Dispensasi Nikah di PA Sumenep Berbiaya Rp2️⃣,6️⃣ Juta❓ Ini Penjelasan Humas PA

Oleh
Pengadilan agama Sumenep

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Rabu (16/4/2025). Seorang warga Kecamatan Giligenting, Sumenep, mengeluhkan biaya dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Sumenep yang mencapai Rp2.650.000, bahkan ada desa lain yang biayanya naik jadi Rp3.200.000. Biaya ini diduga pungutan liar karena jauh melebihi standar yang seharusnya, yaitu sekitar Rp390.000 untuk perkara yang diajukan secara elektronik. Humas PA Sumenep, Hirmawan Susilo, membantah biaya tersebut dan menjelaskan bahwa biaya yang ditetapkan hakim biasanya sekitar Rp390.000, bahkan bisa gratis jika diajukan secara prodeo untuk pihak yang tidak mampu. []

Komentar

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan sopan agar kita bisa memberikan pengalaman yang baik untuk pengunjung. Terima kasih.

Postingan populer dari blog ini

Gaji Rp300 Ribu di 2026: Potret Nasib Guru Honorer dan Nakes yang Terlupakan Negara

Oleh
Gambar
Pemangku kebijakan publik Indonesia pada 2026 katanya sedang sibuk bekerja. Tapi bukan bekerja menaikkan kesejahteraan.  Lebih sibuk merapikan kata-kata di depan kamera televisi.  Sambil lupa melihat angka di slip gaji. Rp 300 ribu. Untuk tenaga kesehatan dan guru honorer.  Negara tersenyum. Dompet mereka menangis. Para pengabdi ini sudah lama jadi tulang punggung. Bukan lima tahun. Ada yang dua puluh tahun lebih.  Mengajar anak bangsa. Merawat orang sakit.  Tapi tetap diperlakukan seperti relawan acara tujuhbelasan. Peroleh ucapan terima kasih.  Bonusnya foto bersama. Soal hidup? Urusan nanti. Urusan Tuhan.  Ironisnya, negara pandai bicara soal masa depan. Soal kemakmuran. Soal SDM unggul. Tapi lupa mengisi perut para penjaganya.  Gaji Rp 300 ribu dianggap wajar. Mungkin karena pengabdian dinilai pakai doa. Bukan rupiah.  Di negeri ini, pengorbanan memang mahal. Yang murah justru penghargaannya. [kay]
Baca Selanjutnya »

Lapangan Kerja Lebih Dibutuhkan Rakyat daripada MBG Makan Gratis

Oleh
Gambar
Masyarakat Indonesia sebenarnya lebih menyukai program lapangan kerja ketimbang MBG.  Bukan karena menolak makan gratis. Tapi karena mereka lebih suka bekerja daripada disuapi.  Lapangan kerja memberi penghasilan. MBG hanya memberi piring. Yang satu berkelanjutan. Yang lain cepat habis. Masyarakat sebenarnya tidak minta disuapi. Mereka hanya ingin diberi kesempatan.  Dengan bekerja, ada penghasilan. Dengan penghasilan, ada pilihan.  Dan dengan pilihan, keluarga bisa makan bergizi tanpa harus antre program.  Lucunya lagi, rakyat dianggap tak paham gizi. Seolah tanpa program, mereka lupa cara memasak sayur.  Padahal sejak dulu, mereka tahu apa yang sehat untuk keluarganya.  Yang kurang bukan pengetahuan. Tapi akses kerja.  Karena gizi terbaik tetap lahir dari keringat sendiri. [kay]
Baca Selanjutnya »

Terobosan Baru: Pusat Therapy Buta Warna Indonesia Beri Harapan Nyata Bagi Penderita Buta Warna

Oleh
Gambar
​ YOGYAKARTA – Harapan baru bagi penderita buta warna kini hadir di Indonesia. Jumat (13/2/2026).  Metode terapi yang telah dikenal luas dan diakui di luar negeri, kini sukses diadaptasi oleh Pusat Therapy Buta Warna Indonesia.  Dengan rekam jejak yang meyakinkan, banyak pasien dilaporkan sukses pulih setelah menjalani rangkaian perawatan di institusi ini. ​CEO PT Bintang Banyu Urip Internasional, Sersan MS Arifin, mengungkapkan bahwa layanan ini hadir sebagai solusi bagi mereka yang selama ini merasa terhambat oleh keterbatasan penglihatan warna, baik dalam karier maupun kehidupan sehari-hari. ​"Kami membawa teknologi dan metode yang sudah teruji di mancanegara ke Indonesia. Fokus kami adalah pemulihan dan penyembuhan, dan kami bersyukur banyak pasien yang telah merasakan perubahan nyata setelah menjalani terapi di sini," ujar Sersan MS Arifin saat ditemui di kantor pusatnya di Yogyakarta. ​ Pusat Layanan Terpadu ​Untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, Pusat Therapy Buta...
Baca Selanjutnya »