Pemerintah Lempar Tanggung Jawab, Honorer R4 Terombang-ambing Nasibnya

Pemerintah seperti sedang bermain estafet tanggung jawab ketika menyangkut nasib tenaga honorer R4. 

Alih-alih memberi solusi konkret, mereka justru saling melempar bola panas antarinstansi: pusat ke daerah, daerah ke pusat. 

Anehnya, di tengah-tengah kebingungan itu, ribuan guru honorer di Kabupaten Sumenep terus dipaksa menunggu dalam ketidakpastian, menyiksa.

Sebagian besar dari mereka sudah mengabdi puluhan tahun, namanya tercatat rapi di Dapodik, tapi anehnya—entah karena sihir atau sistem yang semrawut—tidak muncul di pangkalan data BKN. 

Ini seperti ada dua dunia tak saling mengenal, padahal sama-sama dikelola oleh pemerintah.

Honorer R4 itu ibarat anak tiri yang terus disuruh bersabar sambil diberi harapan palsu. 

Katanya bisa diangkat kalau daerah mau mengusulkan dan punya anggaran. 

Tapi kenyataannya? Pemerintah daerah pun seakan memilih aman, tak mau menanggung risiko politik dan beban anggaran. 

Ujung-ujungnya, honorer R4 hanya jadi korban dari sistem yang penuh lubang.

Ini bukan hanya masalah administrasi. Ini tentang harga diri ribuan guru yang telah mengajar tanpa pamrih, tapi kini diperlakukan seolah tidak pernah ada. 

Negara seharusnya hadir memberikan kejelasan, bukan malah menghilang di balik tumpukan surat edaran. [Surya]