Menagih Janji Kesejahteraan di Tengah Narasi "RI Tidak Baik-Baik Saja"
Dunia digital baru-baru ini dihentakkan oleh orasi penuh semangat dari Islah Bahrawi. Orasi kegetiran tak berujung.
Lewat kanal YouTube Terus Terang Media. Dengan nada tajam dan tidak basa-basi, Islah menyampaikan alarm keras bagi pemerintahan di bawah rezim Prabowo Subianto.
Bahwa Indonesia saat ini sedang "tidak baik-baik saja". Pesan ini bukan sekadar kritik musiman.Bukan pula kritik abal-abal.
Melainkan seabrek refleksi atas realitas ekonomi rakyat yang kian terhimpit. Rakyat terkapar pada kebijakan tidak manusiawi.
Program Pemerintah: Retorika vs Realitas
Poin utama yang disoroti adalah ketimpangan antara program pemerintah dengan kondisi riil di lapangan.
Islah mengkritik keras kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan lingkaran kekuasaan atau segelintir elite, sementara rakyat kecil masih berkutat dengan kemelaratan yang tak kunjung terangkat.
Program-program megah di atas kertas seringkali gagal jadi bantalan ekonomi bagi mereka yang berada di garis kemiskinan.
Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya pembangunan ini ditujukan?
Jika angka-angka makro ekonomi yang dibanggakan pemerintah tidak selaras dengan isi piring nasi rakyat, jelas ada yang salah dalam arah kemudi kebijakan negara.
Tantangan untuk Turun ke Akar Rumput
Salah satu bagian paling provokatif dari pernyataan Islah adalah tantangannya kepada para pejabat pemerintah untuk meninggalkan zona nyaman di balik meja kekuasaan.
Ia menantang pemerintah untuk benar-benar turun ke rakyat, mendengar keluh kesah tanpa sekat, dan merasakan langsung denyut penderitaan ekonomi yang ada.
"Dengarkan aspirasi mereka, bukan hanya narasi dari laporan-laporan yang indah di atas meja," demikian intisari dari tantangan tersebut.
Kesimpulan
Kritik yang disampaikan melalui Terus Terang Media ini harus dilihat sebagai "jamu pahit" bagi demokrasi kita.
Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, apalagi jika menyangkut urusan perut rakyat. Jangan sepelekan aspirasinya. Karena suara rakyat adalah firman tak tertulis.
Saatnya pemerintah membuktikan bahwa kekuasaan benar-benar digunakan untuk memitigasi kemiskinan, bukan sekadar melanggengkan kepentingan birokrasi.
Rakyat tidak butuh jargon, rakyat butuh solusi nyata untuk keluar dari jerat kesulitan ekonomi. [kay]