Negeri Kaya yang "Dirampok": Nikel Melimpah, Rakyat Susah, Pejabat Mewah

Indonesia tidak miskin. Indonesia hanya sedang "sakit" karena kekayaannya terus dikerogoti dari dalam. 

Fenomena melimpahnya hasil tambang di tengah tingginya angka utang negara dan kemiskinan rakyat bukan lagi sekadar masalah teknis ekonomi, melainkan indikasi kuat adanya ketimpangan moral di kursi kekuasaan.

Produksi Melejit, Kesejahteraan Terjepit

Laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mencatat lonjakan luar biasa dalam produksi nikel dunia. 

Pada 2022, produksinya diperkirakan mencapai 3,3 juta metrik ton, melesat 20,88% dibanding tahun 2021 yang hanya 2,73 juta metrik ton. 

Indonesia, sebagai pemain utama di panggung nikel global, seharusnya berada di atas angin.

Namun, kemana larinya hasil dari lonjakan 20% itu? 

Saat mesin-mesin tambang menderu mengeruk bumi kita, antrean rakyat yang membutuhkan bantuan sosial justru makin panjang. 

Utang negara pun tetap membengkak dengan dalih pembangunan infrastruktur penunjang industri. 

Pertanyaannya: infrastruktur ini untuk mempermudah hidup rakyat, atau sekadar karpet merah bagi para "tikus" berdasi untuk memuluskan bisnis haram mereka?

Korupsi di Balik Izin Tambang

Sulit untuk menepis kenyataan bahwa sektor pertambangan adalah "basah" bagi praktik korupsi. 

Dari suap perizinan, manipulasi laporan produksi, hingga kongkalikong ekspor ilegal, semuanya jadi celah bagi oknum pejabat untuk memperkaya diri.

Ketika seorang pejabat menerima suap dari pengusaha tambang, yang dikorbankan bukan hanya hutan yang gundul, tapi juga hak-hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur layak. 

Uang yang seharusnya masuk ke kas negara untuk melunasi utang atau membangun desa, justru menguap ke rekening-rekening rahasia di luar negeri.

Utang Negara dan Gaya Hidup "Maling"

Sangat menyakitkan melihat negara terus meminjam dana (utang) dengan alasan menambal defisit. 

Sementara di saat yang sama, berita tentang penangkapan pejabat yang korupsi triliunan rupiah dari sektor sumber daya alam terus menghiasi layar kaca.

Rakyat dipaksa berhemat dan membayar pajak dengan patuh, sedangkan sebagian oknum pengelola negara justru hidup dalam kemewahan hasil "maling" harta karun ibu pertiwi. 

Jika kebocoran akibat korupsi ini tidak segera disumbat, maka sebanyak apa pun nikel yang kita keruk, ia hanya akan jadi berkah bagi segelintir orang dan jadi kutukan bagi jutaan rakyat lainnya.

Butuh Nyali, Bukan Sekadar Janji

Data USGS membuktikan dunia butuh nikel kita. 

Namun, nikel tidak akan bisa melunasi utang negara atau mengenyangkan perut rakyat jika pengelolaannya masih dikuasai oleh mentalitas pemburu rente.

Pemberantasan korupsi di sektor tambang bukan lagi sekadar pilihan, tapi keharusan jika kita tidak ingin jadi bangsa yang "mati kehausan di lumbung air".

Saatnya berhenti memaklumi korupsi sebagai budaya, dan mulai melihatnya sebagai pengkhianatan nyata terhadap kedaulatan bangsa. [kay]