SD Negeri Kesepian: Ketika "Kalah Saing" dengan Sekolah Tetangga
Belakangan ini, kabar tentang Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sumenep yang kekurangan murid kembali mencuat.
Bayangkan, ada sekolah yang jumlah total siswanya dari kelas satu sampai enam bisa dihitung jari.
Sebuah gedung sekolah yang seharusnya riuh dengan teriakan anak-anak saat istirahat, kini justru lebih sunyi dari perpustakaan daerah.
Fenomena ini bukan barang baru, tapi tetap saja menyesakkan dada.
Lantas, apa yang salah? Mengapa sekolah milik pemerintah ini seolah kehilangan "daya pikat" di tanah sendiri?
Magnet Sekolah Swasta Berbasis Agama
Jika kita telusuri ke desa-desa di Sumenep, jawabannya karena di sekitar tidak jauh dari lokasi SDN tersebut ada lembaga pendidikan swasta di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Hal ini jadi magnet kuat bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di lembaga swasta.
Ada beberapa alasan mengapa sekolah swasta ini lebih "laku":
• Sentuhan Keagamaan Lebih Kental: Di masyarakat Madura yang agamis, pendidikan moral dan agama adalah prioritas nomor satu. MI atau sekolah di bawah Kemenag dianggap menawarkan paket lengkap: pendidikan umum dapat, ilmu akhirat juga mantap.
• Ikatan Emosional Pengelola: Sekolah-sekolah swasta ini biasanya dikelola oleh tokoh masyarakat setempat, kiai, atau yayasan keluarga. Ada rasa memiliki yang kuat dari warga sekitar. Mereka lebih mantap menitipkan anak kepada sosok yang mereka kenal dan hormati setiap hari di masjid atau musala.
• Adaptabilitas Kurikulum: Lembaga swasta seringkali lebih fleksibel dalam menambah jam pelajaran agama atau kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang sesuai dengan tradisi lokal.
SDN: Antara Aturan Kaku dan Kurang Inovasi
Di sisi lain, SD Negeri seringkali terbentur aturan birokrasi yang kaku.
Jam pulang yang sudah dipatok, kurikulum yang seragam secara nasional, hingga keterbatasan dalam berimprovisasi dengan budaya lokal membuat SDN tampak "dingin" dan formal.
Gedungnya kurang bagus, kalah bersaing dengan gedung sekolah swasta.
Perlu Strategi "Jemput Bola"
Situasi ini seharusnya jadi alarm keras bagi Dinas Pendidikan.
Kita tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat yang lebih memilih sekolah swasta.
Pihak sekolah negeri harus mulai berbenah:
• Rebranding: Tunjukkan bahwa SD Negeri juga bisa memberikan pendidikan agama yang berkualitas.
• Sinergi, Bukan Kompetisi: Mungkin sudah saatnya memikirkan kolaborasi dengan tokoh masyarakat sekitar agar SDN tidak dianggap sebagai "asing" di desa sendiri.
• Regrouping yang Manusiawi: Jika memang sudah tidak memungkinkan, penggabungan sekolah (regrouping) harus dilakukan dengan pertimbangan aksesibilitas yang matang bagi siswa yang tersisa.
Penutup
Sekolah adalah tempat membentuk masa depan. Mau itu di bawah Kemendikbudristek atau Kemenag, tujuannya sama: mencerdaskan anak bangsa.
Tapi, melihat ada SDN di Sumenep yang "hidup segan mati tak mau" tentu sangat disayangkan.
Pemerintah daerah perlu duduk bersama dengan para pengelola lembaga pendidikan lokal.
Jangan sampai SDN hanya jadi monumen bisu di tengah desa, sementara anak-anaknya lebih memilih belajar di tempat lain karena merasa lebih "dirangkul" di sana. [kay]