Rapat Konsolidasi dan Pembentukan Pengurus Paguyuban PPPK Paruh Waktu Kecamatan Pasongsongan

Oleh
rapat pppk paruh waktu kecamatan pasongsongan Sumenep
Agus Sugianto (kiri)

SUMENEP — Rapat konsolidasi dan pembentukan pengurus Paguyuban PPPK Paruh Waktu tingkat kecamatan dilaksanakan di SDN Panaongan 3, Kecamatan Pasongsongan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru PPPK Paruh Waktu dan tenaga kependidikan (tendik) se-Kecamatan Pasongsongan. Selasa (27/1/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris KKKS Pasongsongan, Pengawas Bina SD, serta Ketua Koordinator PPPK Paruh Waktu tingkat kabupaten. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi bentuk dukungan terhadap terbentuknya wadah organisasi PPPK Paruh Waktu di tingkat kecamatan.

Dalam sambutannya, Agus Sugianto selaku Sekretaris KKKS Pasongsongan menyampaikan bahwa pembentukan pengurus paguyuban ini bertujuan sebagai wadah untuk menyerap aspirasi anggota, menjaga kekompakan, serta memudahkan PPPK Paruh Waktu dalam memperoleh informasi penting yang berkaitan dengan kedinasan masing-masing.

“Melalui rapat konsolidasi ini diharapkan Paguyuban PPPK Paruh Waktu Kecamatan Pasongsongan bisa jadi sarana koordinasi dan komunikasi efektif, serta mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya secara kolektif dan berkelanjutan,” ucap Agus Sugianto dalam sambutannya. [k4y]

Komentar

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan sopan agar kita bisa memberikan pengalaman yang baik untuk pengunjung. Terima kasih.

Postingan populer dari blog ini

Gaji Rp300 Ribu di 2026: Potret Nasib Guru Honorer dan Nakes yang Terlupakan Negara

Oleh
Gambar
Pemangku kebijakan publik Indonesia pada 2026 katanya sedang sibuk bekerja. Tapi bukan bekerja menaikkan kesejahteraan.  Lebih sibuk merapikan kata-kata di depan kamera televisi.  Sambil lupa melihat angka di slip gaji. Rp 300 ribu. Untuk tenaga kesehatan dan guru honorer.  Negara tersenyum. Dompet mereka menangis. Para pengabdi ini sudah lama jadi tulang punggung. Bukan lima tahun. Ada yang dua puluh tahun lebih.  Mengajar anak bangsa. Merawat orang sakit.  Tapi tetap diperlakukan seperti relawan acara tujuhbelasan. Peroleh ucapan terima kasih.  Bonusnya foto bersama. Soal hidup? Urusan nanti. Urusan Tuhan.  Ironisnya, negara pandai bicara soal masa depan. Soal kemakmuran. Soal SDM unggul. Tapi lupa mengisi perut para penjaganya.  Gaji Rp 300 ribu dianggap wajar. Mungkin karena pengabdian dinilai pakai doa. Bukan rupiah.  Di negeri ini, pengorbanan memang mahal. Yang murah justru penghargaannya. [kay]
Baca Selanjutnya »

Terobosan Baru: Pusat Therapy Buta Warna Indonesia Beri Harapan Nyata Bagi Penderita Buta Warna

Oleh
Gambar
​ YOGYAKARTA – Harapan baru bagi penderita buta warna kini hadir di Indonesia. Jumat (13/2/2026).  Metode terapi yang telah dikenal luas dan diakui di luar negeri, kini sukses diadaptasi oleh Pusat Therapy Buta Warna Indonesia.  Dengan rekam jejak yang meyakinkan, banyak pasien dilaporkan sukses pulih setelah menjalani rangkaian perawatan di institusi ini. ​CEO PT Bintang Banyu Urip Internasional, Sersan MS Arifin, mengungkapkan bahwa layanan ini hadir sebagai solusi bagi mereka yang selama ini merasa terhambat oleh keterbatasan penglihatan warna, baik dalam karier maupun kehidupan sehari-hari. ​"Kami membawa teknologi dan metode yang sudah teruji di mancanegara ke Indonesia. Fokus kami adalah pemulihan dan penyembuhan, dan kami bersyukur banyak pasien yang telah merasakan perubahan nyata setelah menjalani terapi di sini," ujar Sersan MS Arifin saat ditemui di kantor pusatnya di Yogyakarta. ​ Pusat Layanan Terpadu ​Untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, Pusat Therapy Buta...
Baca Selanjutnya »

Ijazah Jokowi Tak Kunjung Ditunjukkan, Cinta Rakyat Berubah Jadi Kekecewaan

Oleh
Gambar
Berita itu beredar seperti kabar lama yang diputar ulang. Soal ijazah asli yang tak kunjung hadir. Seorang negarawan diminta menunjukkan kertas, bukan kebesaran. Rakyat menunggu dengan sabar, lalu lelah. Ironis, di negeri administrasi, justru administrasi jadi misteri. Kekecewaan pun tumbuh rapi. Bukan karena benci, tapi karena cinta yang kebablasan.  Rakyat hanya ingin teladan. Bukan drama.  Ketika pertanyaan dijawab dengan diam, spekulasi jadi hiburan murah. Artinya, keheningan disebut kebijaksanaan. Yang lebih getir, sebagian rakyat malah tersandung hukum. Hanya karena bertanya. Hanya karena berharap.  Negeri ini memang ramah slogan, tapi alergi klarifikasi.  Di sini, cinta pada pemimpin bisa berujung sidang. Dan ijazah tetap jadi legenda. [kay]
Baca Selanjutnya »