Pesta MBG dan Keselamatan Sekolah: Jangan Abaikan yang Lebih Mendesak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah merupakan langkah positif pemerintah dalam membantu pemenuhan gizi seimbang bagi peserta didik.

Program ini sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, karena gizi yang baik berperan penting dalam tumbuh kembang dan konsentrasi belajar mereka.

Tapi di balik manfaat tersebut, ada persoalan mendesak yang tidak boleh diabaikan, khususnya di Pulau Garam Madura.

Hingga saat ini, masih banyak gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Bangunan yang sudah tua, rapuh, bahkan sebagian roboh jadi ancaman nyata bagi keselamatan peserta didik dan guru.

 Ironis rasanya ketika anak-anak mendapatkan makanan bergizi, tapi harus belajar di ruang kelas yang tidak aman.

Keselamatan sejatinya jadi prioritas utama dalam dunia pendidikan. Gedung sekolah yang layak bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan dasar.

Tanpa ruang belajar yang aman, proses pendidikan justru berubah jadi aktivitas yang penuh risiko. Kondisi ini semestinya mendapat atensi serius dari para pemangku kebijakan sebelum terjadi korban jiwa.

Program MBG memang penting, tapi akan jauh lebih bermakna jika diiringi dengan perbaikan infrastruktur sekolah.

Pemerintah perlu menata ulang skala prioritas agar pemenuhan gizi berjalan seiring dengan jaminan keselamatan.

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya tentang apa yang dikonsumsi siswa, tapi juga tentang tempat yang aman dan layak untuk mereka belajar dan bermimpi.[sh]

Ironi Guru PPPK Paruh Waktu: Beban Mental "Full Time", Gaji "Seikhlasnya"

Transformasi status tenaga honorer jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu digadang-gadang sebagai "sekoci penyelamat" untuk menghindari pemutusan hubungan kerja massal.

Tapi, di balik narasi penyelamatan tersebut, tersimpan realitas pahit yang mesti ditelan oleh ribuan guru di berbagai pelosok negeri.

Kebijakan yang menyerahkan besaran gaji PPPK Paruh Waktu kepada kemampuan keuangan masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) adalah pedang bermata dua.

Bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, mungkin ini bukan masalah. Tapi, bagi daerah dengan fiskal "cekak", kebijakan ini jadi legitimasi untuk menggaji guru dengan nominal yang jauh dari kata layak—bahkan sering kali lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Ketimpangan yang Dinormalisasi

Sangat tidak adil ketika standar kesejahteraan seorang pendidik ditentukan semata-mata oleh lokasi geografis tempat mereka mengabdi.

Guru di daerah A bisa mendapatkan gaji yang cukup untuk hidup, sementara guru di daerah B—dengan beban kerja yang relatif sama—harus memutar otak mencari pekerjaan sampingan demi kebutuhan isi perut.

Ketika gaji disesuaikan dengan "kemampuan daerah", kita seolah menormalisasi kemiskinan struktural bagi para pendidik.

Padahal, standar pendidikan nasional yang dituntut pemerintah pusat berlaku sama rata, baik di kota metropolitan maupun di daerah tertinggal.

Mengapa kesejahteraannya dibedakan begitu tajam?

"Paruh Waktu" di Kertas, "Purna Waktu" di Beban Mental

Istilah "Paruh Waktu" mungkin terdengar logis secara administratif untuk menyesuaikan dengan anggaran. Tapi, mari kita bicara jujur tentang profesi guru. Apakah mendidik anak bangsa bisa benar-benar dilakukan secara "paruh waktu"?

Jadi guru bukanlah pekerjaan klerikal yang selesai begitu jam kantor berakhir. Profesi ini menuntut kesiapan mental yang luar biasa.

Menghadapi ratusan peserta didik dengan beragam karakter, latar belakang, dan masalah emosional membutuhkan energi psikis yang besar.

Guru harus menjadi pengajar, orang tua kedua, sekaligus konselor. Beban mental ini tidak mengenal istilah "jam kerja paruh waktu"; ia terbawa hingga ke rumah, dalam bentuk kelelahan emosional dan pikiran yang terus berputar memikirkan nasib murid-muridnya.

Jeratan Administrasi dan Layar Laptop

Ironi semakin menebal ketika kita melihat tuntutan administratif. Meskipun statusnya paruh waktu dengan gaji minim, guru-guru ini tetap dituntut melek teknologi dan menyelesaikan segudang kewajiban data.

Mereka harus berlama-lama di depan laptop, mengunggah berbagai berkas, mengisi E-Kinerja, jurnal harian, hingga menyelesaikan modul di Platform Merdeka Mengajar (PMM).

Koneksi internet yang acap kali harus dibayar dari kantong pribadi, mata yang lelah menatap layar, dan waktu yang tersita untuk administrasi adalah "kerja tak terlihat" (invisible labor) yang sering kali tidak dihargai dalam komponen gaji mereka.

Pemerintah Daerah seringkali menutup mata bahwa beban administrasi tidak berkurang hanya karena status mereka paruh waktu.

Data siswa tetap harus diinput, laporan tetap harus dibuat, dan kurikulum tetap harus dijalankan.

Menuntut Keadilan Standar

Sudah saatnya pemerintah pusat tidak lepas tangan dengan sekadar menyerahkan nasib guru PPPK Paruh Waktu pada kemampuan daerah.

Harus ada standar upah minimum nasional khusus guru yang disubsidi melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat earmarked (ditentukan penggunaannya) khusus untuk gaji, sehingga tidak bisa diutak-atik oleh Pemda untuk kebutuhan lain.

Menggaji guru dengan angka yang "jauh dari kata layak" bukan hanya penghinaan terhadap profesi, tapi juga pengkhianatan terhadap amanat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagaimana kita bisa menuntut kualitas pendidikan kelas dunia, jika pendidiknya masih bergulat dengan masalah perut dan kesejahteraan? [sh]

Guru boleh saja berstatus paruh waktu di atas kertas SK, namun pengabdian, beban mental, dan tanggung jawab administrasi mereka adalah paripurna. Sudah sepantasnya penghargaan yang mereka terima juga memanusiakan manusia. [sh]

Kisruh Ormas Madas dan Cermin Penegakan Hukum Kita

Kisruh yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas) Madas (Madura Asli) di Surabaya belakangan ini menyita perhatian publik nasional. Media sosial dipenuhi kecaman, ancaman, caci maki, dan lain sebagainya.

Pemicu kejadian adalah pengusiran seorang nenek dari rumah yang telah lama ia tempati, yang disinyalir dilakukan oknum yang dikaitkan dengan ormas tersebut.

Kasus ini dengan cepat menyebar luas di media sosial dan memunculkan gelombang empati sekaligus kemarahan dari masyarakat.

Di tengah derasnya opini publik, Ketua Ormas Madas membantah keras bahwa organisasinya terlibat dalam tindakan pengusiran paksa tersebut.

Menurutnya, Madas tidak memiliki anggota yang melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut murni konflik kepemilikan rumah, dimana sang nenek menempati rumah yang disebut-sebut telah dijual kepada pihak lain.

Dari sudut pandang ini, pengusiran tidak berdiri sebagai tindakan sewenang-wenang, melainkan konsekuensi dari sengketa kepemilikan.

Tapi, persoalan ini tidak sesederhana benar atau salah di atas kertas hukum. Fakta bahwa pihak pembeli memilih meminta bantuan pihak lain.

Menurut sang pembeli, menempuh jalur alternative itu karena proses hukum yang panjang, berbelit, dan membutuhkan biaya besar sering kali membuat masyarakat enggan menempuh jalur resmi.

Akibatnya, jalan pintas pun dipilih, meski berisiko menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran rasa keadilan.

Di sinilah letak persoalan utamanya. Ketika hukum dianggap lamban dan mahal, ruang abu-abu terbuka lebar bagi praktik-praktik informal yang rawan disalahgunakan.

Kisruh ini sejatinya jadi bahan refleksi bersama: bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki kinerja dan akses keadilan, bagi ormas untuk menjaga marwah dan batas perannya di masyarakat, serta bagi warga untuk tidak mudah menghakimi sebelum fakta terungkap.

Tanpa pembenahan menyeluruh, konflik serupa hanya akan terus berulang, dengan korban yang hampir selalu adalah mereka yang paling lemah posisinya.

Pada akhirnya, keadilan sejati bukan hanya soal kepemilikan yang sah secara hukum, tetapi juga tentang bagaimana hukum ditegakkan dengan nurani dan rasa kemanusiaan. [sh]

Kisruh Ormas Madas Surabaya, Nenek Terusir dan Pertanyaan soal Posisi Komunitas Madura di Perantauan

Kerap terdengar di ruang-ruang diskusi publik: “Kenapa komunitas Madura yang ada di perantauan selalu mendapatkan serangan teror dari warga setempat?” 

Pertanyaan ini tentu tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari pengalaman sosial yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Madura di berbagai daerah.

Faktanya, banyak orang Madura di perantauan hidup berdampingan secara baik dengan warga sekitar.

Mereka bekerja keras, membuka usaha, taat beribadah, dan ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.

Tapi ironisnya, keberhasilan ekonomi yang diraih lewat kerja keras itu justru kerap memantik kecemburuan sosial.

Tidak jarang muncul perilaku usil, intimidasi, hingga stigma negatif yang diarahkan kepada komunitas Madura.

Dalam konteks seperti ini, pembentukan ormas oleh komunitas Madura di perantauan seharusnya dipahami secara lebih jernih.

Bagi sebagian orang, ormas bukanlah alat untuk menebar ketakutan, melainkan ikhtiar kolektif untuk saling menjaga, memperkuat solidaritas, dan melindungi diri dari perlakuan tidak adil.

Ormas jadi ruang komunikasi, advokasi, dan penguatan identitas agar tidak mudah ditekan atau diperlakukan sewenang-wenang.

Jika ada oknum menyimpang, maka yang harus ditindak adalah oknumnya, bukan menggeneralisasi seluruh komunitas atau etnis tertentu.

Generalisasi semacam itulah yang justru memperlebar jurang prasangka dan konflik horizontal.

Karena itu, melihat keberadaan ormas Madura di perantauan semestinya tidak melulu dengan kacamata curiga.

Selama tujuannya adalah kebaikan, menjaga martabat, dan membangun harmoni sosial, keberadaan mereka justru bisa jadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah.

Yang dibutuhkan bangsa ini bukan saling mencurigai, melainkan saling memahami dan menegakkan keadilan tanpa pandang asal-usul. [sh]

Dua Darah Madura di Panggung Tiga Besar DA7 Indosiar: Hiburan, Prestasi, dan Oase di Tengah Hiruk-Pikuk Politik

Panggung Dangdut Akademi 7 (DA7) Indosiar bukan sekadar ajang adu vokal. Ia menjelma jadi ruang harapan, tempat mimpi-mimpi tumbuh dan kerja keras menemukan panggungnya.

Tahun ini, sorotan publik menguat ketika dua sosok berdarah Madura berhasil menembus babak tiga besar: April, duta Cirebon dengan garis ibu dari Sampang yang dinobatkan sebagai juara ketiga, serta Valen asal Pamekasan yang sukses menduduki peringkat kedua.

Capaian ini bukan hanya prestasi personal, melainkan kebanggaan kultural yang menegaskan daya saing talenta daerah di level nasional.

April dan Valen hadir dengan karakter vokal dan penampilan yang kuat. Mereka membawa identitas, ketekunan, dan konsistensi—tiga hal yang sering jadi penentu di panggung kompetisi.

April, dengan latar Cirebon dan akar Sampang, menunjukkan bagaimana keberagaman identitas justru memperkaya ekspresi seni.

Sementara Valen dari Pamekasan tampil solid, matang, dan berani, mengokohkan posisinya sebagai salah satu biduan terbaik musim ini.

Keduanya membuktikan bahwa bakat tidak mengenal batas geografis; yang dibutuhkan adalah kesempatan dan keberanian untuk melangkah.

Lebih dari itu, keberhasilan dua darah Madura ini memiliki makna sosial yang luas. Dangdut—musik rakyat—jadi medium yang mempersatukan. Di tengah perbedaan latar belakang penonton, DA7 menyatukan emosi: dukungan, kritik, dan apresiasi.

Persoalan Bangsa

Perhatian masyarakat Indonesia sejenak tercurah pada kontes vokal ini, memberi jeda dari kepenatan wacana publik yang kerap dipenuhi hiruk-pikuk panggung politik.

Tak bisa dimungkiri, publik kita belakangan sering dihadapkan pada isu-isu berat: persoalan korupsi yang tak kunjung berakhir, kegelisahan terhadap penegakan hukum yang belum memberi efek jera, serta rasa lelah kolektif menyaksikan drama politik yang berulang.

Dalam konteks ini, DA7 jadi semacam oase—hiburan yang mencairkan ketegangan, tanpa menutup mata dari realitas. Hiburan bukan pelarian kosong; ia adalah ruang bernapas agar masyarakat tetap waras dan optimistis.

Akhirnya, keberhasilan dua sosok berdarah Madura di DA7 Indosiar patut dirayakan. Ia adalah kabar baik dari panggung rakyat, bukti bahwa talenta daerah mampu bersinar dan menginspirasi.

Semoga euforia ini tidak hanya berhenti pada tepuk tangan, tetapi juga menyalakan harapan: bahwa kejujuran, kerja keras, dan ketegasan—baik di seni maupun hukum—bisa jadi arus utama.

Jika itu terwujud, maka hiburan dan keadilan tak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan demi Indonesia yang lebih baik. []

Kepala SDN Soddara 2 Manfaatkan Libur Panjang untuk Benahi Halaman Sekolah

Bambang Sutrisno (tengah) turut serta bekerja. [sh]

SUMENEP — Kepala SDN Soddara 2 Kecamatan Pasongsongan, Bambang Sutrisno, S.Pd, memanfaatkan masa libur panjang sekolah tahun ini dengan melakukan pembenahan lingkungan sekolah.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelesterisasi halaman sekolah yang selama ini kerap becek saat musim hujan. Ahad (28/12/2025).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kenyamanan dan semangat belajar peserta didik.

Bambang Sutrisno menilai kondisi halaman sekolah yang berlumpur dan licin seringkali jadi kendala bagi siswa saat menuju ruang kelas, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan mereka.

Dengan pelesterisasi halaman sekolah, ia berharap tercipta lingkungan belajar yang lebih bersih, aman, dan ramah bagi seluruh warga sekolah.

Menurutnya, sekolah yang nyaman tidak hanya ditentukan oleh ruang kelas, tetapi juga oleh lingkungan sekitar yang mendukung aktivitas belajar mengajar.

“Kenyamanan siswa adalah prioritas. Jika halaman sekolah becek, anak-anak jadi kurang bersemangat dan aktivitas belajar pun bisa terganggu,” ungkapnya.

Upaya pembenahan ini juga mencerminkan komitmen Kepala SDN Soddara 2 dalam menciptakan sekolah ramah anak.

Ia ingin memastikan bahwa peserta didik merasa senang dan aman berada di lingkungan sekolah, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan optimal.[sh]

Sayyidi, S.Pd: Program Tahlil Bergilir Jadi Perekat Silaturahmi Pesantren dan Warga

Sayyidi, S.Pd [sh]

PAMEKASAN – Pondok Pesantren (Ponpes) Annidhamiyah yang berlokasi di Dusun Jeppon, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, terus berinovasi dalam program keumatan. Pesantren ini resmi menjalankan program pembacaan Surah Yasin dan Tahlil yang dilaksanakan secara bergilir (safari) ke rumah-rumah santri.

Program ini dirancang sebagai bentuk pengabdian masyarakat sekaligus sarana pendidikan karakter bagi para santri agar terbiasa terjun langsung di tengah lingkungan sosial.

Kepala SMA Annidhamiyah, Sayyidi, S.Pd., menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini. Ia menilai program tersebut memiliki urgensi yang kuat dalam membangun jembatan komunikasi antara lembaga pendidikan dan orang tua siswa atau wali santri.

"Program ini sangat positif dan kami dukung penuh. Nilai utamanya adalah silaturahmi, di mana pihak pesantren bisa bertatap muka langsung dengan keluarga santri di kediaman mereka, sehingga hubungan emosional semakin erat," ungkap Sayyidi.

Lebih jauh, Sayyidi menjelaskan bahwa kegiatan ini juga membawa misi spiritual yang mulia. Kehadiran para santri bukan hanya sekadar berkunjung, melainkan membawa doa bagi keluarga tuan rumah.

"Di samping aspek silaturahmi, ada nilai ibadah yang kental. Keluarga tuan rumah, khususnya para leluhur yang telah meninggal dunia, didoakan secara khusus oleh para santri dan asatidz melalui pembacaan Yasin dan tahlil ini," jelasnya.

Pihak sekolah dan pesantren berharap, melalui kegiatan rutin ini, keberadaan Ponpes Annidhamiyah semakin memberikan kemanfaatan yang nyata, baik dari segi pendidikan maupun spiritualitas bagi masyarakat di sekitarnya. [sh]

Pererat Ukhuwah, Ponpes Annidhamiyah Luncurkan Program Yasin dan Tahlil Bergilir ke Rumah Santri

Fatillah Alfi Maghfirah (2 dari kiri) bersama keluarga. [sh]

PAMEKASAN – Pondok Pesantren (Ponpes) Annidhamiyah yang berlokasi di Dusun Jeppon, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, membuat terobosan baru dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

Ponpes ini meluncurkan program pembacaan Surah Yasin dan Tahlil yang dilaksanakan secara bergilir ke rumah-rumah santri.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk melatih kemampuan santri dalam memimpin doa di tengah masyarakat, tapi juga sebagai sarana strategis untuk mempererat hubungan antara pihak pesantren dengan keluarga besar santri.

Fatillah Alfi Maghfirah, salah satu santriwati Ponpes Annidhamiyah, menyambut positif kehadiran program baru ini.

Menurutnya, kegiatan ini memiliki nilai sosial dan spiritual yang sangat tinggi bagi para santri maupun keluarga yang dikunjungi.

"Tentu program ini sangat baik, karena utamanya bisa menjadi ajang bersilaturahmi secara langsung kepada keluarga santri di rumah mereka masing-masing," ujar Fatillah saat diwawancarai di Ponpes Annidhamiyah.

Lebih lanjut, Fatillah menjelaskan bahwa manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh pihak tuan rumah. Kedatangan para santri untuk melantunkan ayat suci Al-Qur'an dan kalimat thayyibah jadi doa khusus bagi para leluhur keluarga tersebut.

"Di samping silaturahmi, keluarga tuan rumah yang telah meninggal dunia juga didoakan secara khusus melalui tahlil bersama ini. Jadi, manfaatnya dirasakan dunia dan akhirat," tambahnya.

Melalui kegiatan "jemput bola" semacam ini, Ponpes Annidhamiyah berharap keberadaan pesantren tidak hanya dirasakan sebagai lembaga pendidikan formal semata, melainkan juga sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan spiritual masyarakat sekitar, khususnya di wilayah sekitar Ponpes Annidhamiyah. [sh]

Jurnal Pembelajaran PPG 2025: Pembelajaran Mendalam dan Asesmen, Topik 2 Pembelajaran Berdiferensiasi

Siswa-siswi SDN Padangdangan 2 Pasongsongan Sumenep.[sh]

Jurnal PPG 2025: Pembelajaran Emosional, Topik 2 Peran Guru Sebagai Teladan

Siswa-siswi SDN Padangdangan 2 Kecamatan Pasongsongan Sumenep. [sh]

Yayasan Pondok Pesantren Annidhamiyah Gelar Penyerahan Rapor Semester Ganjil

Fatillah Alfi Maghfirah (kiri) menerima penghargaan sebagai siswa terbaik ketiga. [sh]

PAMEKASAN – Yayasan Pondok Pesantren Annidhamiyah yang berlokasi di Dusun Jeppon, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, menggelar kegiatan penyerahan rapor semester ganjil pada pagi hari ini. Sabtu (27/12/2025). 

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh santri dan siswa dari berbagai jenjang pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan.

Yayasan Pondok Pesantren Annidhamiyah menaungi jenjang pendidikan formal mulai dari tingkat RA, MI, SMP hingga SMA, serta pendidikan diniyah yang dilaksanakan pada sore hari. 

Penyerahan rapor sekaligus pengumuman peringkat kelas pada masing-masing jenjang pendidikan ini dipusatkan di musholla setempat.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan khidmat, disaksikan oleh para dewan guru. 

Selain sebagai agenda rutin akademik, penyerahan rapor ini juga menjadi momentum evaluasi hasil belajar siswa selama satu semester serta motivasi untuk meningkatkan prestasi di semester berikutnya.

Salah satu siswa berprestasi, Fatillah Alfi Maghfirah, siswi kelas 1 SMA yang berhasil meraih peringkat ketiga, mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian tersebut.

“Saya sangat senang bisa bertahan dalam tiga besar siswa terbaik. Ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar lebih giat ke depannya,” ujar Tila panggian akrabnya..

Pihak yayasan berharap melalui kegiatan ini, para siswa bisa terus meningkatkan semangat belajar, baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan diniyah, sehingga mampu mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. [sh]