Ironi Negeri "Kepingan Surga": Melimpah Ruah Hasil Bumi, Mengapa Rakyat Masih Gigit Jari?
Indonesia sering dijuluki sebagai kepingan surga yang jatuh ke bumi.
Namun, bagi jutaan rakyatnya, julukan itu terasa seperti ejekan di tengah perut yang keroncongan.
Bagaimana mungkin sebuah negara dengan kekayaan alam yang sanggup mengguncang pasar global, justru masih berkutat dengan angka kemiskinan yang tak kunjung tuntas?
Data yang Mengguncang Logika
Mari kita bicara angka, bukan sekadar retorika.
Berdasarkan data terbaru dari Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture (USDA), produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan mencapai angka yang fantastis: 46,5 juta metrik ton.
Angka ini memposisikan Indonesia sebagai raja sawit dunia.
Logikanya, dengan aliran "emas cair" sebanyak itu, kesejahteraan seharusnya menetes hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Namun, kenyataannya pahit. Sawit hanyalah satu bab dari buku kekayaan kita.
Di bawah tanah, kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, batubara yang tak habis dikeruk, hingga gunung emas yang terus diperas.
Di atas permukaan, laut kita menyediakan protein bagi dunia, dan hutan kita menjadi paru-paru bumi.
Secara matematis, tidak masuk akal jika rakyat Indonesia masih banyak yang miskin.
Kecuali, jika ada yang salah dalam pembagian "kue" nasional tersebut.
Antara Pengelolaan dan Perampokan
Pertanyaan retoris yang muncul di benak publik sederhana saja:
"Kalau kekayaan ini tidak dirampok oleh oknum pejabat dan korporasi nakal, kemana perginya uang itu?"
Kekayaan alam seringkali hanya jadi bancakan segelintir elit.
Hilirisasi yang digembar-gemborkan seringkali hanya memperkaya pemilik modal dan penguasa yang memegang stempel perizinan.
Rakyat lokal di sekitar tambang atau perkebunan justru sering kali hanya mendapatkan ampasnya: kerusakan lingkungan, penggusuran lahan, dan upah buruh yang hanya cukup untuk menyambung nyawa esok hari.
Memahami Luka di Ujung Indonesia
Ketidakadilan distribusi kekayaan inilah yang menjadi bahan bakar utama api disintergrasi.
Jangan salahkan rakyat di Papua atau Aceh jika mereka berteriak ingin berdaulat sendiri.
Ketika tanah mereka dikeruk habis-habisan, emasnya dibawa pergi, dan hutannya rata dengan tanah, namun infrastruktur pendidikan dan kesehatan di sana masih tertatih-tatih, maka kemerdekaan jadi pilihan logis bagi mereka yang merasa "dijajah" bangsanya sendiri.
Nasionalisme tidak bisa dipaksakan hanya dengan slogan "Harga Mati" jika perut rakyatnya mati kelaparan di atas tanah yang kaya.
Selama praktik perampokan sistematis oleh oknum pejabat masih dibiarkan, selama itu pula rasa ketidakadilan akan terus memupuk keinginan untuk memisahkan diri.
Penutup
Indonesia tidak kekurangan harta, kita hanya kekurangan rasa malu dari para pengelolanya.
Jika 46,5 juta metrik ton sawit dan ribuan ton hasil tambang tidak mampu menyejahterakan rakyat, maka masalahnya bukan pada sumber dayanya, melainkan pada mereka yang merasa berhak memilikinya sendirian.
Sudah saatnya kekayaan alam dikembalikan pada mandat konstitusi: sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran kerabat. [kay]