Pernyataan Kepala BKN, dalam sebuah podcast yang kini viral, bahwa honorer kategori R4 bisa dimintakan NIP untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu, justru menuai kegaduhan baru: janji tanpa dasar atau strategi cuci tangan?
Bagaimana bisa peluang dibuka bagi R4, sementara KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 jelas-jelas membatasi hanya untuk honorer database BKN?
Alih-alih menyelesaikan masalah, pernyataan ini malah memperuncing ketegangan antar sesama honorer—R2 dan R3 kini gelisah karena takut “jatah” mereka disalip R4.
Sementara pemda pun keder mengusulkan karena takut bertabrakan aturan. Ini bukan solusi, tapi api dalam sekam yang dibiarkan menyala demi citra semu. [sh]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berkomentarlah dengan sopan agar kita bisa memberikan pengalaman yang baik untuk pengunjung. Terima kasih.