Ironi Makan Gratis: Gizi Terpenuhi atau Cuma Konten Sosmed?

Akhirnya, negara menemukan solusi paling mutakhir untuk mengatasi stunting: algoritma Instagram.

Dengan titah agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rajin memamerkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke media sosial, kita kini memasuki era dimana kualitas protein diukur dari jumlah like dan kecerahan filter foto.

Tak perlu risau soal urusan dapur yang sebenarnya; selama piring terlihat estetik dan penuh warna di layar ponsel, maka secara otomatis seluruh anak bangsa dianggap telah terpenuhi gizinya oleh netizen yang budiman.

Masyarakat pun diberi panggung untuk ikut "melapor" dengan mengunggah foto makanan yang mereka terima.

Sebuah demokrasi digital yang sangat menghibur, dimana rakyat bisa berkompetisi memamerkan perbedaan antara ayam goreng di poster promosi dengan realita sepotong tempe yang sedang "diet" di dalam kotak makan.

Kita diajak jadi detektif gizi amatir, mengomentari kadar lemak lewat kolom komentar, seolah-olah tombol share memiliki kekuatan magis yang bisa mengubah nasi aking menjadi nasi organik secara instan.

Tapi, di balik hiruk-pikuk feed yang penuh warna tersebut, ada sebuah keheningan yang sangat konsisten: nihilnya tindakan konkret.

Mau lapor sampai jempol keriting pun, nampaknya sanksi bagi penyedia jasa yang nakal masih jadi barang gaib yang sulit ditemukan.

Sepertinya pemerintah percaya bahwa sanksi sosial berupa "dirujak netizen" sudah cukup untuk mengganti kerugian gizi anak-anak kita.

Memang benar, transparansi itu penting, tapi kalau cuma sekadar tontonan tanpa adanya hukuman, program ini tak lebih dari sekadar festival fotografi makanan yang didanai pajak negara. [kay]