Apoy Madura

​Angka 19 juta itu kini resmi jadi artefak sejarah. Alih-alih lowongan kerja, yang datang justru "tagihan" baru dari negara.  Per Januari 2025, PPN telah merangkak naik ke angka 12%, sebuah kado pahit bagi segenap warga Indonesia. Hal ini membuat harga barang di pasar terus menari di atas penderitaan rakyat.  Di tahun 2026 ini, target penerimaan pajak pun dipatok ambisius mencapai Rp2.357,7 triliun.  Pemerintah sibuk mengejar setoran, sementara rakyat sibuk bertahan hidup di tengah bayang-bayang ancaman PHK yang kian nyata. ​Ironinya sungguh menyengat. Kita dipaksa jadi "pahlawan devisa" melalui pajak yang kian mencekik, sementara janji kesejahteraan menguap entah kemana.  Sektor UMKM dulu dijanjikan akan dimanjakan, kini justru harus bergelut dengan administrasi Coretax yang rumit dan pengawasan ketat.  Negara tampak sangat efisien dalam memungut upeti, tapi mendadak amnesia jika ditanya soal jembatan menuju lapangan kerja yang katanya melimpah itu. ​Pada akhir...

​Layar televisi menyala terang. Di sana, wakil seorang calon pemimpin muda, Gibran Rakabuming Raka berjanji di depan dunia. Sembilan belas juta lapangan kerja akan tercipta, katanya.  Wouw, jutaan mata menonton dengan penuh harap.  Tergantung di langit kamar kita. Media internasional mencatatnya sebagai sejarah besar.  Angka itu terdengar sangat perkasa, nyaris seperti sihir yang akan menghapus pengangguran dalam semalam.  Rakyat pun tersenyum. Secercah asa menua. Membayangkan dapur bakal kembali mengepul. ​Kini, janji itu mendadak jadi hantu. Ia hilang ditelan sunyi malam nan pekat. Kabarnya menguap bersama angin, tak berbekas dalam kebijakan nyata.  Ruang publik yang dulu riuh dengan tepuk tangan, kini hanya menyisakan hening yang canggung.  Sembilan belas juta itu ternyata hanya deretan angka di atas kertas kampanye. Ia jadi dongeng pengantar tidur, terlalu indah untuk jadi kenyataan. ​Rakyat kembali ke dunia nyata. Di pasar, harga-harga mencekik leher. ...

Bibir bergerak, kamera menyala, dan jutaan pasang mata terpaku pada layar. Tambahan gaji dua juta rupiah per bulan adalah angka yang sangat seksi.  Dunia internasional mencatatnya sebagai sejarah kebaikan hati. Guru honorer pun sudah mulai menghitung cicilan beras dan sepatu anak.  Sayangnya, angka itu rupanya hanya pajangan estetik untuk baliho kampanye. Janji manis kandidat presiden RI Prabowo Subianto Kini, musim kemarau datang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Janji manis itu menguap begitu saja ke angkasa bersama doa-doa yang tidak terjawab.  Katanya, janji adalah hutang yang wajib dibayar di dunia atau akhirat. Tapi, di negeri ini, hutang kepada rakyat kecil seringkali dianggap sebagai donasi sukarela.  Hm... Pemimpin tersenyum di istana, sementara guru tetap memakan janji sebagai lauk pauk.  Beruntunglah pemerintah memiliki rakyat sangat pemaaf dan mudah lupa. Para guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, juga pahlawan tanpa hak untuk menagih.  Mereka...

Janji itu megah sekali. Disaksikan jutaan mata. Disiarkan media internasional. Katanya, kalau jadi Presiden, guru honorer makmur.  Ada tambahan insentif Rp 2 juta sebulan. Angka yang fantastis. Harapan melambung tinggi ke langit. Guru-guru sudah membayangkan bisa makan enak. Akhirnya, pahlawan tanpa tanda jasa bisa punya tanda terima gaji yang layak. Tapi, selamat datang di realitas. Janji itu rupanya cuma aksesori panggung. Pidato berapi-api menguap begitu saja.  Faktanya, dompet guru honorer tetap tipis. Saldonya tetap menyedihkan. Masih ada yang bertahan dengan Rp 300 ribu.  Cukup untuk apa? Mungkin cukup untuk bayar parkir sebulan. Atau beli kuota demi mengajar daring yang melelahkan. Sungguh sebuah komedi putar yang mewah. Kita menonton janji kelas dunia di televisi. Tapi, guru-guru kita tetap hidup dengan nasib kelas bawah.  Negara tampak sangat kaya saat berkampanye. Tapi mendadak amnesia saat harus membayar utang budi.  Terima kasih atas harapan palsunya...

Serangan balasan yang dilancarkan Iran terhadap wilayah Israel dan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara tetangga merupakan konsekuensi logis dari eskalasi yang dipicu pihak Barat. Dalam kacamata kedaulatan, tindakan Teheran bukanlah sebuah agresi tanpa sebab, melainkan sebuah bentuk pertahanan diri tak terhindarkan. Ketika Amerika Serikat dan Israel memutuskan untuk memulai serangan udara pada akhir Februari 2026—yang menyasar infrastruktur strategis hingga kepemimpinan nasional Iran—mereka secara sadar telah merobek batas-batas diplomasi dan memaksa Iran untuk menunjukkan taring militernya demi menjaga harga diri bangsa. Keputusan Iran untuk membidik pangkalan perang Amerika di negara-negara sekitar juga didasari realitas geopolitik bahwa wilayah tersebut telah dijadikan batu loncatan bagi serangan terhadap wilayah kedaulatan Iran. Dengan memberikan lampu hijau bagi operasional militer AS di tanah mereka, negara-negara tetangga secara tidak langsung te...

​Sungguh brilian. Menag kita sepertinya sedang mencoba teknik marketing terbaru untuk akhirat.  Zakat dianggap tidak populer? Mari kita hapus saja dari kurikulum surga. Mungkin malaikat pencatat amal sedang butuh konten yang lebih kekinian dan viral.  Lupakan rukun Islam yang sudah bertahan ribuan tahun itu. Kita butuh sesuatu yang lebih "masuk akal" bagi dompet yang sedang kempis. ​Logika Terbalik Sang Panutan ​Beliau pasti sangat paham agama. Saking pahamnya, beliau melampaui teks aslinya. Mungkin beliau punya "jalur khusus" atau terjemahan versi terbaru yang belum rilis di toko buku.  Menuruti keinginan "majikan" tentu lebih mendesak daripada menjaga perasaan umat.  Jika Quran tidak mempopulerkan zakat, mungkin kita selama ini salah baca buku. Atau, mungkin kita saja yang kurang jauh mainnya ke kementerian. ​ Guru Lapar, Guru Mulia ​Sebelumnya, awal September 2025, Menag juga membuat pernyataan kontroversial dengan menyatakan: "Guru tidak sepantasn...

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya mengenai zakat yang sempat menimbulkan kekisruhan luar biasa di kalangan umat. Belakangan ini, potongan video ceramah yang menampilkan pernyataan Nasaruddin Umar beredar luas di media sosial.  Dalam video tersebut, ia mengatakan, "Kalau kita ingin maju sebagai umat, kita harus meninggalkan zakat!  Zakat itu nggak populer, Qur'an juga tidak terlalu mempopulerkan zakat...." yang mencederai sosoknya sebagai panutan umat beragama di Indonesia. Mungkinkah dia tidak paham agama Islam? Atau dia tidak bisa menerjemahkan bahasa dan keinginan "majikan"?  Kisruh zakat tiba-tiba meledak. Sumbernya bukan dari warung kopi. Bukan dari kolom komentar netizen. Tapi dari seorang pejabat negara: Nasaruddin Umar.  Dalam sebuah potongan ceramah yang beredar di media sosial, kalimatnya terdengar unik. “Kalau ingin maju sebagai umat, kita harus meninggalkan zakat.”  Kalimat pendek. Tapi efeknya panja...

Pernyataan Nasaruddin Umar, Menteri Agama (Menag) tentang zakat tiba-tiba berkeliling dunia maya.  Potongan video pendek. Kalimat lebih pendek lagi. “Kalau ingin maju, tinggalkan zakat.” Begitu kira-kira bunyinya.  Publik pun kaget. Umat yang sejak kecil diajari zakat sebagai rukun malah diajak “pensiun”.  Ironi kecil muncul. Ternyata kemajuan sekarang punya syarat baru: kurangi kewajiban. Media sosial langsung ramai. Ada yang marah. Ada yang bingung. Ada yang sekadar mengulang video sambil menambahkan emotikon.  Lalu klarifikasi datang. Katanya salah paham. Katanya hanya potongan ceramah. Potongan kalimat. Potongan makna.  Di era digital, memang semua bisa dipotong. Video dipotong. Konteks dipotong. Bahkan kesabaran publik juga ikut terpotong. Akhirnya permintaan maaf disampaikan. Seperti biasa. Sopan. Tenang. Dan tentu saja terlambat sedikit dari viralnya video.  Publik pun belajar satu hal lagi. Di zaman sekarang, ceramah bukan hanya didengar. Tapi juga ...

Di Kabupaten Sumenep, pada awal Maret 2026, jadi momentum yang emosional bagi ribuan guru berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Paruh Waktu.  Cairnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) bukan sekadar urusan administratif atau masuknya angka ke rekening. Melainkan sebuah pengakuan konkret atas dedikasi mereka yang selama ini sering kali berada di zona "abu-abu" kesejahteraan. Pengakuan Atas Profesionalisme TPG secara filosofis adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.  Selama ini, ada kekhawatiran bahwa status "Paruh Waktu" akan menomorduakan hak-hak finansial guru.  Tapi, dengan cairnya tunjangan ini bagi mereka yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik), pemerintah menunjukkan komitmen bahwa kualitas pengajaran tidak dinilai dari jam kerja semata, melainkan dari kompetensi yang teruji. Dampak Nyata di Ruang Kelas Mengapa ini penting bagi dunia pendidikan kita? 1. Motivasi Kerja: Guru yang tenang secara finansial mem...

Di tengah gegap gempita jargon peningkatan kualitas pendidikan, ada ironi yang sunyi di Kabupaten Sumenep.  Guru berstatus PPPK Paruh Waktu hanya menerima gaji sekitar Rp 400 ribu per bulan.  Itu pun tidak utuh. Masih ada potongan pajak.  Angka yang bahkan mungkin habis sebelum tanggal tua benar-benar tiba.  Pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin kita menuntut profesionalisme tinggi dari mereka yang digaji jauh dari kata layak? Lebih miris lagi, sebagian dari mereka justru pernah menerima gaji lebih dari Rp 500 ribu saat masih berstatus guru honorer.  Artinya, setelah “naik status”, kesejahteraan justru turun.  Ini bukan sekadar soal angka. Ini soal rasa keadilan.  Ketika status berubah jadi lebih formal, harapan pun ikut membumbung.  Tapi yang datang justru kenyataan pahit: tanggung jawab tetap, beban kerja tetap, tapi penghasilan menyusut. Jika guru adalah pilar masa depan bangsa, maka memperlakukan mereka dengan upah minim adalah bentuk pen...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang Presiden Prabowo Subianto telah memicu gelombang kritik tak terelakkan.  Di tengah sorak-sorai klaim kebaikan, program ini justru menyingkap tabir prioritas pemerintah yang patut dipertanyakan, dimana sektor-sektor krusial seperti kesehatan dan pendidikan jadi korban utama.  Triliunan rupiah uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup rakyat, kini mengalir deras ke kantong-kantong pengusaha makanan, sementara infrastruktur dasar dan pelayanan publik kian terbengkalai. Pemotongan anggaran kesehatan dan pendidikan demi menopang program MBG adalah sebuah keputusan yang tidak nalar dan menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya.  Kesehatan dan pendidikan adalah fondasi utama pembangunan sebuah bangsa.  Tanpa pelayanan kesehatan yang memadai dan pendidikan yang berkualitas, rakyat akan sulit untuk meningkatkan taraf hidupn...