PPPK Paruh Waktu: Solusi atau Pengalihan Isu?

Pernyataan Kepala BKN Prof. Zudan Arif bahwa honorer non-database bisa diangkat sebagai PPPK paruh waktu membuka tabir baru dalam kisruh pengangkatan tenaga honorer. 

Katanya hal itu sesuai dengan KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025.

Apakah ini solusi atau sekadar pengalihan isu?

Tak bisa dimungkiri, unjuk rasa tenaga honorer meledak di berbagai daerah. 

Banyak dari mereka merasa dikhianati sistem, terutama honorer berstatus THK-2 yang telah ikut seleksi PPPK 2024 tapi masih belum juga diangkat. 

Kini, pemerintah menawarkan “PPPK paruh waktu” seolah jadi angin segar. 

Tapi jangan tertipu: Ini bisa saja hanya tambal sulam untuk meredam kemarahan publik, bukan penyelesaian mendasar.

Ironisnya, status paruh waktu itu sendiri masih njlimet. Proses status kepegawaian dan perlindungan hukumnya membingungkan para honorer. 

Apakah negara sengaja menciptakan status ambigu agar bisa menghindari kewajiban penuh terhadap para tenaga honorer?

Jika pemerintah serius ingin menyelesaikan masalah honorer, bukan begini caranya. 

Yang dibutuhkan adalah komitmen, bukan celah hukum yang multitafsir. Negara tidak boleh main-main dengan nasib para pengabdi pendidikan bangsa. [Surya]

Kepemimpinan Disiplin Bambang Sutrisno Bawa Perubahan di SDN Soddara 2 Pasongsongan

Bambang Sutrisno (kiri) dalam rapat KKKS Kecamatan Pasongsongan. [Foto: Surya]

SUMENEP – Sejak dipimpin Bambang Sutrisno, SDN Soddara 2 yang terletak di pelosok Kecamatan Pasongsongan menunjukkan banyak perubahan signifikan dalam kegiatan belajar mengajar. Selasa (22/7/2025). 

Sekolah dasar yang sebelumnya kurang mendapat perhatian ini kini mulai menunjukkan geliat kemajuan berkat pola kepemimpinan disiplin yang diterapkan kepala sekolahnya.

Menurut Bambang Sutrisno, perubahan positif di sekolah tersebut dimulai dari dirinya sendiri. 

Ia menegaskan bahwa kedisiplinan adalah kunci utama yang mampu menular kepada seluruh warga sekolah. 

“Kalau pimpinannya disiplin, lambat-laun yang lainnya akan disiplin dengan sendirinya,” tegasnya.

Kedisiplinan itu diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari ketepatan waktu guru, keteraturan administrasi, hingga peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. 

Hasilnya, lingkungan belajar menjadi lebih tertib dan produktif, serta siswa pun lebih semangat mengikuti pelajaran.

Kiprah Bambang Sutrisno ini jadi bukti bahwa kepemimpinan yang kuat dan konsisten mampu membawa perubahan nyata, bahkan di sekolah yang berada jauh dari pusat kota. [Surya]

Inkanas Banyu Urip Sinduadi Konsisten Ukir Prestasi di Kejurda

MS Arifin, Ketua Dojo Banyu Urip Sinduadi. [Foto: Surya]

SLEMAN — Institut Karate-Do Nasional (Inkanas) Ranting Banyu Urip Sinduadi yang berlokasi di Gang Pakel, RT.16 RW.40, Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, kembali menunjukkan tajinya dalam ajang Kejuaraan Daerah (Kejurda) Inkanas. Selasa (22/7/2025). 

Dojo ini tercatat kerap meraih gelar juara umum dalam kategori festival, menegaskan eksistensinya sebagai salah satu kekuatan utama karate di tingkat daerah.

Sebagai bagian dari Inkanas — organisasi karate besar yang bernaung di bawah Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) — Ranting Banyu Urip aktif dalam membina generasi muda melalui seni bela diri karate. 

Tak hanya mengasah teknik bertarung, pembinaan juga menekankan nilai-nilai budi pekerti luhur, semangat kebangsaan, serta ketahanan fisik dan mental.

Ketua Dojo Banyu Urip, MS Arifin, menyampaikan apresiasi atas kerja keras para pelatih dan murid (kohe). 

Ia juga berharap peran aktif dari seluruh pelatih dan wali kohe semakin ditingkatkan. 

“Prestasi anak-anak tidak lepas dari dukungan semua pihak. Kami harap para pelatih dan wali kohe terus mendampingi dan memotivasi mereka,” ujar MS Arifin.

Dengan prestasi yang terus berulang, Inkanas Banyu Urip membuktikan bahwa pembinaan serius dan kolaborasi yang baik bisa melahirkan generasi muda yang tangguh, disiplin, dan berkarakter. [Surya]

Inkanas Ranting Banyu Urip Sinduadi Sering Raih Juara Umum di Kejurda

Inkanas Ranting Banyu Urip. [Foto: Surya]

SLEMAN – Institut Karate-Do Nasional (Inkanas) Ranting Banyu Urip Sinduadi, yang berlokasi di Gang Pakel, RT 16 RW 40, Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, kembali menjadi sorotan berkat prestasi gemilangnya. Selasa (22/7/2025). 

Dojo ini dikenal kerap meraih gelar juara umum dalam kategori festival pada ajang Kejuaraan Daerah (Kejurda) Inkanas.

Konsistensi dalam pembinaan atlet muda menjadi salah satu kunci keberhasilan Inkanas Ranting Banyu Urip. 

Dengan latihan rutin dan disiplin tinggi, para karateka muda dibentuk tidak hanya secara fisik, tapi juga mental dan karakter.

Sebagai salah satu organisasi karate terbesar di Indonesia, Inkanas berada di bawah naungan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI). 

Organisasi ini memiliki misi membina generasi muda melalui seni bela diri karate, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur, semangat nasionalisme, serta ketahanan jasmani dan rohani.

Dengan sederet prestasi yang telah ditorehkan, Inkanas Ranting Banyu Urip Sinduadi terus menjadi contoh inspiratif dalam pengembangan olahraga karate di tingkat daerah maupun nasional. [Surya]

SMA Islam Darunnajah Gelar Workshop Penyusunan Modul Ajar Berbasis Deep Learning dan AI

SMA Islam Darunnajah, Gadu Timur, Ganding, menggelar workshop. [Foto: Surya]

SUMENEP – Dalam upaya mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pembelajaran di era digital, SMA Islam Darunnajah, Gadu Timur, Ganding, menggelar workshop bertajuk “Penyusunan Modul Ajar Deep Learning dengan Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI (Artificial Intelligence)”. Sabtu, (19/7/2025). 

Kegiatan ini merupakan inisiatif dari program Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang bertujuan memperkuat kapasitas guru dalam menyusun perangkat ajar yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan pendidikan abad ke-21.

Workshop dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain pendamping satuan pendidikan Hermin Irawati, S.Pd., M.Pd., pengurus Yayasan Darunnajah, Kepala SMA Islam Darunnajah, serta seluruh dewan guru. 

Kehadiran mereka jadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendorong transformasi pendidikan yang relevan dan inovatif.

Kepala SMA Islam Darunnajah, Moh Syamsul, SH., S.Pd., M.Pd., menyampaikan harapannya agar kegiatan ini mampu menjadi momentum penting bagi para guru untuk terus berinovasi.

“Kami berharap melalui workshop ini, para guru dapat menyusun modul ajar yang responsif terhadap perkembangan zaman, tapi tetap membumi dan kontekstual. Ini bukan hanya pelatihan satu kali, tapi akan dilanjutkan dalam praktik pembelajaran baik di sekolah,” ujarnya.

Materi workshop mencakup pengenalan konsep deep learning dalam konteks pendidikan, pemanfaatan platform digital dan teknologi AI untuk merancang modul ajar, hingga praktik langsung penyusunan modul dengan alat bantu berbasis teknologi. 

Para peserta juga diajak mengeksplorasi berbagai aplikasi edukatif berbasis AI yang mampu menunjang pembelajaran secara lebih interaktif dan personal.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah membekali guru dengan pemahaman dan keterampilan menyusun modul ajar yang tidak hanya menekankan pada pemahaman mendalam (deep understanding) siswa, tapi juga mengintegrasikan kecanggihan teknologi dalam proses belajar mengajar.

Workshop ditutup dengan komitmen kolektif dari seluruh peserta untuk mulai menerapkan pendekatan berbasis AI dalam proses pembelajaran di SMA Islam Darunnajah. [Surya]

Sungguh ironis. Kabupaten Sumenep yang dikenal sebagai lumbung migas terbesar di Madura justru jadi salah satu daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur. 

Berdasarkan data terbaru, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Sumenep menduduki peringkat ketiga dengan jumlah penduduk miskin mencapai 206.100 jiwa, atau 18,70 persen dari total penduduknya. 

Sebuah angka yang mencengangkan sekaligus menyedihkan.

Pertanyaannya: Kemanakah hasil kekayaan alam itu mengalir? Sumenep punya cadangan migas yang nilainya triliunan rupiah. 

Bahkan jika dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya di Madura, Sumenep punya kontribusi terbesar dalam sektor migas. 

Tapi anehnya, justru Sumenep yang mencatatkan angka kemiskinan paling tinggi di antara mereka.

Ada yang salah dengan tata kelola. Kekayaan sumber daya alam tidak otomatis mengangkat kesejahteraan rakyat jika dikuasai segelintir elit dan tidak dikelola dengan prinsip keadilan sosial. 

Kemiskinan struktural di Sumenep adalah bukti bahwa rakyat hanya jadi penonton di tanah sendiri. 

Hasil migas yang semestinya menjadi berkah, malah terasa seperti kutukan.

Sudah saatnya rakyat Sumenep bertanya lantang: Siapa yang menikmati hasil bumi ini? Mengapa kami tetap miskin di tengah sumber kekayaan yang melimpah? [Surya]

Janji Gibran 19 Juta Lapangan Kerja: Kenapa yang Ada Justru Tambah Banyak yang Terlantar?

Pada 21 Januari 2024, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan penuh percaya diri menyampaikan janji ambisius: menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. 

Janji tersebut dikemas manis dalam paket-paket program seperti hilirisasi industri, pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, hingga penguatan UMKM. 

Sebuah visi besar, yang di atas kertas, terdengar sangat menjanjikan bagi jutaan rakyat Indonesia.

Tapi kenyataan di lapangan masih jauh panggang dari api. Jangankan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, menyelesaikan masalah lama saja belum tampak hasilnya. 

Misal nasib guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, masih terombang-ambing tanpa kejelasan status dan perlindungan. 

Mereka yang berkode R4, yang tidak masuk data BKN, ibarat pekerja bayangan di dunia pendidikan: Nyata bekerja, tapi tak pernah resmi diakui.

Lebih tragis lagi, para pekerja migran Indonesia di luar negeri pun terus menghadapi berbagai bentuk eksploitasi, perlakuan tidak adil, dan minimnya perlindungan hukum. 

Apakah mereka tidak termasuk dalam hitungan "tenaga kerja Indonesia" yang layak diperhatikan?

Janji 19 juta lapangan kerja akan tetap menjadi slogan kosong bila pemerintah tak segera menyelesaikan persoalan mendasar dunia ketenagakerjaan. 

Jangan lupakan mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun tanpa kepastian nasib. 

Jangan abaikan pahlawan devisa di luar negeri yang terus berjuang tanpa perlindungan negara.

Masyarakat butuh bukti, bukan mimpi. [Surya]

Dilema Honorer R4 di Sumenep: Antara Janji dan Kenyataan

Status guru honorer berkode R4 di Kabupaten Sumenep saat ini menjadi ironi sekaligus dilema panjang yang menyayat hati dunia pendidikan. 

Mereka adalah para pendidik yang telah puluhan tahun mengabdi di pelosok-pelosok desa, menjalankan peran vital dalam mencerdaskan generasi bangsa. 

Tapi sayangnya, jasa dan pengabdian mereka seolah tidak pernah dicatat negara, karena tidak ada jejak resmi di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 sejatinya membawa harapan, karena memprioritaskan penyelesaian tenaga honorer yang sudah terdata. 

Tapi di sinilah letak masalahnya—para honorer R4 yang tidak masuk data BKN justru terpinggirkan, seolah tak pernah hadir dalam sejarah birokrasi kepegawaian.

Pertanyaannya, apakah mereka yang tidak tercatat berarti tidak pernah berjasa?

Lebih menyedihkan lagi, janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 21 Januari 2024 untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja - yang mencakup hilirisasi industri, UMKM, dan transisi energi - belum menyentuh akar persoalan honorer R4 di sektor pendidikan. 

Ketika negara menuntut dedikasi, para guru R4 telah memberikannya sepenuh hati. 

Tapi ketika mereka menuntut kepastian status, yang datang justru saling lempar tanggung jawab antarinstansi.

Sudah saatnya negara hadir secara adil. Bukan hanya untuk yang tercatat, tapi juga untuk mereka yang selama ini luput dari pendataan. [Surya] 

Dilema Honorer R4 di Sumenep: Tersisih di Tengah Janji dan Kode-kode Ilusi

Guru honorer berkode R4 di Kabupaten Sumenep kini menghadapi dilema yang semakin pelik. 

Mereka adalah para pengabdi pendidikan selama bertahun-tahun mengajar, mengisi kekosongan tenaga pendidik, dan menjadi tulang punggung operasional sekolah. 

Tapi ironisnya, meski jasanya besar, mereka tidak memiliki rekam jejak resmi di Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Akibatnya, ketika pemerintah menggenjot penyelesaian status honorer lewat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, para R4 malah tercecer di belakang.

UU ASN 2023 memang menyatakan bahwa penyelesaian tenaga honorer akan diprioritaskan, tapi hanya bagi yang terdata secara resmi. 

Maka, honorer R4 seperti "anak tiri" yang tak diakui. 

Mereka terjebak di antara janji-janji normatif dan realitas administratif.

Pemerintah pun tampak belum menemukan solusi adil dan menyeluruh. 

Alih-alih menyelesaikan akar masalah, justru istilah-istilah baru bermunculan yang membingungkan: "akan dituntaskan", "diberi afirmasi", "berpeluang ikut PPPK", "dapat kode R4", hingga yang terbaru: "peserta tes akan diberi NIK PPPK". 

Gelombang protes dari guru honorer pun terus bergulir. Tapi, respon dari pemerintah daerah maupun pusat seakan cenderung lempar bola. 

Bahkan, penyelesaian nasib R4 bergantung pada “jika daerah mengusulkan dan mampu menggaji”, sebuah pernyataan yang kian memperlebar jurang ketidakpastian.

Dilema R4 di Sumenep adalah cermin dari betapa rumitnya birokrasi pengangkatan tenaga honorer di negeri ini. 

Ini bukan sekadar soal kode dan data, tapi soal pengakuan dan keadilan bagi mereka yang telah mengabdi dalam senyap. 

Pemerintah tak bisa terus bermain kata dan kode, karena di balik itu ada ribuan nasib yang dipertaruhkan. [Surya]

Honorer R4: Pahlawan Tanpa Jejak di Tengah Janji Reformasi ASN

Status guru honorer berkode R4 di Kabupaten Sumenep sudah menatalkan dilema berkepanjangan. 

Mereka adalah para pengabdi pendidikan selama bertahun-tahun jalankan peran vital di ruang-ruang kelas, tapi ironisnya tidak memiliki rekam jejak resmi di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Dalam sistem, mereka seolah-olah tidak pernah ada.

Situasi ini kian pelik setelah terbitnya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang menegaskan penyelesaian masalah tenaga honorer, tapi dengan prioritas bagi mereka yang terdata secara resmi. 

Maka, bagi guru honorer R4, terutama yang tidak tercatat di BKN, harapan itu terasa hampa.

Ini bukan sekadar status administratif, tapi tamparan psikologis bagi para guru yang telah puluhan tahun mendidik generasi bangsa dengan upah minim dan tanpa jaminan masa depan.

Pemerintah daerah dan pusat seharusnya tidak lepas tangan. Ketidakjelasan data dan status ini mestinya jadi tanggung jawab bersama, bukan dibebankan sepenuhnya kepada para guru. 

Jika negara benar-benar ingin menyelesaikan persoalan honorer secara berkeadilan, maka R4 pun harus diakui sebagai bagian dari masalah yang harus dituntaskan, bukan diabaikan.

R4 bukan sekadar kode. Di baliknya ada manusia, ada pengabdian, ada cerita panjang perjuangan yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem. [Surya]

Penutupan MPLS di SDN Soddara 2 Ditandai dengan Pelepasan Balon dan Makan Bersama

Bambang Sutrisno dan para murid baru. [Foto: Surya]

SUMENEP – SDN Soddara 2, Kecamatan Pasongsongan, secara resmi menutup rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026 dengan cara yang unik dan penuh makna. Sabtu (19/7/2025). 

Penutupan ditandai dengan pelepasan balon ke udara serta makan bersama seluruh warga sekolah.

Suasana penuh kegembiraan terlihat di halaman sekolah saat para siswa, guru, dan staf melepas balon warna-warni sebagai simbol berakhirnya kegiatan MPLS. 

Kepala SDN Soddara 2, Bambang Sutrisno, menyampaikan bahwa pelepasan balon merupakan simbol kebebasan dan semangat baru bagi para siswa.

“Pelepasan balon ini kami maknai sebagai wujud kebebasan siswa dalam berekspresi, belajar, dan menjelajahi dunia pengetahuan di lingkungan sekolah yang baru,” ujar Bambang.

Setelah itu, seluruh siswa bersama para guru dan staf sekolah menggelar makan bersama dengan hidangan sederhana namun penuh kebersamaan. 

Menurut Bambang, makan bersama ini sebagai bentuk syukur atas kelancaran seluruh rangkaian MPLS. “Ini juga untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar warga sekolah, terutama siswa baru,” tambahnya.

Penutupan MPLS berlangsung meriah, tapi tetap edukatif dan sarat nilai. 

Dengan berakhirnya MPLS, para siswa baru diharapkan lebih siap mengikuti kegiatan pembelajaran dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara positif. [Surya]