Menolak Kebijakan Pemerintah, HMI STKIP PGRI Sumenep Mengepung Gedung DPRD Sumenep

Aliansi Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep

Sumenep - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa islam (HMI) cabang sumenep komisariat STKIP PGRI Sumenep dan Ibnu kHaldun menolak kebijakan pemerintah pusat yang sama sekali tidak memihak kepada kepentingan rakyat. 

Aksi tersebut di gelar depan gedung dewan perwakilan rakyat daerah DPRD kabupaten sumenep.  Hal itu mendukung rakyat tidak mampu dalam menjalani kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM dan  surat izin AMDAL. 

Sahid badri selaku korlap aksi menyampaikan 

Pemerintah baru-baru ini memberikan sebuah diktum yang sama sekali tidak memihak kepada kepentingan rakyat,  hususnya dalam hal ini rakyat menengah ke bawah. 

Kebijakan yang di ambil tersebut sangat bertentangan dengan prinsip kesejahteraan sebagaimana di amanatkan dalam pancasila dan konstitusi negara Indonesia.  Kata Sahid korlap aksi

Karena pada dasarnya, UUD NKRI 1945 mengamanatkan terhadap pemerintah selaku pemegang otoritas tertinggi di dalam negara, untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, terutama rakyat kalangan bawah.

Seperti halnya dalam bidang bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Dimana pada akhir bulan agustus, pemerintah melalui presiden joko widodo memberikan sebuah pemberitahuan tentang kenaikan BBM subsidi. 

Meskipun sempat beredar bahwa harga BBM turun, namun perlu di garis bawahi bahwa yang mengalami depresiasi adalah BBM non-subsidi yang memang merupakan otoritas pihak pertamina  untuk memberikan keputusan. 

Untuk harga BBM Subsidi, belum ada kejelasan dari pemerintah untuk mengambil sikap tidak akan menaikkan harga BBM  subsidi. Sebab, presiden joko widodo masih memberikan konsiderasi,  karna terdapat beberapa kendala. Ulasnya

Beberapa hari yang lalu sri mulyani selaku menteri keuangan memberikan klarifikasi bahwa pemerintah mengalami kewalahan untuk mensubsidi BBM. Sebab anggaran pendapatan dan  belanja negara mengalami defisit dalam mensubsidi BBM yang pada awalnya berada dalam kisaran Rp. 85 triliun membengkak hingga menjadi Rp. 293,5 triliun. 

Selain itu juga terdapat alasan lain karna pengaruh harga minyak dunia yang pada awalanya USD 80 per barel sekarang bertengger pada kisaran di atas USD 100 per barel.  Mengacu pada bukti inilah, pemerintah dapat di pastikan mengambil kebijakan yang probabilitasnya kainakn harga BBM subsidi. 

 

Dengan kebijakan tersebut yang akan terkenak dampaknya sangat jelas menimbulkan disparitas sosial ekonomi di tengah kehidupan masyarakat. Ungkapnya. 

Pemuda yang akrab di panggil sahid mengatakn, selain beberapa kebijaka kontroversi di bidang migas TDL,  pemerintah juga memberikan kelonggaran terhadap perizinan pertambangan yang beroperasi. 

Padahal surat izin pertambangan sangatlah diperlukan dalam upaya menguji kegiatan yang dilakukan melalui AMDAL agar tidak merusak lingkungan dalam skala yang sangat besar.Paparnya. 

Izin usaha ini sangatlah penting, karna selain memberikan perizinan terhadap aktivitas pertambangan yang di lakukan,perizinan juga merupakan pintu utama yang di dalamnya juga berisi AMDAL.  Tuturnya. (Sl/K/Red)