Langsung ke konten utama

Telusur: Dugaan Pungli SPPT di Desa Badur



Sumenep - Pemerintah Desa (Pemdes) Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep telah mendistribukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada masyarakat sejak bulan September 2022 lalu.

Namun sangat disayangkan, usut punya usut, dibalik pendistribuan SPPT tersebut diduga terdapat pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh aparat desa setempat.

Pasalnya, untuk mendapatkan SPPT, sejumlah warga desa Badur diminta membayar uang lebih sebagai syarat mendapatkan SPPT. Artinya, nominal yang dibayarkan masyarakat tidak sesuai dengan SPPT.

"Seharusnya bayar sesuai SPPT. Ini malah lebih dari nominal dalam pemberitahuan tersebut," kata salah satu warga Desa Badur inisial NJ.

NJ menegaskan, jika uang tersebut sebagai bentuk pembayaran pajak, nyatanya masyarakat tidak menerima bukti pelunasan pajak.

"Dikemanakan uangnya saat ini yang dibayarkan masyarakat Badur," tanya NJ.

Bahkan, NJ menyebut jika nominal yang dipatok oleh aparat desa setempat bahkan lebih kisaran puluhan ribu per SPPT dari nominal yang semestinya.

Hal senada juga disampaikan oleh warga Desa Badur yang lain, inisial A. Dimana A mengatakan, dugaan pungli SPPT di lumbung Pemdes Badur semakin jelas dan terkesan mau membodohi dan mempermainkan rakyat.

"Masyarakat Desa Badur diberi SPPT tanah dengan syarat bayar lunas pajak. Namun nominal tagihan pajak itu lebih dari bayaran pajak yang seharusnya,"

A melanjutkan, seharusnya tugas pemerintah desa terlebih aparat desa Badur menyampaikan SPPT tersebut secara langsung kepada masyarakat.

"Seharusnya ada anggaran transport yang diberikan kepada aparat melalui pendapatan Teransfer Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah," kata A.

Lagi pula, lanjut A, aparat desa Badur digaji dan diberi transport untuk menyampaikan SPPT tersebut kepada masyarakat.

"Ini malah masyarakat dibuat seolah mengemis," tegas A.

Lebih lanjut, A menjelaskan, masyarakat bisa memilih pembayaran secara mandiri, bisa melalui pos atau Bank Jatim atau Bumdes yang menjadi agen.

"Sangat disayangkan kemandirian ini tidak diberitahukan atau disosialisasikan kepada masyarakat Badur," kata A.

Ia berharap, Pemdes Badur secepatnya memberikan bukti lunas pajak kepada masyarakat. Jika dicek belum lunas, A tak segan bertindak ke jalur hukum.

"Jangan salahkan, kalau nanti kami laporkan ke pihak yang berwajib karena kami memiliki banyak bukti tentang pungutan liar SPPT itu. Bukan hanya 1, 2 atau 3 orang saja," tegasnya.

Sementara, sejak berita ini ditulis dan dimuat, Kepala Desa Badur Atnawi sampai saat ini belum merespon dan memberikan jawaban. Saat dihubungi melalui nomor WhastApp-nya, tidak merespon. Bahkan, semula foto profil WhatsApp-nya tampak terlihat, kini berubah tanpa foto profil. (**)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Nasib Guru Honorer PAI di Sumenep tidak Terurus

Catatan: Yant Kaiy Tidak adanya rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) bagi guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di lingkungan Dinas Pendidikan Sumenep, menambah panjang penderitaan mereka. Karena harga dari profesi mulia mereka sebagai pendidik dibayar tidak lebih dari Rp 300.000,- per bulan. Rupanya pihak pemangku kebijakan masih belum terketuk hatinya untuk mengangkis mereka dari lembah ketidak-adilan. Sekian lama guru PAI terjebak di lingkaran mimpi berkepanjangan. Impian para guru PAI ini untuk menjadi PPPK menyublim seiring tidak adanya jaminan kesejahteraan. Namun mereka tetap berkarya nyata walau kesejahteraan keluarganya jadi taruhan. Mereka tetap tersenyum mencurahkan keilmuannya terhadap murid-muridnya. Animo itu terus bersemi karena ada janji Allah, bahwa siapa pun orang yang mendermakan ilmu agamanya, maka jaminannya kelak adalah surga. Barangkali inilah yang membuat mereka tidak bergolak dalam menyampaikan aspirasinya. Mereka tidak turu

Panji Gumilang Pesohor Akhir Kekuasaan Jokowi

Catatan: Yant Kaiy Emosi rakyat Indonesia berpekan-pekan tercurah ke Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang. Episode demi episode tentangnya menggelinding bebas di altar mayapada. Akhirnya, lewat tangan-tangan penguasa ketenangan dan kenyamanan Panji Gumilang mulai terusik. Telusur mereka berdasar pernyataan dirinya tentang beberapa hal yang dianggap sesat oleh sebagian besar umat Islam di tanah air. Cerita tentangnya menenggelamkan beraneka berita krusial dalam negeri. Isu ketidakadilan, kasus besar menyangkut hajat hidup orang banyak menyublim di dasar laut Al Zaytun. Banyak orang bertanya-tanya, seberapa perkasa Panji Gumilang di mata hukum Indonesia. Ia bertakhta atas nama kebenaran walau kadang berseberangan jalan dengan organisasi Islam yang ada. Mungkin baginya, berbeda itu indah. Sekarang tugas penguasa menyembuhkan suasana negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Tidak ada nilai tawar.[] - Yant Kaiy, Pimred apoymadura.com

SDN Panaongan 3 Layak Menyandang Predikat Sekolah Terbaik di Pasongsongan

Agus Sugianto (kanan) bersama Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Agus Dwi Saputra. [Foto: Sur] apoymadura.com  - SDN Panaongan 3 terletak di Dusun Campaka Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Lokasinya masuk pelosok dengan jalan rusak ringan. Warga masyarakatnya sebagai besar bekerja di ladang sebagai petani. Musim penghujan mereka bercocok tanam jagung. Musim kemarau masyarakat lebih banyak menanam tembakau.  Ada pula sebagian dari mereka merantau ke kota lain. Bahkan ada yang bekerja di Malaysia, mengadu peruntungan agar kesejahteraan hidup lebih baik. Etos kerja warga masyarakat cukup tinggi. Mereka sadar, putra-putri mereka paling tidak harus punya pondasi keilmuan yang cukup. Agar dalam mengarungi hidup lebih indah, sesuai impiannya. Kendati perekonomian mereka rata-rata lemah, namun masalah pendidikan anak-anaknya menjadi sebuah prioritas. Karena mereka sadar, hidup bahagia itu lebih lestari dengan ilmu. Mereka menginginkan pendidikan putra-putrinya ke tingkat p