Buset‼️ Bantuan Rp1,5 Juta untuk Warga Sumenep Diduga Diminta Kembali oleh Oknum Aparatur Desa😭

Dilansir dari blok-a.com, edisi Ahad (25/5/2025), warga Desa Sogian, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, mengaku terkejut ketika bantuan perlengkapan dapur senilai Rp1,5 juta per orang dari BPRS Bhakti Sumekar diminta kembali oleh oknum aparatur desa setelah diserahkan secara simbolis. Para penerima bantuan, termasuk G dan A, menyatakan bahwa oknum perangkat desa meminta bantuan tersebut secara terang-terangan di depan umum tanpa penjelasan yang jelas. A menyaksikan sekitar 80 orang lainnya juga mengalami hal yang sama dan merasa takut untuk menolak. Insiden ini menimbulkan kecurigaan apakah bantuan ini benar-benar menyentuh rakyat atau hanya simbolis belaka. Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut, sementara Kepala Desa Sogian belum memberikan tanggapan atas dugaan penarikan bantuan tersebut.[]

Madura Berdikari: Diskusi Provinsi Madura Menghasilkan Kesepakatan untuk Masa Depan🔥

Dilansir dari tintaglobal.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Diskusi Berkelanjutan Provinsi Madura digelar di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada 24 Mei 2025, dihadiri oleh para pemimpin strategis dari berbagai daerah di Madura, termasuk bupati dan tokoh penting lainnya. Mereka bersatu dalam visi membentuk provinsi sendiri dan memperjuangkan kemandirian Madura. Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, menegaskan bahwa perjuangan ini adalah panggilan sejarah untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan membuka jalan bagi generasi muda. Diskusi ini menjadi momentum menyatukan energi dan harapan seluruh elemen masyarakat untuk memperjuangkan masa depan Madura yang lebih mandiri dan berdikari. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa gerakan membentuk Provinsi Madura didukung secara menyeluruh.[]

Madura Bersatu: Upaya Pembentukan Provinsi Madura Kembali Digelorakan💪

Dilansir dari klikmadura.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) menggelar rapat koordinasi dengan bupati, ketua dewan, dan pimpinan perguruan tinggi se-Madura untuk mempercepat pembentukan Provinsi Madura. Ketua Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) Achmad Zaini menyatakan bahwa perjuangan memandirikan Madura telah berlangsung puluhan tahun dan berbagai upaya telah dilakukan, termasuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan usulan kepada Presiden dan DPR. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk ulama, umara, dan akademisi, sangat kuat dan menjadi power untuk memohon kepada Presiden Prabowo agar Madura segera menjadi provinsi, sehingga masyarakat Madura bisa kian sejahtera, maju, dan berkembang. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan bahwa kepala daerah di Madura sepakat mendorong berpisahnya Madura dari Jawa Timur.[]

Kinerja APH dalam Kasus Korupsi BSPS Sumenep Dipertanyakan: Sulaisi Abdurrazaq Pesimis😂

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Jumat (23/5/2025), Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq, meragukan kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani dugaan korupsi BSPS di Sumenep. Sulaisi menyatakan bahwa APH cenderung tidak serius dalam mengungkap kasus korupsi, seperti kasus pengelolaan dana Participating Interest (PI) minyak dan gas bumi di PT. Wira Usaha Sumekar (WUS) yang tidak terungkap hingga ke pelaku utama. Ia juga khawatir bahwa APH dalam kasus BSPS sudah dikondisikan sejak awal pemeriksaan, sehingga pelaku utama tidak akan terungkap dan hanya pihak tertentu yang dikorbankan. Sulaisi meminta agar kinerja APH dalam kasus ini perlu diawasi agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. [Surya]

Miris‼️ PT Garam Dinilai Lamban dalam Mengatasi Banjir di Sumenep, Bupati Minta Sikap Kooperatif🔥

Dilansir dari seputarjatim.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi Wongsojudo, mengkritik PT Garam karena dinilai tidak kooperatif dalam upaya penanggulangan banjir di jalur vital Sumenep-Pamekasan. PT Garam dianggap terlalu kaku dalam memanfaatkan lahannya yang berada di titik krusial penanganan banjir, sehingga menghambat solusi teknis yang telah disiapkan pemerintah daerah. Bupati meminta PT Garam untuk lebih peduli terhadap keselamatan masyarakat dan tidak hanya berdalih administratif. Pemkab Sumenep telah berulang kali mengajak PT Garam berdiskusi, namun langkah konkret belum terlihat. Bupati menekankan bahwa penanganan banjir adalah persoalan kemanusiaan yang memerlukan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan.[]

Dinas Pendidikan Sumenep Lakukan Deklarasi SPMB untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bersih dan Berkeadilan💪

Dilansir dari analisnews.co.id, edisi Sabtu (24/5/2025), Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar Deklarasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun Ajaran 2025/2026 untuk menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan berkeadilan. Kegiatan ini merupakan komitmen kolektif untuk mengawal proses penerimaan murid baru yang bebas dari pungutan liar dan kecurangan lainnya. Sistem penerimaan murid baru tahun ini menggunakan sistem berbasis online dengan empat jalur seleksi dan penerapan pembagian rayon berdasarkan domisili calon siswa untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, menekankan pentingnya integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan di daerah, serta mengajak masyarakat untuk mengawasi proses SPMB agar berlangsung jujur dan adil. Deklarasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk reformasi pendidikan yang berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan tanggung jawab.[]

Guru P3K di Sumenep Dilaporkan ke BKN karena Dugaan Pelanggaran Regulasi Kepegawaian😇

Dilansir dari madurapost.net, edisi Jumat (23/5/2025), seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berinisial AW di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena diduga melanggar peraturan kepegawaian. AW dilaporkan telah berpindah mengajar dari sekolah di wilayah kepulauan ke sekolah di daratan tanpa Surat Keputusan (SK) penempatan definitif dari pemerintah pusat. Lembaga Swadaya Masyarakat Jatim Corruption Watch (JCW) melakukan investigasi dan menemukan bahwa tindakan AW tidak sesuai dengan regulasi kepegawaian yang berlaku. Pelapor meminta agar SK pengangkatan AW sebagai guru P3K dibekukan sebagai bentuk penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Belum ada tanggapan resmi dari BKN maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terkait laporan tersebut.[]

Polres Pamekasan Luncurkan Motor Pintar Bhabinkamtibmas untuk Meningkatkan Minat Baca Masyarakat🔥

Dilansir dari pamekasanchannel.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Polres Pamekasan meluncurkan inovasi "Motor Pintar Bhabinkamtibmas", sebuah perpustakaan keliling yang bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja di pedesaan. Motor pintar ini dilengkapi dengan rak buku mini dan perlengkapan literasi lainnya, serta koleksi buku bacaan anak, cerita, motivasi, dan edukasi hukum. Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, menyatakan bahwa program ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung peningkatan literasi dan transformasi menuju Polri yang Presisi, serta membangun generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Motor Pintar Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung pembangunan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan edukatif bagi generasi muda di Pamekasan.[]

SMPN 1 Pasongsongan Perkenalkan Program Pendidikan kepada Siswa SDN Panaongan 3 dalam Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru

Berdiri dari kiri: Supriyadi, Ahmad Fajar, Agus Sugianto, beserta para siswa SMPN 1 Pasongsongan. [Foto: Surya]

SUMENEP - SMPN 1 Pasongsongan mengadakan kegiatan sosialisasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SDN Panaongan 3. Sabtu, (24/5/2025). 

Kegiatan ini diikuti oleh rombongan OSIS SMPN 1 Pasongsongan bersama dua orang guru pendamping dan disambut hangat Kepala SDN Panaongan 3, Agus Sugianto. 

"Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi langsung kepada calon peserta didik tentang program pendidikan yang ditawarkan  SMPN 1 Pasongsongan," terang Supriyadi, salah seorang guru pendamping SMPN 1 Pasongsongan. 

Dalam sosialisasi, pengurus OSIS memaparkan profil sekolah, visi dan misi, serta program unggulan seperti Kelas Unggulan Akademik, dan Ekstrakurikuler Seni dan Olahraga. 

Mereka juga menampilkan dokumentasi prestasi siswa-siswi SMPN 1 Pasongsongany ang telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat kecamatan hingga provinsi. 

Sesi sosialisasi ini melibatkan dialog interaktif dengan siswa kelas VI SDN Panaongan 3 yang antusias mengajukan pertanyaan seputar kehidupan SMPN 1 Pasongsongan. 

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan bisa membantu siswa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang pilihan sekolah lanjutan yang akan mereka tempuh. 

Pihak SMPN 1 Pasongsongan berharap bisa menjalin hubungan yang lebih erat dengan sekolah-sekolah dasar di sekitarnya dan memperluas jangkauan informasi mengenai program pendidikan yang ditawarkan. 

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari SMPN 1 Pasongsongan kepada pihak SDN Panaongan 3 sebagai bentuk penghargaan atas sambutan yang ramah dan kerja sama yang baik. [Surya]

Sumenep Digegerkan Dugaan Korupsi BSPS: Kepala Desa Dungkek Beri Klarifikasi Sepihak😁

Dilansir dari trendikabar.com, edisi Jumat (23/5/2025), kasus dugaan penyimpangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, terus bergulir setelah seorang jurnalis melakukan investigasi dan mempublikasikan laporan. Tapi Kepala Desa Dungkek, Jumahri, memberikan klarifikasi melalui media lain, namun tidak menanggapi permintaan konfirmasi dari jurnalis yang pertama kali mengungkap kasus tersebut. Dugaan penyimpangan melibatkan penggunaan identitas warga tanpa persetujuan, dengan salah satu warga penerima bantuan, Pak Asi, mengaku hanya diberi uang Rp1 juta tanpa mengetahui tentang program tersebut. Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta peran kepala desa lain yang mengirimkan klarifikasi Jumahri ke media online lain. Ia menegaskan komitmennya untuk menyuarakan kebenaran dan meminta pihak berwenang mengusut kasus tersebut secara tuntas.[]

Dinas Perikanan Sumenep Dukung Pembudidaya Ikan dengan Anggaran Rp3 Miliar🔥

Dilansir dari dimadura.id, edisi Jumat (23/5/2025), Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Perikanan setempat mengoptimalkan sektor akuakultur untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan mengembangkan perikanan budidaya. Dinas Perikanan memberikan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan air tawar seperti lele, nila, dan udang, termasuk benih, sarana produksi, dan perlengkapan pendukung lainnya. Dengan anggaran sekitar Rp3 miliar, program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seperti Kangean yang masih memiliki permintaan tinggi namun pasokan terbatas. Pengembangan budidaya laut juga dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.[]