Menghapus Batas Administrasi demi Masa Depan: Belajar Gotong Royong dari Sempong Barat
Kabupaten Sumenep dan Pamekasan mungkin dipisahkan garis batas peta administrasi yang tegas. Tapi, bagi warga Dusun Sempong Barat, Desa/Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, garis di atas kertas itu sama sekali tidak berlaku ketika dihadapkan pada urusan kemanusiaan, keselamatan, dan masa depan anak-anak mereka.
Baru-baru ini, sebuah aksi swadaya yang luar biasa terjadi. Warga Dusun Sempong Barat secara sukarela turun ke jalan, mengayunkan cangkul, dan patungan membeli material untuk memperbaiki jalan perbatasan. Jumat (15/5/2026).
Uniknya, jalan rusak yang mereka perbaiki itu secara legal-formal sebenarnya masuk dalam wilayah Dusun Jeppon, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, yang notabene adalah wilayah Kabupaten Pamekasan.
Aksi ini sekilas melahirkan tanya: Mengapa warga Sumenep yang harus repot-repot memperbaiki jalan di wilayah Pamekasan?
Jawabannya sederhana, namun menampar kita semua: Kebutuhan nyata tidak mengenal birokrasi.
Melintasi Batas demi Ilmu
Alasan di balik kerelaan warga Dusun Sempong Barat ini sangatlah mulia. Jalan yang rusak parah tersebut merupakan urat nadi bagi anak-anak mereka yang hendak menuntut ilmu ke Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Yayasan Annidhimiyah.
Setiap hari, para siswa harus bertaruh keselamatan melintasi jalanan yang tak layak demi bisa sampai ke sekolah yang lokasinya memang tidak jauh dari perbatasan tersebut.
Bagi orang tua di Sempong Barat -- anak-anak mereka banyak yang menuntut ilmu di LPI Annidhamiyah -- melihat anak-anak mereka pergi sekolah dengan pakaian bersih namun harus berlumur lumpur saat musim hujan, atau bertaruh nyawa menghindari lubang jalan, adalah sebuah keresahan yang tidak bisa ditunda penyelesaiannya.
Mereka tidak bisa melipat tangan dan menunggu kapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pamekasan turun untuk menyentuh aspal jalan itu.
Kesadaran kolektif inilah yang menggerakkan lebih dari 60 orang warga untuk turun langsung ke lapangan. Tanpa bayaran, tanpa paksaan, mereka bahu-membahu memperbaiki akses jalan sepanjang sekitar 50 meter.
Jalan yang diperbaiki ini pun bukan sekadar jalan setapak, melainkan akses yang cukup lebar dan vital karena biasa dilalui oleh kendaraan besar sekelas truk.
Ketika birokrasi antar-kabupaten seringkali berjalan lambat karena terbentur aturan disposisi dan batas wilayah, masyarakat mengambil jalan pintas yang paling konkret: gotong royong.
Sindiran Halus untuk Pemerintah
Aksi heroik puluhan warga Sempong Barat ini ibarat koin dengan dua sisi. Di satu sisi, ini adalah bukti bahwa urat nadi local wisdom bernama gotong royong belum mati.
Di tengah gempuran zaman yang semakin individualis, warga Madura menunjukkan bahwa rasa kebersamaan mereka masih sangat kental. Mereka patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya.
Namun di sisi lain, aksi ini adalah tamparan keras sekaligus sindiran halus bagi kepemimpinan daerah, baik di Kabupaten Sumenep maupun Pamekasan. Peristiwa ini menunjukkan adanya kegagalan koordinasi lintas batas (inter-regio) dalam hal pembangunan infrastruktur dasar.
Jalan perbatasan—terlebih yang menjadi jalur ekonomi karena bisa dilewati truk—seringkali jadi "anak tiri" pembangunan.
Pemerintah Kabupaten A merasa itu bukan urusannya karena berbatasan dengan Kabupaten B, dan begitu pula sebaliknya.
Padahal, mobilitas warga di akar rumput tidak pernah memedulikan tugu selamat datang di perbatasan. Warga Sumenep belanja ke Pamekasan, warga Pamekasan bersekolah ke Sumenep—mereka adalah satu kesatuan kosmos sosial yang saling membutuhkan.
Pelajaran Penting
Dari swadaya lebih dari 60 warga Sempong Barat di jalan Dusun Jeppon ini, kita belajar bahwa urusan mencerdaskan kehidupan bangsa—yang diwakili oleh akses anak-anak menuju Yayasan Annidhimiyah—adalah tanggung jawab bersama. Warga telah menunaikan kewajiban moral mereka melampaui batas wilayah tempat tinggal mereka.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Pamekasan. Duduk bersamalah. Jangan biarkan kebaikan dan keringat warga yang telah memperbaiki jalan sepanjang 50 meter itu menguap begitu saja tanpa ada respons nyata.
Pihak berwenang harus segera mengambil alih perbaikan permanen jalan tersebut agar kendaraan, mulai dari motor siswa hingga truk logistik, bisa melintas dengan aman.
Warga Sempong Barat telah memberikan teladan bahwa ketulusan bisa melompati batas wilayah. Sudah saatnya pemerintah membuktikan bahwa pelayanan publik pun bisa melompati ego sektoral dan sekat administrasi demi kesejahteraan masyarakatnya. [Kaiy]
