MBG: Proyek Rakyat atau Taktik Politik? Simak Kritik Pedas BEM UGM!
Belakangan ini, kritik tajam datang dari Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM, secara lantang menyuarakan kegelisahannya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.
Menurutnya, program ini terkesan dipaksakan dan berpotensi menjadi ajang "hambur-hambur" uang rakyat.
Kritik Atas Prioritas dan Urgensi
Ada beberapa poin krusial yang mendasari skeptisisme ini:
Beban Fiskal yang Masif: Pengalokasian dana ratusan triliun rupiah di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dianggap sebagai langkah yang berisiko.
Apakah APBN kita mampu menopangnya tanpa mengorbankan sektor vital lain seperti pendidikan dan kesehatan dasar?
Indikasi Kepentingan Politis: Tiyo menyoroti adanya aroma politis di balik kebijakan ini. Kekhawatirannya adalah MBG digunakan sebagai instrumen untuk menjaga popularitas dan melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu di "puncak singgasana," bukan murni berdasarkan studi kelayakan yang objektif.
Masalah Logistik dan Distribusi: Di negara kepulauan seperti Indonesia, memastikan makanan bergizi sampai ke tangan yang tepat tanpa kebocoran anggaran adalah tantangan raksasa yang belum terjawab secara tuntas oleh pemerintah.
Sebuah Catatan untuk Pemerintah
Suara dari mahasiswa seperti Tiyo Ardianto adalah alarm bagi demokrasi. Sebuah program besar tidak boleh hanya sekadar "gimmick" politik untuk membuai rakyat.
Jika tujuannya memang kesejahteraan, maka transparansi dan akuntabilitas harus jadi garda terdepan.
Uang rakyat seharusnya digunakan untuk investasi jangka panjang yang sistemik, bukan sekadar program populis yang rentan dipolitisasi demi kelanggengan kekuasaan.
Penutup
Kritik ini bukan berarti menolak rakyat makan enak, melainkan menuntut agar setiap rupiah pajak yang kita bayar dikelola dengan akal sehat, bukan sekadar ambisi mempertahankan takhta. [kay]