Penutupan MPLS di SDN Soddara 2 Ditandai dengan Pelepasan Balon dan Makan Bersama

Bambang Sutrisno dan para murid baru. [Foto: Surya]

SUMENEP – SDN Soddara 2, Kecamatan Pasongsongan, secara resmi menutup rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026 dengan cara yang unik dan penuh makna. Sabtu (19/7/2025). 

Penutupan ditandai dengan pelepasan balon ke udara serta makan bersama seluruh warga sekolah.

Suasana penuh kegembiraan terlihat di halaman sekolah saat para siswa, guru, dan staf melepas balon warna-warni sebagai simbol berakhirnya kegiatan MPLS. 

Kepala SDN Soddara 2, Bambang Sutrisno, menyampaikan bahwa pelepasan balon merupakan simbol kebebasan dan semangat baru bagi para siswa.

“Pelepasan balon ini kami maknai sebagai wujud kebebasan siswa dalam berekspresi, belajar, dan menjelajahi dunia pengetahuan di lingkungan sekolah yang baru,” ujar Bambang.

Setelah itu, seluruh siswa bersama para guru dan staf sekolah menggelar makan bersama dengan hidangan sederhana namun penuh kebersamaan. 

Menurut Bambang, makan bersama ini sebagai bentuk syukur atas kelancaran seluruh rangkaian MPLS. “Ini juga untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar warga sekolah, terutama siswa baru,” tambahnya.

Penutupan MPLS berlangsung meriah, tapi tetap edukatif dan sarat nilai. 

Dengan berakhirnya MPLS, para siswa baru diharapkan lebih siap mengikuti kegiatan pembelajaran dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara positif. [Surya]

Guru Honorer PAI Terpinggirkan, PPG Tak Menjawab Kegelisahan di Lapangan

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor: B-3418/Kw.13.04/HM.01/07/2025 tertanggal 14 Juli 2025, tentang Pemberitahuan Pelaksanaan PPG PAI Batch 2 Dalam Jabatan Tahun 2025, seharusnya menjadi angin segar bagi para guru Pendidikan Agama Islam. 

Tapi kenyataannya tidak demikian bagi guru honorer PAI di SD Negeri Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep.

Banyak dari mereka tersingkir dari mata pelajaran yang sudah mereka emban selama bertahun-tahun. 

Kedatangan guru PPPK PAI baru secara otomatis menggusur posisi mereka. Tanpa dialog, tanpa solusi, tanpa transisi yang manusiawi.

Ini bukan sekadar persoalan teknis penugasan. Ini menyangkut nasib para guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan agama di sekolah negeri. 

Mereka kini tak lagi pegang PAI, padahal syarat utama untuk ikut PPG Dalam Jabatan adalah masih aktif mengajar mata pelajaran PAI.

Lalu, bagaimana mungkin mereka bisa ikut PPG jika kursi pengajaran sudah tidak ada lagi? 

Apakah surat pemberitahuan PPG ini hanya ditujukan untuk mereka yang "beruntung" masih bertahan, dan menutup mata terhadap mereka yang tergusur sistem?

Pihak terkait, baik Kemenag, Dinas Pendidikan, hingga pihak sekolah, seharusnya duduk bersama dan mencari jalan tengah. 

Solusi perlu dihadirkan—bukan sekadar surat edaran yang formal tapi hampa makna di lapangan.

Jangan biarkan para guru honorer PAI jadi korban kebijakan tanpa arah. 

Mereka bukan hanya butuh pengakuan administratif, tapi juga perlindungan moral dan kesempatan yang adil. [Surya]

Cegah Pengaruh Negatif Sejak Dini, SMA Islam Darunnajah Gelar Sosialisasi Anti Judi Online dan Napza

SUMENEP – Dalam rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026, SMA Islam Darunnajah, Kecamatan Ganding, menggelar sosialisasi bertema Anti Judi Online dan Napza pada Rabu (18/7/2025). 

Kegiatan ini dilangsungkan di aula sekolah dan diikuti oleh seluruh murid baru.

Sosialisasi ini menghadirkan pemateri dari DPD GNB Sumenep. 

Salah satu pemateri, Abd Wali, dalam paparannya menegaskan bahwa generasi muda harus diberi pemahaman sejak dini tentang bahaya judi dan narkoba. 

“Judi online dan narkoba sama-sama merusak masa depan. Murid-murid baru harus tahu, sadar, dan menjauh dari hal-hal semacam ini,” ujarnya.

Pemateri lainnya, Ika Agustina, juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. 

“Kita semua, terutama generasi muda, wajib menjauhi hal-hal yang dilarang, termasuk judi dan narkoba. Itu bukan hanya soal hukum, tapi juga soal tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga,” katanya.

Kegiatan berlangsung dalam suasana aktif dan komunikatif. Para murid tampak antusias mengikuti materi dan terlibat dalam sesi tanya jawab yang berlangsung hangat.

Kepala SMA Islam Darunnajah sekaligus Ketua DPD GNB Sumenep, Moh. Syamsul, S.H., S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan MPLS yang berlangsung sejak Senin, 14 Juli 2025. 

“MPLS tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan sekolah, tapi juga wadah pembentukan karakter siswa. Ada berbagai kegiatan, mulai dari pagi ceria, wawasan wiyata mandala, P4GN, unjuk kerja, hingga penggalian minat siswa,” ujarnya.

Pihak sekolah berharap, melalui sosialisasi ini, para murid baru tidak hanya mengenal lingkungan sekolah secara fisik, tapi juga memiliki bekal moral untuk menghadapi tantangan pergaulan yang semakin kompleks di era digital. [Surya]

Pemerintah Lempar Tanggung Jawab, Honorer R4 Terombang-ambing Nasibnya

Pemerintah seperti sedang bermain estafet tanggung jawab ketika menyangkut nasib tenaga honorer R4. 

Alih-alih memberi solusi konkret, mereka justru saling melempar bola panas antarinstansi: pusat ke daerah, daerah ke pusat. 

Anehnya, di tengah-tengah kebingungan itu, ribuan guru honorer di Kabupaten Sumenep terus dipaksa menunggu dalam ketidakpastian, menyiksa.

Sebagian besar dari mereka sudah mengabdi puluhan tahun, namanya tercatat rapi di Dapodik, tapi anehnya—entah karena sihir atau sistem yang semrawut—tidak muncul di pangkalan data BKN. 

Ini seperti ada dua dunia tak saling mengenal, padahal sama-sama dikelola oleh pemerintah.

Honorer R4 itu ibarat anak tiri yang terus disuruh bersabar sambil diberi harapan palsu. 

Katanya bisa diangkat kalau daerah mau mengusulkan dan punya anggaran. 

Tapi kenyataannya? Pemerintah daerah pun seakan memilih aman, tak mau menanggung risiko politik dan beban anggaran. 

Ujung-ujungnya, honorer R4 hanya jadi korban dari sistem yang penuh lubang.

Ini bukan hanya masalah administrasi. Ini tentang harga diri ribuan guru yang telah mengajar tanpa pamrih, tapi kini diperlakukan seolah tidak pernah ada. 

Negara seharusnya hadir memberikan kejelasan, bukan malah menghilang di balik tumpukan surat edaran. [Surya]

Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Program BSPS, DPRD Sumenep Dorong Kejati Jatim

Akhmadi Yasid [Foto: Surya]

SUMENEP — Penanganan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep terus menjadi perhatian publik. Menyikapi perkembangan terbaru, Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, mendorong Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menindaklanjuti pengakuan sejumlah pihak yang menyebut adanya aliran dana yang diduga tidak semestinya.

Menurut Akhmadi, pengakuan yang disampaikan Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS Sumenep, Rizky Pratama, perlu mendapat perhatian serius. Dalam pernyataannya, Rizky mengindikasikan adanya distribusi dana yang diduga melibatkan beberapa elemen, mulai dari kalangan media, organisasi masyarakat, hingga sejumlah perangkat desa dan pejabat di instansi teknis terkait.

“Jika informasi tersebut benar adanya, tentu ini menjadi sinyal kuat bahwa penyelidikan harus diperluas. Kami mendorong penyidik untuk mendalami lebih lanjut keterangan tersebut dan memeriksa pihak-pihak yang disebut, termasuk pejabat teknis di Dinas Perkimhub,” ungkap Akhmadi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2025).

Sebagai instansi yang menjadi leading sector program BSPS, Dinas Perkimhub disebut memiliki peran penting dalam pelaksanaan program ini. Untuk itu, klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pejabat struktural di lingkungan dinas tersebut dinilai penting untuk menjawab keraguan publik.

“Kami telah melakukan rapat dengar pendapat bersama jajaran Dinas Perkimhub, termasuk Kepala Dinas dan para Kepala Bidang. Dalam forum tersebut, mereka menyatakan tidak terlibat dan menyampaikan kesediaan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila kemudian terbukti sebaliknya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Akhmadi menekankan pentingnya kepastian hukum dalam kasus ini, terutama setelah adanya pengakuan terbuka dari Korkab BSPS yang menyebut bahwa terdapat penyimpangan dalam proses pelaksanaan program.

“Komisi III telah menggelar rapat internal dan merekomendasikan agar penanganan kasus ini segera dituntaskan secara objektif dan transparan. Ini penting, tidak hanya untuk kepentingan hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah,” tegasnya.

Akhmadi pun menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses ini dalam kerangka fungsi pengawasan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan.

“Kami percaya, penyidik memiliki profesionalisme dalam menangani perkara ini. Harapan kami, tidak ada yang ditutupi dan semua pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terbukti bersalah. Ini demi tegaknya hukum dan akuntabilitas publik,” pungkasnya. [Surya]

Tanamkan Karakter Baik, MPLS di SDN Padangdangan 2 Diisi Kegiatan Edukatif dan Menyenangkan

Siswa baru SDN Padangdangan 2
[Foto: Surya]

SUMENEP – Penanaman karakter baik pada siswa sejak dini jadi fokus utama SDN Padangdangan 2, Kecamatan Pasongsongan, dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ini. Jumat (18/7/2025).

Pada hari kelima MPLS, sekolah mengemas kegiatan dengan pendekatan menyenangkan tapi tetap mendidik, guna membiasakan siswa baru dengan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah.

Madun, S.Pd.SD, Kepala SDN Padangdangan 2, menjelaskan bahwa MPLS adalah momen strategis untuk membentuk karakter siswa sejak awal masuk sekolah. 

“Kami ingin anak-anak tidak hanya mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga mulai terbiasa dengan perilaku baik, seperti membaca doa sebelum belajar,” ujar Madun.

Kegiatan hari kelima diisi dengan pembiasaan membaca doa bersama sebelum memulai pelajaran. 

Bersama wali kelas 1, Yeni Alfi Laeliy, para siswa diajak mengulang kembali pentingnya memulai aktivitas belajar dengan doa sebagai bentuk membangun kedisiplinan dan spiritualitas sejak dini.

“Kegiatan seperti ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar untuk karakter anak. Mereka jadi lebih tenang, fokus, dan punya kebiasaan positif yang terbawa hingga jenjang berikutnya,” tambah Yeni.

Dengan pendekatan yang ramah anak dan suasana yang menyenangkan, MPLS di SDN Padangdangan 2 jjadi contoh bagaimana penanaman nilai moral bisa berjalan seiring dengan adaptasi lingkungan sekolah. [Surya]

R4: Kode Penderitaan Guru Honorer di Sumenep

Guru honorer di Kabupaten Sumenep yang ikut seleksi kompetensi PPPK tahun 2024 kini terjebak dalam ketidakpastian. 

R4, yaitu peserta yang memenuhi syarat tapi tidak masuk prioritas pengangkatan pusat. 

Mereka berada dalam posisi serba salah: Tidak gagal, tapi juga belum tentu diangkat. Hmm. 

Label R4 seolah jadi stempel "tunggu nasib". Pemerintah pusat sudah lepas tangan, menyerahkan semuanya kepada pemerintah daerah. 

Bila daerah mau mengusulkan dan memiliki cukup anggaran, mereka bisa diangkat jadi ASN PPPK. Tapi kita tahu, ini lebih banyak bersifat "bisa" ketimbang "pasti".

Kondisi ini menatalkan kegelisahan yang mendalam di kalangan guru honorer. 

Mereka sudah puluhan tahun mengabdi, mendidik generasi bangsa, tapi pengabdian itu tak cukup jadi tiket pasti menuju kesejahteraan. 

Yang ada justru cemas, bingung, dan rasa tak dihargai menyeruak di dada. 

Label R4, tersembunyi kenyataan pahit: Negara belum benar-benar hadir bagi mereka. 

Tak ada penghargaan layak, yang ada hanyalah nasib mereka terus digantung. 

Padahal, tanpa mereka, dunia pendidikan tak akan bisa berjalan semestinya.

Saatnya pemerintah berhenti mempermainkan harapan para pendidik. 

R4 bukan sekadar kode, tapi simbol betapa tipisnya harapan dan betapa panjangnya penderitaan. [Surya]

Regulasi PPPK Bikin Pusing, Honorer Sumenep Tambah Bingung

Mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini kembali menjadi bahan perbincangan dan kegelisahan di kalangan guru honorer, khususnya di Kabupaten Sumenep. 

Alih-alih membawa kabar baik, skema seleksi dan pengangkatan justru membuat para guru yang telah puluhan tahun mengabdi ini kian bingung.

Salah satu yang paling membingungkan adalah status R4. Ini adalah label bagi guru honorer yang telah ikut seleksi kompetensi PPPK 2024, tapi tidak tercatat di database BKN. 

Mereka digolongkan sebagai "tanggung jawab daerah". Artinya, mereka mungkin bisa diangkat jadi PPPK, jika pemerintah daerah mau mengusulkan, dan punya anggaran. Banyak kata "jika", namun sedikit kepastian.

Kondisi ini menimbulkan kecemasan luar biasa. Honorer R4 merasa seperti bola panas yang dilempar kesana kemari. 

Pemerintah pusat memberi peluang tapi tak memberikan jaminan. Pemerintah daerah pun terkesan enggan mengambil risiko. 

Semua instansi tampaknya ingin lepas tangan, tak mau disalahkan atas regulasi yang dari awal memang sudah membingungkan.

Padahal, ini menyangkut nasib guru-guru yang selama ini menopang pendidikan di pelosok. Mereka tidak hanya mengajar, tapi juga menjaga semangat belajar anak-anak bangsa. Mengapa nasib mereka justru dipermainkan oleh aturan yang ambigu dan saling lempar tanggung jawab?

Kalau begini caranya, jangan salahkan kalau para guru mulai kehilangan harapan. Mereka tidak butuh janji, tapi kepastian. Sudah cukup mereka dibayar murah, jangan lagi dibayar dengan ketidakjelasan. [Surya]

Sekolah Hebat: SDN Panaongan 3 Tanamkan Cinta Lingkungan Lewat Penanaman Tanaman Hias

Antusias guru dan murid SDN Panaongan 3 tanam tanaman hias. [Foto: Surya]

SUMENEP — Memasuki hari keempat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), SDN Panaongan 3, Kecamatan Pasongsongan, menggelar kegiatan bertema lingkungan hidup, Kamis (17/7/2025). 

Kegiatan ini melibatkan siswa-siswi baru untuk menanam tanaman hias di Taman Kelas sebagai bentuk pembelajaran langsung, menumbuhkan rasa cinta lingkungan dan tanggung jawab sejak dini.

Kepala SDN Panaongan 3, Agus Sugianto, S.Pd, yang ikut langsung mendampingi siswa dalam proses penanaman, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya bagian dari MPLS, tapi juga sarana pendidikan karakter.

"Kami ingin anak-anak tidak hanya mengenal lingkungan sekolah, tapi juga belajar mencintai dan merawatnya. Dengan menanam sendiri, mereka belajar tanggung jawab dan peduli pada lingkungan sekitar," ujarnya.

Para guru juga terlibat aktif, mulai dari menyiapkan pot, tanah, hingga bibit tanaman. 

Suasana gotong-royong dan kebersamaan terasa kuat sepanjang kegiatan berlangsung.

MPLS di SDN Panaongan 3 tahun ini tidak hanya memperkenalkan sarana dan prasarana sekolah, tapi juga membentuk karakter siswa yang peduli, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama sejak dini. [Surya]

Jembatan Angsono Kini Tak Lagi Seram: Terang Benderang Berkat 4 Lampu dari Orang Baik

Suasana malam Jembatan Sungai Angsono. [Foto: Surya]

SUMENEP - Siapa yang tak kenal Jembatan Sungai Angsono? Jembatan yang menghubungkan Desa Pasongsongan dan Desa Panaongan di Kecamatan Pasongsongan ini dulu dikenal sebagai lokasi yang gelap gulita, sepi, dan cukup menyeramkan. 

Tak ada satu pun bangunan rumah di sekitarnya, hanya lambaian pohon kelapa, suara jangkrik, dan bisik-bisik kekhawatiran warga.

Tapi kini, suasana mencekam itu berubah drastis. Empat lampu—dua di sisi timur, dua di sisi barat—telah dipasang dan menyinari Jembatan itu dengan terang benderang. 

Tak hanya mengusir gelap, cahaya ini juga mengusir rasa takut dan membuka jalan bagi rasa aman. 

Lokasi yang sebelumnya rawan tindak kejahatan kini perlahan jadi ruang publik yang lebih ramah.

Uniknya, meski dulunya gelap, jembatan ini cukup ramai di malam hari. 

Banyak warga memancing dari atas jembatan, karena memang ikan di bawahnya melimpah. 

Tapi sayangnya, mereka memancing dalam suasana waswas.

Kini, dengan penerangan yang memadai, aktivitas malam jadi lebih nyaman dan aman. Warga pun tak segan mengucapkan syukur dan apresiasi: “Terima kasih orang baik!”

Ucapan sederhana itu mewakili harapan yang lebih besar: Semoga makin banyak “orang baik” yang peduli pada fasilitas publik, yang tak hanya membangun fisik, tapi juga menyalakan rasa aman dan kebersamaan. [Surya]

Mengurai Jejak Sejarah Kiai Ali Akbar dan Raja Bindara Saod: Antara Fakta, Keyakinan, dan Kemasyhuran

Daum pintu Kiai Ali Akbar. [Foto: Surya]

Sejarah adalah kisah panjang yang ditulis bukan hanya lewat pena dan tinta, tapi juga oleh ingatan, keyakinan, dan kebesaran peran tokoh-tokohnya. 

Di antara banyak tokoh penting dalam sejarah Islam di Madura, nama Kiai Ali Akbar Syamsul Arifin dan Raja Bindara Saod adalah dua figur yang tak dapat dipisahkan dari narasi spiritual dan kebangsawanan di ujung timur Pulau Garam.

Kiai Ali Akbar, sosok ulama besar yang wafat pada 14 Jumadil Akhirah 1000 Hijriah, atau Sabtu, 28 Maret 1592 Masehi. 

Asta atau makam beliau berada di Dusun Pakotan, Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep; sebuah lokasi yang pada masanya dikenal sebagai wilayah strategis dengan pelabuhan besar. 

Pelabuhan Pasongsongan bukan hanya menjadi tempat hilir-mudik perdagangan, tapi juga menjadi jalur persinggahan spiritual dan politik para raja Sumenep.

Sementara itu, Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro, yang dikenal dengan nama Bindara Saod, adalah Raja Sumenep ke-30, yang berkuasa antara tahun 1750 hingga 1762 Masehi. 

Menariknya, Bindara Saod disebut sebagai keponakan dari Kiai Ali Akbar, karena ibunya, Nyai Nurima atau Nyai Narema, adalah sepupu sang kiai. 

Hubungan darah ini telah menjadi jembatan yang sering menimbulkan perdebatan di kalangan pemerhati sejarah.

Sebagian kalangan meyakini bahwa Kiai Ali Akbar adalah guru spiritual Raja Bindara Saod. 

Namun, bila kita berhitung secara kronologis, terdapat selisih waktu sekitar 158 tahun antara wafat Kiai Ali Akbar dengan masa pemerintahan Bindara Saod. 

Dari sudut pandang sejarah linear, hubungan guru-murid semacam itu tentu sulit dicerna secara rasional.

Tapi sejarah tidak selalu tunduk pada angka dan hitungan. 

Dalam tradisi keilmuan Islam, terutama yang berakar pada tasawuf dan karamah para wali, kedekatan spiritual tidak selalu terikat oleh waktu fisik. 

Barangkali, pengaruh Kiai Ali Akbar terus hidup dalam garis darah, pendidikan keluarga, atau bahkan ilham batiniah yang diwariskan secara turun-temurun.

Atau bisa juga, selama hidupnya, Kiai Ali Akbar memang kerap dikunjungi para raja Sumenep terdahulu. Tak mengherankan, sebab pelabuhan Pasongsongan adalah jalur penting di masa itu. 

Maka, bukan hal mustahil jika tradisi keberkahan dan petuah spiritual dari sang kiai menetes hingga ke generasi-generasi berikutnya, termasuk ke dalam jiwa seorang Bindara Saod.

Yang jelas, Raja Bindara Saod adalah figur yang masyhur di antara raja-raja Sumenep. 

Dikisahkan dalam banyak versi cerita rakyat, bahkan ia menjawab salam dari dalam kandungan saat ibunya sedang shalat; sebuah simbol karamah yang melegenda. 

Ia bukan berasal dari trah kebangsawanan murni, melainkan dari keturunan para alim-ulama, yang menegaskan bahwa darah kebijaksanaan sering kali lebih berharga daripada darah kebangsawanan.

Dari perbedaan pandangan sejarah ini, kita belajar satu hal penting: sejarah bukan sekadar deretan tanggal dan nama, melainkan ruang dialog antar-generasi. 

Kita bisa saja berbeda pandangan, namun semangat untuk merawat kisah-kisah agung para pendahulu tetap harus dijaga.

Karena justru dari perbedaan inilah, sejarah menjadi masyhur. 

Dan dari kisah dua tokoh besar ini, kita diajak merenung: Bahwa antara kekuasaan dan spiritualitas, antara darah dan ilmu, selalu ada jalan yang saling meneguhkan. [Surya]