Apoy Madura

Langkah Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) menggelar rapat koordinasi dengan para bupati, ketua dewan, dan pimpinan perguruan tinggi se-Madura pada 24 Mei 2025 patut diapresiasi.  Ini adalah bagian dari upaya serius mempercepat pembentukan Provinsi Madura, sebuah cita-cita besar masyarakat Pulau Garam yang telah lama diperjuangkan. Namun, dalam euforia menyongsong pemekaran wilayah, ada satu hal yang sangat disayangkan: minimnya perhatian Bassra terhadap masalah korupsi yang makin mencemari ruang-ruang kekuasaan di Madura.  Saat sejumlah tokoh politik, pejabat daerah, hingga tokoh publik terseret kasus korupsi, publik berharap ada suara moral yang lantang, dan Bassra seharusnya bisa menjadi suara itu. Sebagai organisasi yang menaungi para ulama dan tokoh pesantren, Bassra memegang otoritas moral yang kuat di tengah masyarakat Madura yang religius.  Tatkala institusi sekuat ini memilih diam atau hanya fokus pada agenda politik administratif, maka hilanglah ...

Upaya pembentukan Provinsi Madura yang digalakkan Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) patut diapresiasi sebagai bentuk ikhtiar kolektif untuk memperoleh kemandirian administratif dan penguatan identitas kedaerahan.  Pertemuan itu digelar bersama para bupati, ketua dewan, dan pimpinan perguruan tinggi se-Madura pada 24 Mei 2025 mencerminkan keseriusan gerakan ini. Namun, ada hal yang tak kalah mendesak untuk diperhatikan: maraknya praktik korupsi yang menodai wajah Madura.  Ironisnya, di tengah semangat pemekaran ini, Bassra seolah belum menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap pemberantasan korupsi.  Padahal, kasus-kasus korupsi yang menjerat politisi, pejabat daerah, dan tokoh publik telah mencederai kepercayaan masyarakat secara mendalam. Sebagai lembaga yang lahir dari kultur pesantren dan nilai-nilai keislaman, Bassra semestinya menyadari bahwa perjuangan membangun Madura tak cukup dengan pembentukan provinsi semata.  Lebih dari itu, perjuangan...

Di tengah rasa bangga saya karena Bassra (Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura) menggelar rapat percepatan pembentukan Provinsi Madura, terselip di hati ini sebuah kesedihan mendalam. Karena selama ini perhatian Bassra terhadap praktik korupsi yang menyentuh segala sendi kehidupan masyarakat amat minim perhatian.  Rapat koordinasi penting Bassra digelar pada Sabtu (24/5/2025), di Ruang Rapat Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Kabupaten Bangkalan. Hadir dalam rapat penting tersebut para bupati, ketua dewan, dan pimpinan perguruan tinggi se-Madura.  Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mempercepat pembentukan Provinsi Madura, yang telah lama menjadi cita-cita kolektif masyarakat Pulau Garam. Namun, di tengah semangat pemekaran tersebut, muncul kritik terhadap Bassra yang dinilai belum memberikan perhatian khusus terhadap persoalan krusial lain yang mencuat di Madura, yaitu maraknya praktik korupsi.  Padahal, sejumlah tokoh politik, kalangan...

Dilansir dari blok-a.com, edisi Ahad (25/5/2025), warga Desa Sogian, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, mengaku terkejut ketika bantuan perlengkapan dapur senilai Rp1,5 juta per orang dari BPRS Bhakti Sumekar diminta kembali oleh oknum aparatur desa setelah diserahkan secara simbolis. Para penerima bantuan, termasuk G dan A, menyatakan bahwa oknum perangkat desa meminta bantuan tersebut secara terang-terangan di depan umum tanpa penjelasan yang jelas. A menyaksikan sekitar 80 orang lainnya juga mengalami hal yang sama dan merasa takut untuk menolak. Insiden ini menimbulkan kecurigaan apakah bantuan ini benar-benar menyentuh rakyat atau hanya simbolis belaka. Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut, sementara Kepala Desa Sogian belum memberikan tanggapan atas dugaan penarikan bantuan tersebut.[]

Dilansir dari tintaglobal.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Diskusi Berkelanjutan Provinsi Madura digelar di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada 24 Mei 2025, dihadiri oleh para pemimpin strategis dari berbagai daerah di Madura, termasuk bupati dan tokoh penting lainnya. Mereka bersatu dalam visi membentuk provinsi sendiri dan memperjuangkan kemandirian Madura. Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, menegaskan bahwa perjuangan ini adalah panggilan sejarah untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan membuka jalan bagi generasi muda. Diskusi ini menjadi momentum menyatukan energi dan harapan seluruh elemen masyarakat untuk memperjuangkan masa depan Madura yang lebih mandiri dan berdikari. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa gerakan membentuk Provinsi Madura didukung secara menyeluruh.[]

Dilansir dari klikmadura.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) menggelar rapat koordinasi dengan bupati, ketua dewan, dan pimpinan perguruan tinggi se-Madura untuk mempercepat pembentukan Provinsi Madura. Ketua Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) Achmad Zaini menyatakan bahwa perjuangan memandirikan Madura telah berlangsung puluhan tahun dan berbagai upaya telah dilakukan, termasuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan usulan kepada Presiden dan DPR. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk ulama, umara, dan akademisi, sangat kuat dan menjadi power untuk memohon kepada Presiden Prabowo agar Madura segera menjadi provinsi, sehingga masyarakat Madura bisa kian sejahtera, maju, dan berkembang. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan bahwa kepala daerah di Madura sepakat mendorong berpisahnya Madura dari Jawa Timur.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Jumat (23/5/2025), Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq, meragukan kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani dugaan korupsi BSPS di Sumenep. Sulaisi menyatakan bahwa APH cenderung tidak serius dalam mengungkap kasus korupsi, seperti kasus pengelolaan dana Participating Interest (PI) minyak dan gas bumi di PT. Wira Usaha Sumekar (WUS) yang tidak terungkap hingga ke pelaku utama. Ia juga khawatir bahwa APH dalam kasus BSPS sudah dikondisikan sejak awal pemeriksaan, sehingga pelaku utama tidak akan terungkap dan hanya pihak tertentu yang dikorbankan. Sulaisi meminta agar kinerja APH dalam kasus ini perlu diawasi agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. [Surya]

Dilansir dari seputarjatim.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi Wongsojudo, mengkritik PT Garam karena dinilai tidak kooperatif dalam upaya penanggulangan banjir di jalur vital Sumenep-Pamekasan. PT Garam dianggap terlalu kaku dalam memanfaatkan lahannya yang berada di titik krusial penanganan banjir, sehingga menghambat solusi teknis yang telah disiapkan pemerintah daerah. Bupati meminta PT Garam untuk lebih peduli terhadap keselamatan masyarakat dan tidak hanya berdalih administratif. Pemkab Sumenep telah berulang kali mengajak PT Garam berdiskusi, namun langkah konkret belum terlihat. Bupati menekankan bahwa penanganan banjir adalah persoalan kemanusiaan yang memerlukan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan.[]

Dilansir dari analisnews.co.id, edisi Sabtu (24/5/2025), Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar Deklarasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun Ajaran 2025/2026 untuk menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan berkeadilan. Kegiatan ini merupakan komitmen kolektif untuk mengawal proses penerimaan murid baru yang bebas dari pungutan liar dan kecurangan lainnya. Sistem penerimaan murid baru tahun ini menggunakan sistem berbasis online dengan empat jalur seleksi dan penerapan pembagian rayon berdasarkan domisili calon siswa untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, menekankan pentingnya integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan di daerah, serta mengajak masyarakat untuk mengawasi proses SPMB agar berlangsung jujur dan adil. Deklarasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk reformasi pendidikan yang berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan tanggung jawab.[]

Dilansir dari madurapost.net, edisi Jumat (23/5/2025), seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berinisial AW di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena diduga melanggar peraturan kepegawaian. AW dilaporkan telah berpindah mengajar dari sekolah di wilayah kepulauan ke sekolah di daratan tanpa Surat Keputusan (SK) penempatan definitif dari pemerintah pusat. Lembaga Swadaya Masyarakat Jatim Corruption Watch (JCW) melakukan investigasi dan menemukan bahwa tindakan AW tidak sesuai dengan regulasi kepegawaian yang berlaku. Pelapor meminta agar SK pengangkatan AW sebagai guru P3K dibekukan sebagai bentuk penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Belum ada tanggapan resmi dari BKN maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terkait laporan tersebut.[]

Dilansir dari pamekasanchannel.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Polres Pamekasan meluncurkan inovasi "Motor Pintar Bhabinkamtibmas", sebuah perpustakaan keliling yang bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja di pedesaan. Motor pintar ini dilengkapi dengan rak buku mini dan perlengkapan literasi lainnya, serta koleksi buku bacaan anak, cerita, motivasi, dan edukasi hukum. Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, menyatakan bahwa program ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung peningkatan literasi dan transformasi menuju Polri yang Presisi, serta membangun generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Motor Pintar Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung pembangunan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan edukatif bagi generasi muda di Pamekasan.[]