan sekolah. 

Tapi, apakah itu menyelesaikan akar masalah?

Mungkin sudah saatnya SDN di Sumenep tidak lagi tampil "biasa-biasa saja". SDN perlu melakukan re-branding. 

Jika tetangga sebelah kuat di sisi agama, SDN harus bisa membuktikan bahwa mereka unggul disisi kreativitas, fasilitas, atau metode pembelajaran yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai lokal.

Penutup

Sekolah, baik itu negeri maupun swasta, sejatinya punya tujuan sama: mencerdaskan anak bangsa.  

Tapi membiarkan SDN mati perlahan karena kekurangan murid juga merupakan pemborosan aset negara.

Dibutuhkan sinergi, bukan sekadar kompetisi saling "rebut" murid. 

Lantarsn pada akhirnya, kita butuhkan bukan sekadar sekolah ramai, tapi pendidikan yang mampu memanusiakan manusia, dimana pun gedungnya berada. [kay]

Hilangnya Rumah Dinas Guru: Catatan Efisiensi yang Terlupakan

Dahulu, di era kepemimpinan Presiden Soeharto, pemandangan komplek perumahan guru di lingkungan Sekolah Dasar (SD) Negeri adalah hal yang lumrah, tak terkecuali di Sumenep. 

Kebijakan ini bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan pilar utama dalam mendukung pemerataan kualitas pendidikan hingga ke pelosok daerah.

Strategi Efisiensi Masa Lalu

Pada masa itu, banyak tenaga pendidik di Sumenep yang didatangkan dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa. 

Keberadaan rumah dinas di area sekolah merupakan langkah efisiensi yang cerdas. 

Ada beberapa alasan mengapa pola ini dianggap lebih baik:

• Kedekatan Jarak: Guru tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya transportasi untuk menuju sekolah. Hal ini menjamin ketepatan waktu dan kesiapan mental guru dalam mengajar.

• Integrasi Sosial: Guru yang berasal dari luar daerah bisa lebih cepat membaur dengan masyarakat sekitar karena mereka menetap di lingkungan sekolah, bukan sekadar "tamu" yang datang dan pergi.

• Fokus Kerja: Dengan hilangnya beban biaya tempat tinggal, guru bisa lebih fokus pada pengembangan kualitas belajar-mengajar tanpa terdistraksi masalah finansial mendasar.

Realita Hari Ini: Fasilitas yang Memudar

Tapi, seiring berjalannya waktu, kebijakan rumah tinggal gratis bagi guru ini perlahan menghilang. 

Banyak bangunan perumahan guru di Sumenep kini terbengkalai, beralih fungsi, atau bahkan rata dengan tanah.

Kini, guru—terutama mereka yang baru ditempatkan—harus memutar otak untuk mencari hunian yang terjangkau. 

Dampaknya, efisiensi yang dulu dibanggakan kini berubah jadi beban tambahan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa. 

Guru harus menempuh perjalanan jauh atau menyisihkan sebagian gaji mereka yang terbatas untuk biaya sewa rumah dan transportasi. 

Penutup

Melihat kembali ke era tersebut bukan berarti kita ingin terjebak dalam nostalgia, melainkan mengambil pelajaran tentang pentingnya kesejahteraan infrastruktur. 

Jika kita ingin kualitas pendidikan di Sumenep setara dengan daerah maju lainnya, mungkin sudah saatnya pemerintah kembali melirik konsep "efisiensi tempat tinggal" bagi para pendidik.

Pendidikan yang baik bermula dari guru yang tenang; dan ketenangan itu bermula dari atap yang aman di atas kepala mereka. [kay]

SD Negeri Kesepian: Ketika "Kalah Saing" dengan Sekolah Tetangga

Belakangan ini, kabar tentang Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sumenep yang kekurangan murid kembali mencuat. 

Bayangkan, ada sekolah yang jumlah total siswanya dari kelas satu sampai enam bisa dihitung jari. 

Sebuah gedung sekolah yang seharusnya riuh dengan teriakan anak-anak saat istirahat, kini justru lebih sunyi dari perpustakaan daerah.

Fenomena ini bukan barang baru, tapi tetap saja menyesakkan dada. 

Lantas, apa yang salah? Mengapa sekolah milik pemerintah ini seolah kehilangan "daya pikat" di tanah sendiri?

Magnet Sekolah Swasta Berbasis Agama

Jika kita telusuri ke desa-desa di Sumenep, jawabannya karena di sekitar tidak jauh dari lokasi SDN tersebut ada lembaga pendidikan swasta di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Hal ini jadi magnet kuat bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di lembaga swasta. 

Ada beberapa alasan mengapa sekolah swasta ini lebih "laku":

• Sentuhan Keagamaan Lebih Kental: Di masyarakat Madura yang agamis, pendidikan moral dan agama adalah prioritas nomor satu. MI atau sekolah di bawah Kemenag dianggap menawarkan paket lengkap: pendidikan umum dapat, ilmu akhirat juga mantap.

• Ikatan Emosional Pengelola: Sekolah-sekolah swasta ini biasanya dikelola oleh tokoh masyarakat setempat, kiai, atau yayasan keluarga. Ada rasa memiliki yang kuat dari warga sekitar. Mereka lebih mantap menitipkan anak kepada sosok yang mereka kenal dan hormati setiap hari di masjid atau musala.

• Adaptabilitas Kurikulum: Lembaga swasta seringkali lebih fleksibel dalam menambah jam pelajaran agama atau kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang sesuai dengan tradisi lokal.

SDN: Antara Aturan Kaku dan Kurang Inovasi

Di sisi lain, SD Negeri seringkali terbentur aturan birokrasi yang kaku. 

Jam pulang yang sudah dipatok, kurikulum yang seragam secara nasional, hingga keterbatasan dalam berimprovisasi dengan budaya lokal membuat SDN tampak "dingin" dan formal.

Gedungnya kurang bagus, kalah bersaing dengan gedung sekolah swasta. 

Perlu Strategi "Jemput Bola"

Situasi ini seharusnya jadi alarm keras bagi Dinas Pendidikan. 

Kita tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat yang lebih memilih sekolah swasta.

Pihak sekolah negeri harus mulai berbenah:

• Rebranding: Tunjukkan bahwa SD Negeri juga bisa memberikan pendidikan agama yang berkualitas.

• Sinergi, Bukan Kompetisi: Mungkin sudah saatnya memikirkan kolaborasi dengan tokoh masyarakat sekitar agar SDN tidak dianggap sebagai "asing" di desa sendiri.

• Regrouping yang Manusiawi: Jika memang sudah tidak memungkinkan, penggabungan sekolah (regrouping) harus dilakukan dengan pertimbangan aksesibilitas yang matang bagi siswa yang tersisa.

Penutup

Sekolah adalah tempat membentuk masa depan. Mau itu di bawah Kemendikbudristek atau Kemenag, tujuannya sama: mencerdaskan anak bangsa. 

Tapi, melihat ada SDN di Sumenep yang "hidup segan mati tak mau" tentu sangat disayangkan.

Pemerintah daerah perlu duduk bersama dengan para pengelola lembaga pendidikan lokal. 

Jangan sampai SDN hanya jadi monumen bisu di tengah desa, sementara anak-anaknya lebih memilih belajar di tempat lain karena merasa lebih "dirangkul" di sana. [kay]

Gaji Guru Tetap Rendah: Pahlawan Bangsa atau Sekadar Kendaraan Politik?

Pepatah lama mengatakan bahwa guru adalah "jembatan" bagi murid-muridnya untuk menyeberang menuju kesuksesan. 

Tapi, melihat realitas yang ada hingga era kepemimpinan Prabowo Subianto saat ini, pepatah itu tampaknya bergeser secara ironis: guru bukan lagi jembatan bagi ilmu, melainkan jembatan bagi para politikus untuk menyeberang menuju kursi kekuasaan.

Guru diminta bersabar, guru patuh. 

Lalu kesabaran guru dimanfaatkan untuk berbuat semena-mena. 

Persoalan rendahnya gaji guru di Indonesia bukan sekadar masalah keterbatasan APBN. Ini adalah masalah "political will" yang kronis dan penyakit sistemik.

Memandang profesi pendidik sebagai objek, bukan subjek pembangunan.

Retorika Manis di Atas Panggung Kampanye

Setiap kali musim pemilu tiba—termasuk pada masa transisi kekuasaan ke rezim saat ini—isu kesejahteraan guru selalu jadi jualan laris manis. 

Janji-janji kenaikan gaji, tunjangan fantastis, hingga pengangkatan status kepegawaian diumbar seolah-olah kesejahteraan guru adalah prioritas nomor satu.

Tapi, sejarah mencatat pola yang berulang. 

Guru seringkali dijadikan "kendaraan kepentingan". 

Jumlah massa guru yang besar hingga ke pelosok desa menjadikannya basis perolehan suara. 

Hal ini tentu amat menggiurkan bagi para pejabat dan politikus. 

Kata-kata manis "kepedulian" terus mereka hembuskan di depan kamera 

Tentu ini hanyalah topeng dari niat untuk mengamankan posisi pribadi maupun kelompok.

Siklus "Pakai dan Buang"

Realitas pahitnya adalah: setelah tujuan politik tercapai dan kursi jabatan sudah diduduki, nasib guru kembali masuk ke laci paling bawah meja birokrasi. 

Guru-guru honorer masih harus bertahan hidup dengan upah yang bahkan lebih rendah dari biaya pakan hewan peliharaan para pejabat di Jakarta.

Mengapa gaji guru tetap rendah? 

Karena dalam logika politik transaksional, investasi pada manusia (guru) hasilnya terlalu lama terlihat. 

Para politikus lebih suka membangun infrastruktur fisik yang bisa difoto dan dipamerkan sebagai prestasi instan, daripada membangun martabat guru yang dampaknya baru terasa puluhan tahun kemudian.

"Nasib guru kita adalah potret paling jujur dari kemunafikan sebuah bangsa yang katanya menjunjung tinggi pendidikan."

Eksploitasi di Balik Kebijakan

Seringkali, kebijakan yang katanya "membantu guru" justru disisipi niat guna mencari keuntungan. 

Program-program sertifikasi atau pelatihan yang rumit kadangkala hanya menjadi proyek bagi oknum tertentu untuk menyerap anggaran, sementara beban administrasi guru justru bertambah berat tanpa korelasi langsung pada isi dompet mereka.

Guru dipaksa jadi administratif, terjebak dalam birokrasi aplikasi yang membingungkan, sementara kesejahteraan fundamental mereka tetap jalan di tempat. 

Mereka dibuat sibuk agar tidak sempat protes, dan tetap dibuat miskin agar tetap mudah "dibeli" dengan janji-janji pada pemilu berikutnya.

Menunggu Keberanian Nyata

Sampai kapan guru hanya akan jadi objek? 

Jika rezim Prabowo Subianto ingin benar-benar membuat perubahan, langkahnya bukan lagi sekadar memberi "harapan palsu" atau retorika nasionalisme. 

Perubahan harus dimulai dengan mengembalikan martabat guru lewat upah layak secara sistemik, bukan sekadar bantuan sosial yang datang sekali-sekali.

Kasihan benar nasib guru jika terus dibiarkan jadi pion dalam permainan catur para elit. 

Jika pendidikan adalah kunci masa depan bangsa, maka mempermainkan nasib guru sama saja dengan menyabotase masa depan bangsa itu sendiri. 

Sudah saatnya guru berhenti dicampakkan setelah kepentingannya diperah. [kay]

Dorong Mutu Pendidikan: Aksi Pengawas Bina di SDN Padangdangan 2 Sumenep

Semua orang pasti setuju, bahwa pendidikan dasar merupakan fondasi utama pembangunan karakter bangsa. 

Tidak ada kata kunci lain selain pendidikan dalam membentuk mental positif anak-anak generasi penerus.

Di balik ruang kelas yang tertib dan administrasi yang rapi, ada peran krusial dari seorang Pengawas Bina yang bertugas memastikan seluruh roda organisasi sekolah berjalan sesuai relnya. 

Baru-baru ini, Abu Supyan, M.Pd., selaku Pengawas Bina, melakukan kunjungan monitoring kelengkapan personil di sejumlah sekolah dasar di wilayah Kecamatan Pasongsongan.

Ia ingin memastikan semua personil sekolah hadir bertugas setelah masa libur Hari Raya Idul Fitri. Senin (30/3/2026). 

Kunjungan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan sebuah upaya penguatan integritas tenaga pendidik dan kependidikan di lapangan.

Sinergi di SDN Padangdangan 2

Salah satu titik krusial dalam rangkaian monitoring tersebut adalah SDN Padangdangan 2. 

Di sekolah ini, Abu Supyan tidak hanya memeriksa kehadiran secara fisik, tapi juga meninjau kesiapan administratif para pendidik.

Dalam arahannya, ia menekankan bahwa keberhasilan sebuah sekolah tidak hanya bertumpu pada pundak Kepala Sekolah semata. 

Ada keterikatan kuat antara performa guru di dalam kelas dengan dedikasi penjaga sekolah yang memastikan lingkungan belajar tetap kondusif dan aman. 

Ia mengingatkan agar semua guru disiplin dalam menyusun Modul Ajar dan mempersiapkan segala kebutuhan terkait TKA (Tes Kemampuan Akademik) agar proses evaluasi belajar siswa berjalan optimal.

"Setiap personil memiliki peran yang sama pentingnya. Peningkatan kinerja, kelengkapan administrasi mengajar, hingga persiapan asesmen bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin dinamis," tegas Abu Supyan di hadapan para staf.

Respon Positif Tenaga Pendidik

Arahan tegas tapi membina dari Pengawas Bina ini disambut baik oleh para guru di SDN Padangdangan 2. 

Hal ini menjadi suntikan semangat baru bagi mereka untuk terus berbenah.

Zainal Arifin, S.Pd., salah seorang guru di sekolah tersebut, memberikan apresiasinya atas kunjungan ini. 

Menurutnya, kehadiran pengawas secara langsung memberikan dampak psikologis yang positif bagi rekan-rekan sejawat.

"Kehadiran Pak Abu Supyan memotivasi kami untuk meningkatkan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pendidik. Arahan beliau menjadi pengingat bagi kami untuk selalu siap secara administrasi maupun aksi di kelas," ujar Zainal Arifin.

Mengapa Monitoring Itu Penting?

Langkah yang diambil Abu Supyan, M.Pd. ini patut diapresiasi dan dijadikan refleksi bersama karena beberapa alasan utama:

• Peningkatan Akuntabilitas: Kehadiran pengawas memastikan bahwa setiap tugas, termasuk penyusunan Modul Ajar, dipantau dan dihargai.

• Kesiapan Evaluasi: Penekanan pada persiapan TKA memastikan sekolah tidak gagap saat menghadapi agenda penilaian daerah maupun nasional.

• Motivasi Berkelanjutan: Pesan untuk "terus meningkatkan kerja" adalah pemantik semangat bagi guru dan penjaga sekolah agar tidak terjebak dalam zona nyaman.

Kesimpulan

Langkah proaktif Pengawas Bina di Kecamatan Pasongsongan ini diharapkan mampu membawa perubahan positif. 

Disiplin personil dan kelengkapan administrasi adalah kunci; jika gurunya berdedikasi dan penjaga sekolahnya sigap, maka siswa di SDN Padangdangan 2 dan sekolah lainnya di Pasongsongan akan mendapatkan hak pendidikan mereka secara maksimal.

Sudah saatnya seluruh elemen sekolah bersinergi, menyambut arahan pengawas dengan aksi nyata demi mencetak generasi emas dari Kabupaten Sumenep. [kay]