Rahasia Sekolah Swasta di Sumenep "Gusur" Dominasi Sekolah Negeri

Sebenarnya, pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi beberapa sekolah yang peserta didiknya hanya bisa dihitung jari. 

Sudah tiga tahun belakangan, program pembelajaran Diniyah disuntikkan ke dalam kurikulum SDN di Sumenep. 

Harapannya jelas: agar orang tua tidak lagi ragu menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena porsi pendidikan agamanya sudah ditambah, persis seperti "menu" di sekolah swasta atau madrasah.

Tapi, kenyataan di lapangan berkata lain. Meski program Diniyah sudah berjalan tiga tahun, bangku-bangku di beberapa SDN tetap saja banyak yang tak bertuan. 

Seolah-olah, tambahan jam pelajaran agama ini belum cukup sakti untuk meruntuhkan dominasi sekolah swasta di sekitarnya. Mengapa demikian?

Lebih dari Sekadar Kurikulum

Fenomena ini menunjukkan bahwa pilihan orang tua di Sumenep bukan sekadar hitung-hitungan jam pelajaran di atas kertas. 

Ada beberapa hal yang nampaknya gagal dibaca oleh pembuat kebijakan:

• Figur dan Kepercayaan: Di madrasah atau sekolah swasta milik masyarakat, ada sosok kiai, tokoh agama, atau tokoh masyarakat yang jadi magnet utama. Masyarakat bukan hanya "menyekolahkan anak", tapi "menitipkan anak" kepada figur yang mereka percaya secara emosional.

• Akar Sosial yang Kuat: Pengelola sekolah swasta adalah tetangga mereka sendiri. Ada hubungan timbal balik yang erat. Sedangkan SDN seringkali dianggap sebagai "milik pemerintah" yang kaku dan gurunya bisa datang serta pergi (mutasi) kapan saja.

• Stigma "Sekolah Formal": Ada kesan bahwa SDN hanya mengejar target administratif. Meskipun ada program Diniyah, persepsi publik sudah terlanjur melekat bahwa kalau mau pintar agama, ya ke madrasah; kalau mau umum, ya ke SDN. Dan di Sumenep, kebutuhan akan "pintar agama" seringkali jadi prioritas utama.

Mengganti Strategi, Bukan Hanya Menambah Jam

Jika program Diniyah selama tiga tahun ini belum mampu mendongkrak jumlah murid, maka kita harus berani jujur: masalahnya bukan pada "apa" yang diajarkan, tapi "siapa" yang mengajak dan "bagaimana" cara pendekatannya.

SDN tidak bisa lagi hanya mengandalkan papan nama "Sekolah Negeri" dan menunggu murid datang. 

Guru dan kepala sekolah di SDN harus berani keluar dari zona nyaman, merangkul tokoh masyarakat, dan membuktikan bahwa kualitas lulusan SDN yang punya bekal Diniyah ini bisa bersaing—bahkan lebih unggul.

Tanpa adanya pendekatan personal dan perubahan citra radikal, program Diniyah hanya akan jadi penghias jadwal pelajaran. 

Sementara lonceng di sekolah negeri perlahan-lahan akan berhenti berbunyi karena tak ada lagi tangan mungil yang antusias menyambutnya. [kay]