Elpiji Langka, Pemerintah Tidur‼️Rakyat Sumenep Kembali ke Zaman Batu‼️

Seperti ritual tahunan yang tak pernah absen, kelangkaan elpiji kembali terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumenep, tepat sebelum hingga sesudah Idul Adha 2025. 

Masyarakat urban mengeluh, harga gas naik, elpiji di banyak agen kosong. 

Tapi pemerintah? Diam. Seolah ini hanya sekadar "gangguan kecil" yang akan selesai dengan sendirinya.

Di kota-kota kecamatan, keluhan warga membanjiri media sosial. 

Harga elpiji 3 kg yang seharusnya jadi hak rakyat kecil melonjak harganya. 

Pedagang kaki lima, ibu-ibu rumah tangga, dan warung makan terpaksa merogoh kocek lebih dalam hanya untuk sekadar buat memasak. 

Tapi apa respons pemerintah? Janji kosong dan jargon "sedang diatasi".

Sementara itu, di pelosok desa, masyarakat sudah mengambil jalan pintas: Kembali ke kayu bakar! 

Ya, di era di Indonesia sudah mengklaim sebagai negara berkembang, sebagian warga Sumenep justru mundur ke belakang, mengais ranting dan memanfaatkan tungku tradisional karena elpiji langka. 

Ini bukan pilihan, tapi bentuk keputusasaan.

Setiap tahun masalah yang sama terulang. Setiap tahun pula, alasan yang sama dikeluarkan: "permintaan tinggi", "gangguan distribusi", atau "kendala teknis". 

Tapi anehnya, kelangkaan ini selalu terjadi tepat di momen-momen krusial; sebelum lebaran, hari raya. 

Apakah ini kebetulan? Atau ada permainan mafia elpiji yang sengaja membuat kelangkaan agar harga bisa didongkrak?

Pemerintah daerah dan pusat seolah tutup mata. Regulasi distribusi elpiji lemah, pengawasan minim, dan sanksi bagi pelaku penimbunan nyaris tak terdengar. 

Hasilnya? Rakyat kecil yang jadi korban.

Sekadar Pemanis Bibir?

Pemerintah kerap membanggakan program konversi minyak tanah ke elpiji sebagai "keberhasilan". 

Tapi apa artinya program itu jika pasokan tidak stabil dan harga tak terkendali? 

Alih-alih mempermudah hidup rakyat, kebijakan ini justru membebani.

Jika memang serius, pemerintah harus bertindak tegas pada kartel elpiji.

Jangan hanya razia kecil-kecilan, bongkar mafia yang bermain di balik kelangkaan.

Perbaiki sistem distribusi. Pastikan elpiji merata hingga pelosok desa, bukan hanya menumpuk di kota.

Kembali ke Kayu Bakar

Ketika warga terpaksa kembali ke kayu bakar, itu bukan sekadar masalah ekonomi, itu bukti kegagalan negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. 

Di era digital, di mana Indonesia gemar membanggakan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur megah, masih ada masyarakat yang harus memilih antara beli elpiji atau makan.

Jika ini terus dibiarkan, jangan heran jika suatu hari nanti, rakyat tidak hanya mengeluh, tapi melawan. 

Karena kelangkaan elpiji bukan sekadar persoalan komoditas, namun cermin ketidakpedulian negara pada rakyatnya.

Pemerintah tidur, rakyat terjepit. Kapan mau bangun? [Surya]