Apoy Madura

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor: B-3418/Kw.13.04/HM.01/07/2025 tertanggal 14 Juli 2025, tentang Pemberitahuan Pelaksanaan PPG PAI Batch 2 Dalam Jabatan Tahun 2025, seharusnya menjadi angin segar bagi para guru Pendidikan Agama Islam.  Tapi kenyataannya tidak demikian bagi guru honorer PAI di SD Negeri Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Banyak dari mereka tersingkir dari mata pelajaran yang sudah mereka emban selama bertahun-tahun.  Kedatangan guru PPPK PAI baru secara otomatis menggusur posisi mereka. Tanpa dialog, tanpa solusi, tanpa transisi yang manusiawi. Ini bukan sekadar persoalan teknis penugasan. Ini menyangkut nasib para guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan agama di sekolah negeri.  Mereka kini tak lagi pegang PAI, padahal syarat utama untuk ikut PPG Dalam Jabatan adalah masih aktif mengajar mata pelajaran PAI. Lalu, bagaimana mungkin mereka bisa ikut PPG jika kursi pengajaran sudah tidak ...

SUMENEP – Dalam rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026, SMA Islam Darunnajah, Kecamatan Ganding, menggelar sosialisasi bertema Anti Judi Online dan Napza pada Rabu (18/7/2025).  Kegiatan ini dilangsungkan di aula sekolah dan diikuti oleh seluruh murid baru. Sosialisasi ini menghadirkan pemateri dari DPD GNB Sumenep.  Salah satu pemateri, Abd Wali, dalam paparannya menegaskan bahwa generasi muda harus diberi pemahaman sejak dini tentang bahaya judi dan narkoba.  “Judi online dan narkoba sama-sama merusak masa depan. Murid-murid baru harus tahu, sadar, dan menjauh dari hal-hal semacam ini,” ujarnya. Pemateri lainnya, Ika Agustina, juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.  “Kita semua, terutama generasi muda, wajib menjauhi hal-hal yang dilarang, termasuk judi dan narkoba. Itu bukan hanya soal hukum, tapi juga soal tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga,” katanya. Kegiatan ber...

Pemerintah seperti sedang bermain estafet tanggung jawab ketika menyangkut nasib tenaga honorer R4.  Alih-alih memberi solusi konkret, mereka justru saling melempar bola panas antarinstansi: pusat ke daerah, daerah ke pusat.  Anehnya, di tengah-tengah kebingungan itu, ribuan guru honorer di Kabupaten Sumenep terus dipaksa menunggu dalam ketidakpastian, menyiksa. Sebagian besar dari mereka sudah mengabdi puluhan tahun, namanya tercatat rapi di Dapodik, tapi anehnya—entah karena sihir atau sistem yang semrawut—tidak muncul di pangkalan data BKN.  Ini seperti ada dua dunia tak saling mengenal, padahal sama-sama dikelola oleh pemerintah. Honorer R4 itu ibarat anak tiri yang terus disuruh bersabar sambil diberi harapan palsu.  Katanya bisa diangkat kalau daerah mau mengusulkan dan punya anggaran.  Tapi kenyataannya? Pemerintah daerah pun seakan memilih aman, tak mau menanggung risiko politik dan beban anggaran.  Ujung-ujungnya, honorer R4 hanya jadi korban dari ...

Akhmadi Yasid [Foto: Surya] SUMENEP — Penanganan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep terus menjadi perhatian publik. Menyikapi perkembangan terbaru, Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, mendorong Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menindaklanjuti pengakuan sejumlah pihak yang menyebut adanya aliran dana yang diduga tidak semestinya. Menurut Akhmadi, pengakuan yang disampaikan Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS Sumenep, Rizky Pratama, perlu mendapat perhatian serius. Dalam pernyataannya, Rizky mengindikasikan adanya distribusi dana yang diduga melibatkan beberapa elemen, mulai dari kalangan media, organisasi masyarakat, hingga sejumlah perangkat desa dan pejabat di instansi teknis terkait. “Jika informasi tersebut benar adanya, tentu ini menjadi sinyal kuat bahwa penyelidikan harus diperluas. Kami mendorong penyidik untuk mendalami lebih lanjut keterangan tersebut dan memeriksa pihak-pihak yang disebut,...

Siswa baru SDN Padangdangan 2 [Foto: Surya] SUMENEP – Penanaman karakter baik pada siswa sejak dini jadi fokus utama SDN Padangdangan 2, Kecamatan Pasongsongan, dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ini. Jumat (18/7/2025). Pada hari kelima MPLS, sekolah mengemas kegiatan dengan pendekatan menyenangkan tapi tetap mendidik, guna membiasakan siswa baru dengan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah. Madun, S.Pd.SD, Kepala SDN Padangdangan 2, menjelaskan bahwa MPLS adalah momen strategis untuk membentuk karakter siswa sejak awal masuk sekolah.  “Kami ingin anak-anak tidak hanya mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga mulai terbiasa dengan perilaku baik, seperti membaca doa sebelum belajar,” ujar Madun. Kegiatan hari kelima diisi dengan pembiasaan membaca doa bersama sebelum memulai pelajaran.  Bersama wali kelas 1, Yeni Alfi Laeliy, para siswa diajak mengulang kembali pentingnya memulai aktivitas belajar dengan doa sebagai bentuk membangun kedisiplin...

Guru honorer di Kabupaten Sumenep yang ikut seleksi kompetensi PPPK tahun 2024 kini terjebak dalam ketidakpastian.  R4, yaitu peserta yang memenuhi syarat tapi tidak masuk prioritas pengangkatan pusat.  Mereka berada dalam posisi serba salah: Tidak gagal, tapi juga belum tentu diangkat. Hmm.  Label R4 seolah jadi stempel "tunggu nasib". Pemerintah pusat sudah lepas tangan, menyerahkan semuanya kepada pemerintah daerah.  Bila daerah mau mengusulkan dan memiliki cukup anggaran, mereka bisa diangkat jadi ASN PPPK. Tapi kita tahu, ini lebih banyak bersifat "bisa" ketimbang "pasti". Kondisi ini menatalkan kegelisahan yang mendalam di kalangan guru honorer.  Mereka sudah puluhan tahun mengabdi, mendidik generasi bangsa, tapi pengabdian itu tak cukup jadi tiket pasti menuju kesejahteraan.  Yang ada justru cemas, bingung, dan rasa tak dihargai menyeruak di dada.  Label R4, tersembunyi kenyataan pahit: Negara belum benar-benar hadir bagi mereka.  Tak ada p...

Mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini kembali menjadi bahan perbincangan dan kegelisahan di kalangan guru honorer, khususnya di Kabupaten Sumenep.  Alih-alih membawa kabar baik, skema seleksi dan pengangkatan justru membuat para guru yang telah puluhan tahun mengabdi ini kian bingung. Salah satu yang paling membingungkan adalah status R4. Ini adalah label bagi guru honorer yang telah ikut seleksi kompetensi PPPK 2024, tapi tidak tercatat di database BKN.  Mereka digolongkan sebagai "tanggung jawab daerah". Artinya, mereka mungkin bisa diangkat jadi PPPK, jika pemerintah daerah mau mengusulkan, dan punya anggaran. Banyak kata "jika", namun sedikit kepastian. Kondisi ini menimbulkan kecemasan luar biasa. Honorer R4 merasa seperti bola panas yang dilempar kesana kemari.  Pemerintah pusat memberi peluang tapi tak memberikan jaminan. Pemerintah daerah pun terkesan enggan mengambil risiko.  Semua instansi tampaknya ingin lepas ...