Fatillah Alfi Maghfirah Raih Gelar Siswa Terbaik MPLS di SMA Annidhamiyah

Fatillah Alfi Maghfirah (kiri) ketika menerima penghargaan. [Foto: Surya]

PAMEKASAN — Fatillah Alfi Maghfirah, siswi baru SMA Annidhamiyah, sukses mencuri perhatian dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran ini. Rabu (30/1/2025). 

Tila, sapaan akrabnya, dinobatkan sebagai siswa terbaik selama MPLS berkat semangat, kedisiplinan, dan keaktifannya dalam setiap kegiatan.

“Saya tidak menyangka akan terpilih jadi pelajar terbaik dalam MPLS,” ungkap Tila dengan nada haru.

Atas prestasinya itu, Tila juga dipercaya menjadi ketua kelas. 

Perlu diketahui, Tila adalah putri dari pasangan Suriyanto dan Sundari, yang dikenal sebagai keluarga yang aktif mendorong dan memotivasi pendidikan anak.

SMA Annidhamiyah sendiri berada di Dusun Jeppon, Desa Bindang, Kecamatan Pasean. 

Lembaga Pendidikan Islam ini dikenal sebagai sekolah terbaik dan dengan jumlah siswa terbanyak di kawasan Desa Bindang. [sh]

Lagu Satir dan Isu Ijazah Jokowi Palsu

Belakangan ini media cetak dan elektronik ramai menyoroti tuduhan bahwa ijazah mantan Presiden Joko Widodo palsu. 

Isu ini menyeruak tanpa terkendali, bahkan anak-anak SMP dan SMA berani mengekspresikannya lewat lagu satir di media sosial.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa gempuran informasi telah menyentuh ke ruang-ruang kreatif anak muda. 

Lagu-lagu satir ini menjadi refleksi—mereka merespons dengan humor sekaligus menyuarakan sikap tifak percaya tanpa takut dicap “nakal” atau “tidak sopan”.

Di sisi lain, jika tuduhan ini terus dipelihara tanpa bukti definitif, maka yang dirugikan bukan hanya figur yang dituding, tapi juga kepercayaan publik terhadap institusi akademik.

Meskipun demikian, tuduhan itu tetap bangkit sebagai bagian dari proses berdemokrasi. 

Dengan lantang anak SMP dan SMA lewat lagu satir disuarakan tanpa rasa takut. 

Ini adalah tanda bahwa masyarakat muda telah memahami dengan serius, bahwa kritik bisa disampaikan dengan cara kreatif, sekaligus menandai kelelahan akibat Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya.

Dalam masyarakat demokratis, verifikasi fakta dan data memang harus segera diungkap ke publik. 

Tujuannya agar pro dan kontra tidak merusak tatanan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Jika Jokowi masih belum menunjukkan ijazahnya ke publik, otomatis kegaduhan akan makin melebar. [sh]

Ketika Ijazah Jokowi Jadi Konsumsi Murah Media dan Medsos

Di tengah hiruk-pikuk perayaan demokrasi dan evaluasi kinerja para pemimpin, publik kembali disuguhi isu lama yang terus digoreng: Dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. 

Anehnya, meski perkara ini sudah berkali-kali dibantah secara resmi, tetap saja media massa, baik cetak maupun elektronik, tampak gemar memberinya panggung.

Lebih ironis lagi, bukan hanya para pengamat atau "ahli hukum" yang ikut bersuara, tapi juga anak-anak usia SMP dan SMA yang dengan lantang ikut mengecam di media sosial. 

Dalam banyak unggahan, mereka melempar tudingan seolah menjadi jaksa digital, tanpa data maupun pemahaman hukum yang layak.

Fenomena ini mengungkap dua hal: Pertama, rendahnya literasi media di masyarakat, termasuk generasi muda; dan kedua, betapa infotainment politik telah merasuki ruang-ruang edukasi publik. 

Isu krusial seperti keabsahan ijazah mantan seorang kepala negara seharusnya tidak diseret jadi komoditas viral atau bahan lelucon TikTok.

Jika terus dibiarkan, ini bukan hanya soal menyerang pribadi Jokowi, melainkan juga pelecehan terhadap institusi pendidikan, hukum, dan akal sehat. 

Saat anak-anak remaja sudah belajar mencaci daripada mengkaji, kita patut bertanya: Siapa sebenarnya yang gagal mendidik mereka?

Sudah waktunya publik — termasuk media — kembali membedakan antara kritik dan fitnah, antara informasi dan sensasi. 

Karena masa depan bangsa tidak akan pernah tumbuh dari kebisingan yang dibangun di atas kabar burung. ©sh

Bambang Sutrisno Bertekad Wujudkan SDN Soddara 2 sebagai Sekolah Ramah Anak di Pelosok Desa

Bambang Sutrisno di pintu gerbang sekolahnya. [©sh]

SUMENEP — Kepala SDN Soddara 2, Bambang Sutrisno, menunjukkan komitmennya untuk menjadikan sekolah yang dipimpinnya sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA).

Meskipun berada di pelosok Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, semangat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman tidak surut sedikit pun.

"Anak-anak harus merasa bahagia berada di sekolah. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil," ujar Bambang saat ditemui di sekolahnya, Selasa (29/7/2025).

Program Sekolah Ramah Anak bertujuan memastikan terpenuhinya hak-hak anak di lingkungan pendidikan, termasuk hak untuk merasa aman, didengar, serta terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Meskipun menghadapi keterbatasan sebagai sekolah di daerah terpencil, Bambang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. “Kami akan menjalankan program apa pun sebisa mungkin agar sekolah kami bisa bersaing dengan sekolah perkotaan,” tegasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, SDN Soddara 2 akan melakukan berbagai pembenahan, mulai dari penguatan karakter guru, penyediaan sarana pendukung, hingga membangun komunikasi yang sehat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar.

Langkah progresif ini mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk orang tua siswa yang merasa senang dengan pendekatan pendidikan yang lebih manusiawi dan berpihak pada anak, meskipun berada jauh dari pusat kota. ©sh

Saat KH Said Aqil Menggugat Superioritas Kultural Habib

KH Said Aqil Siroj (kanan) 

Pernyataan KH Said Aqil Siroj dalam podcast bersama Akbar Faizal Uncensored yang menyebut bahwa tidak ada ulama besar dari kalangan habib bangsa Yaman di dunia. 

Di kanal YouTube tersebut, mantan Ketua Umum PBNU itu membuka tabir perbincangan lama: Soal klaim superioritas kultural dalam dunia Islam, khususnya di Indonesia.

Pernyataan KH Said bukan tanpa konteks. Ia menyentil narasi yang kerap muncul di tengah masyarakat, dimana keturunan Nabi (habib) dianggap secara otomatis lebih alim dan lebih berhak memimpin umat. 

Padahal, sejarah besar keilmuan Islam - baik di Makkah, Madinah, Mesir, Maroko, Baghdad, hingga Nusantara - justru lebih banyak ditulis oleh para ulama non-habib. 

Dari Imam Syafi’i, Al-Ghazali, hingga Hasyim Asy’ari dan Ahmad Dahlan; mereka bukan dari jalur habib Yaman, tapi diakui keilmuannya di seluruh dunia Islam.

Apakah KH Said bermaksud merendahkan habib? Tidak. 

Ia justru sedang mengingatkan bahwa keilmuan dan ketokohan tidak diwariskan lewat darah, tapi lewat kerja keras intelektual, adab, dan kontribusi nyata pada umat. 

Jika kritik ini terasa pedas, itu karena kita terbiasa dimanja oleh mitos-mitos lama yang jarang disentuh secara rasional.

Pernyataan KH Said adalah ajakan untuk mengakhiri feodalisme simbolik dalam tubuh umat Islam.  

Dan yang terpenting, jangan lagi menjual garis keturunan sebagai dalih untuk mengklaim otoritas keagamaan. Sebab kemuliaan tak diwariskan, tapi diperjuangkan. ©hs

Transparansi Anggaran HUT RI ke-80 Pasongsongan, Jangan Bungkam Kritik dengan Nama Nasionalisme!

Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, seperti di banyak tempat lain, adalah momen penting untuk menumbuhkan semangat kebangsaan. 

Tapi sayangnya, semangat ini kadang dijadikan tameng untuk menutupi persoalan yang jauh lebih mendasar: Transparansi anggaran.

Saya bicara berdasarkan pengalaman pribadi. Tahun lalu, saya menjadi juri lomba baca puisi. Honor yang saya terima? Tidak lebih dari Rp20.000 per lomba. 

Jumlah yang bahkan kalah jauh dari upah buruh harian. 

Ketika saya mengkritisi ini kepada beberapa panitia, jawabannya sungguh mengejutkan: “Anda tidak berperang, saatnya Anda mencurahkan tenaga dan pikiran untuk kemerdekaan.”

Kalimat ini terdengar heroik, tapi sebenarnya adalah cara halus untuk membungkam kritik. 

Nasionalisme dijadikan dalih untuk menutupi ketidakjelasan alokasi dana. 

Ini bukan soal uang semata. Ini soal penghargaan terhadap tenaga, waktu, dan profesionalisme.

Pertanyaannya: Kemana sebenarnya lari dana perayaan yang digelontorkan setiap tahun itu? Kenapa honor juri bisa ditekan sedemikian rupa, sementara kemasan acara tetap mewah dan seremonial? 

Jangan sampai semangat kemerdekaan yang kita rayakan justru menyuburkan ketimpangan dan ketertutupan.

Transparansi anggaran bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Jangan bungkam suara yang bertanya dengan jargon nasionalisme. 

Justru di momen kemerdekaan, kejujuran dan keterbukaan adalah wujud cinta tanah air yang paling nyata. ©hs

Berikut jadwal beberapa lomba yang bakal digelar di wilayah Kecamatan Pasongsongan:

Toko Sembako Madura dan Cermin Realitas Lapangan Kerja

Fenomena toko sembako milik perantau Madura yang tersebar di berbagai sudut kota di tanah air bukanlah hal baru, tapi kini makin tampak mendominasi ruang-ruang ekonomi mikro masyarakat. 

Di pinggiran kota hingga kawasan padat penduduk, tidak sulit menemukan toko sembako yang dikelola warga Madura. 

Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang memiliki lebih dari satu toko, mengelola dengan sistem keluarga yang solid dan kerja keras yang luar biasa.

Kesuksesan ini tentu patut diapresiasi. 

Tapi di sisi lain, fenomena ini juga menjadi semacam kritik sosial terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. 

Apakah ini tanda bahwa negara masih gagal menyediakan lapangan kerja yang layak dan merata, terutama di daerah-daerah asal para perantau tersebut?

Disadari atau tidak, realitasnya jelas: Banyak warga Madura memilih meninggalkan kampung halaman untuk mengadu nasib di kota-kota besar. 

Bukan karena tidak cinta tanah kelahiran, tapi karena pilihan ekonomi dan minimnya dukungan infrastruktur kerja di daerah. 

Maka berdirilah toko-toko sembako itu sebagai simbol perjuangan

Sejatinya pemerintah tidak hanya melihat mereka sebagai "wiraswasta sukses", tapi juga belajar bahwa sektor informal kerap jadi solusi ketika negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja formal. 

Sudah saatnya kebijakan pembangunan ekonomi lebih inklusif dan menyentuh akar rumput, agar merantau tidak lagi jadi satu-satunya pilihan. ©sh

Puisi: Tentang Senja Menjingga

Tentang Senja Menjingga

Puisi: Syakila Joynita P.H.W

Senja menggambarkan keindahan yang tidak pernah tergantikan 

Senja mengajarkan bagaimana keindahan yang tidak bisa dimiliki, terkadang kita bisa mengambil hikmah dari itu, bukan sekadar keindahan tapi memberi pembelajaran

Ini bukan tentang senja melainkan kisah cinta yang jarang diungkapkan

Keindahan yang bisa memikat bahkan hatiku terikat

Ketika kita bisa merasakan kebahagiaan walaupun terkadang butuh perjuangan untuk bisa mencapai sebuah keinginan

Kata-kata yang diucapkan bisa merubah pandangan seseorang bahkan merubah pandangan

seperti lalat dan lebah pastibertanya-tanya, bagaimana?

Merubah pandangan lalat dan lebah hal itu yang menjadikan saya bisa mengambil hikmah dari pandangan tersebut

Kita bisa memetik kebaikan yang seharusnya terjadi. 

Pamekasan, 2025

Agus Sugianto, Motor Penggerak Seni Pelajar Pasongsongan

Agus Sugianto (kanan) ketika menyerahkan penghargaan bagi siswi berprestasi. [Foto: sh]

SUMENEP - Agus Sugianto bukanlah nama baru dalam dunia pendidikan dan kesenian di Kecamatan Pasongsongan. Ahad (27/7/2025). 

Kepala SDN Panaongan 3 ini kembali dipercaya sebagai Ketua Koordinator Seksi Kesenian Siswa untuk perayaan HUT RI ke-80. 

Kepercayaan yang diberikan kepadanya bukan tanpa alasan—pengabdian, dedikasi, dan kepiawaiannya dalam menghidupkan kegiatan seni pelajar telah menjadi bukti nyata.

Dalam kepemimpinannya, bidang kesenian di Pasongsongan tidak sekadar menjadi pelengkap upacara seremonial. Agus memosisikan seni sebagai sarana ekspresi, pembentukan karakter, dan pengasah kreativitas generasi muda. “Insya Allah para juara lomba nantinya akan kami proyeksikan untuk ikut lomba ke tingkat kabupaten,” ungkapnya penuh semangat.

Tahun ini, aneka lomba seni akan digelar: baca puisi, pidato berbahasa Madura, nyanyi solo, mewarnai, menggambar, melukis, hingga kolase. [sh]

Berikut daftar lomba seni HUT RI ke-80 bagi kalangan pelajar di Kecamatan Pasongsongan:

Agus Sugianto dan Semangat Seni di HUT RI ke-80

Agus Sugianto (kiri) bersama salah satu murid berprestasi. [Foto: Surya]

SUMENEP - Dalam semarak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, nama Agus Sugianto kembali dipercaya memegang kendali sebagai Ketua Koordinator Seksi Kesenian Siswa se-Kecamatan Pasongsongan. Ahad (27/7/2025). 

Sebuah penunjukan yang tidak mengejutkan, karena kiprah Agus dalam membina potensi seni siswa selama ini memang telah banyak menuai apresiasi.

Dengan kepemimpinan yang konsisten, ia menyulap momentum nasional seperti HUT RI jadi panggung ekspresi dan pembuktian talenta siswa.

"Saya berharap kepada seluruh peserta untuk tampil maksimal. Karena juri yang kami pilih adalah mereka yang punya kapasitas," tegas Agus. 

Pernyataan ini bukan hanya isyarat profesionalisme, tapi juga bentuk penghormatan kepada proses dan karya. 

Ia menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang harus dihargai melalui sistem penilaian yang adil dan kredibel.

Semoga di tangan Agus, HUT RI ke-80 bukan hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan juga tonggak regenerasi pelaku seni muda di Pasongsongan. [sh] 

Tunjangan Sertifikasi Guru: Apresiasi atau Diskriminasi Terselubung?

Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang digembar-gemborkan sebagai bentuk apresiasi negara terhadap profesionalisme guru, nyatanya lebih mirip simbol ketimpangan yang dilegalkan. 

Pemerintah seolah ingin menunjukkan kepedulian pada kualitas pendidikan, tapi hanya untuk guru berstatus ASN. 

Fakta di lapangan, guru honorer—yang jumlahnya jauh lebih banyak dan bebannya tak kalah berat—tetap dipaksa mengajar penuh waktu dengan penghasilan miris, bahkan tanpa jaminan akan tunjangan yang sama. 

Bukankah ini bentuk diskriminasi struktural yang justru mencederai makna “profesionalisme”? 

Jika sertifikat pendidik adalah syarat utama pemberian TPG, maka status kepegawaian seharusnya bukan penghalang. 

Memberi tunjangan hanya pada guru ASN adalah ironi di negeri yang katanya menjunjung keadilan sosial. [sh]