Apoy Madura

Ki Sagara (kiri) saat tampil membawakan tembang Macopat Madura. [Foto: Surya] PAMEKASAN — Kesenian tradisional Madura kembali menggema melalui pagelaran Macopat kolaboratif yang mempertemukan dua perkumpulan seni budaya ternama di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan. Sabtu malam (5/7/2025)  Acara ini melibatkan perkumpulan Macopat Lesbumi MWC NU Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dan perkumpulan Macopat Bintang Sembilan dari Lesbumi MWC NU Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.  Bertempat di kediaman Tohari, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, pagelaran ini menarik perhatian warga sekitar.  Sebagai tuan rumah, Tohari tak hanya membuka ruang bagi kolaborasi budaya ini, tapi juga secara khusus mengundang salah satu maestro Macopat Madura, Ki Sagara dari Batumarmar, Kabupaten Pamekasan. Kehadiran Ki Sagara menjadi sorotan utama malam itu. Dengan suara emasnya, ia sukses memukau seluruh hadirin, menyuguhkan tembang-tembang Macopat yang penuh makna.  Alunan tembang klasik b...

Muhammad Hasan (tengah) bersama personil Polsek Pasongsongan. [Foto: Surya] SUMENEP –  Warga Dusun Sumur Kramat, Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di sebuah rumah kosong milik Jamal. Korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia. Sabtu malam (5/7/2025).  Kabar tersebut dilaporkan warga kepada Kepala Desa Panaongan, yang langsung bergerak cepat dengan melakukan pengecekan ke lokasi kejadian.  Kepala Desa kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari identitas korban dan membawa jenazah ke Puskesmas Pasongsongan guna pemeriksaan lebih lanjut. "Korban bernama H. Sukkur, lahir di Sumenep pada 30 Desember 1961. Ia merupakan warga Dusun Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, beragama Islam, sudah menikah, dan bekerja sebagai nelayan," terang Kepala Desa Panaongan.  KTP korban. [Foto: Surya] Menurut Muhammad Hasan, salah satu perangkat Desa Panaongan, korban sempat turun dari kendaraan dengan nia...

Pagelaran Macopat Lesbumi Pasongsongan dan perkumpulan Macopat Bintang Sembilan. [Foto: Surya] PAMEKASAN – Suasana malam di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Sumenep, dipenuhi oleh alunan syair dan nuansa spiritual yang mendalam dalam pagelaran Macopat kolaborasi antara dua perkumpulan budaya, yakni Macopat Lesbumi MWC NU Kecamatan Pasongsongan dan Macopat Bintang Sembilan dari Lesbumi MWC NU Kecamatan Pasean. Sabtu malam (5/7/2025).  Acara yang digelar di kediaman Tohari ini berhasil menyedot perhatian warga sekitar.  Masyarakat antusias menyimak pertunjukan seni sastra lisan khas Madura yang kini semakin jarang ditemui.  Sebelum pementasan, suasana acara diselimuti kekhidmatan dengan siraman rohani dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukarromah, yang mengajak para hadirin untuk merenungi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Pementasan Macopat kali ini mengangkat kisah Nurbuat, yang diyakini sebagai syair-syair tentang cahaya kenabian Rasulullah SAW.  “Kisah...

Pemerintah memperkenalkan jabatan tampungan sebagai formasi sementara bagi tenaga non-ASN yang sudah terverifikasi dalam database BKN, namun belum mendapatkan penempatan aktif.  Tujuannya disebut sebagai masa transisi yang adil dan tertata, dengan dasar hukum yang kuat melalui Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024 serta dua Kepmenpan RB tahun 2025. Namun, di balik kebijakan ini, muncul kekhawatiran: apakah ini solusi atau justru bentuk penundaan berkepanjangan?  Tenaga non-ASN ditempatkan di posisi tanpa kejelasan waktu pengangkatan dan peran fungsional yang pasti. Jika tidak disertai dengan kepastian, pengakuan masa kerja, dan jalur jelas menuju jabatan definitif, jabatan tampungan hanya akan menjadi tempat parkir yang sah bagi para pejuang pengabdian.  Sejatinya pemerintah bertindak cepat, bukan sekadar memberi janji, agar kepercayaan yang tersisa tidak semakin memudar. [Surya]

Pemerintah saat ini mengambil langkah tegas dengan melarang pengangkatan tenaga honorer baru.  Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai poin plus bagi para honorer yang telah lama mengabdi.  Tujuannya jelas: menuntaskan masalah honorer yang selama puluhan tahun tak kunjung selesai.  Melalui seleksi kompetensi PPPK 2024, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada lagi tenaga honorer “siluman” yang tiba-tiba muncul tanpa riwayat kerja yang jelas. Akan tetapi, muncul pertanyaan mendasar: Mengapa proses pendataan tidak dilakukan melalui instansi tempat para honorer mengabdi?  Bukankah sekolah, Puskesmas, atau OPD jauh lebih mengetahui siapa saja tenaga non-ASN yang selama ini bekerja setia, bahkan dalam keterbatasan?  Dengan begitu, data yang masuk akan lebih akurat dan berjenjang, bukan tiba-tiba ditarik secara nasional yang justru menyulitkan banyak pihak. Yang lebih menyedihkan, alih-alih merasa dimudahkan, para honorer kini justru pontang-panting mengurus b...

Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kembali memunculkan tanda tanya besar.  Sekilas, aturan ini terdengar seperti angin segar. Ada peluang untuk para honorer yang sudah lama mengabdi.  Tapi mari kita telisik lebih dalam: syaratnya ternyata harus punya ijazah yang sesuai jabatan, terdata di database BKN atau minimal punya masa kerja dua tahun, dan—ini yang paling mencurigakan—harus sudah ikut seleksi CPNS atau PPPK 2024 tapi tidak lolos karena tidak ada formasi. Logikanya terbalik. Kalau memang tidak ada formasi, kenapa disuruh ikut seleksi?  Seperti yang terjadi di Kabupaten Sumenep, formasi guru kelas untuk seleksi tahap 2 PPPK 2024 sudah habis.  Tapi para guru tetap dipaksa ikut seleksi, dengan ancaman: Jika tidak ikut, mereka tidak akan bisa mendaftar lagi ke depan. Lalu, untuk apa semua ini? Hanya untuk mencatat kegagalan massal? Biaya tes, verifikasi berkas, perjalanan, bahkan...

Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025 memperkenalkan skema PPPK Paruh Waktu, ditujukan bagi mereka yang gagal dalam seleksi ASN 2024 atau tidak mendapat formasi.  Tiga syarat utama diberlakukan: ijazah sesuai jabatan, terdata di BKN atau memiliki masa kerja minimal dua tahun, serta pernah ikut seleksi CPNS atau PPPK 2024. Sekilas, ini tampak sebagai peluang kedua. Namun, realitanya justru menyisakan pertanyaan.  Mengapa pengabdian puluhan tahun hanya dibalas dengan status “paruh waktu”? Bukankah ini menciptakan kasta baru dalam ASN, antara yang penuh dan yang setengah? Kepercayaan para honorer kini mulai memudar. Jika pemerintah benar-benar berniat mengangkat mereka, mengapa tidak sekalian diangkat menjadi ASN penuh?  Mengapa harus melalui jalur setengah hati yang justru menambah ketidakpastian? Kebijakan ini seolah memberi harapan, tapi belum tentu menjamin kejelasan nasib.  Apakah ini solusi sesungguhnya, atau sekadar janji baru yang dibungkus manis? [Surya]

Pemerintah melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 memperkenalkan skema baru dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara: PPPK Paruh Waktu.  Di atas kertas, kebijakan ini tampak sebuah solusi mengatasi tumpukan tenaga honorer yang tak kunjung tercover jadi ASN penuh.  Tapi di balik semangat efisiensi dan keterbukaan peluang, tersembunyi sejumlah tanda tanya besar yang layak dikritisi. Tiga syarat utama ditetapkan bagi pelamar PPPK Paruh Waktu: (1) memiliki ijazah yang sesuai jabatan; (2) terdata dalam database BKN atau memiliki masa kerja minimal dua tahun; serta (3) pernah mengikuti seleksi ASN 2024 tapi gagal lolos atau tak mendapat formasi.  Sekilas tampak rasional, kemungkinan besar dalam praktiknya, bisa pula jadi jebakan baru bagi para honorer yang selama ini telah berjuang tanpa kepastian status. Karena banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi tapi terkendala ketidaksesuaian administratif meski pengalaman kerja mereka tak terbantahkan.  Selanjurnya...

Pemerintah dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tampaknya belum juga lelah meracik siasat dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.  Seleksi pada tahap I, istilah PPPK paruh waktu dan penuh waktu muncul sebagai angin segar, walau sebenarnya masih menyisakan banyak tanda tanya.  Iming-iming ini menjadi daya pikat tersendiri, meski tak sedikit peserta merasa itu hanya sekadar penenang sementara. Lalu, tibalah seleksi tahap II dengan istilah baru yang lebih membuat resah: R4.  Sebuah kode yang menjadi semacam ruang tunggu tanpa kepastian bagi para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.  Mereka dijanjikan akan “diangkat semua”, sebuah kalimat manis yang terlalu sering diucapkan namun tak pernah jelas ujungnya. Yang menyedihkan, pemerintah menyarankan agar para peserta R4 menunggu sampai ada formasi.  Pertanyaannya: Sampai kapan harus menunggu? Waktu terus berjalan, dan mayoritas peserta R4 adalah tenaga honorer yang telah pul...

Pemerintah dan BKN kembali memainkan jurus aman dalam seleksi PPPK 2024.  Pada tahap I, mereka melempar wacana PPPK paruh waktu dan penuh waktu tanpa kejelasan.  Tahap II muncul lagi istilah R4, peserta yang katanya “akan diangkat semua”, tapi diminta menunggu formasi yang belum tentu ada. Masalahnya, mayoritas peserta R4 adalah guru dan tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun.  Usia mereka tidak muda lagi. Jika menunggu terus tanpa kepastian, mereka bisa “pensiun sendiri” sebelum sempat diangkat. Ini bukan soal teknis semata, tapi soal keadilan. Jangan terus umbar janji jika tak ada niat menepati.  Pengabdian mereka sudah cukup jadi alasan untuk diberi tempat, bukan dilempar dalam antrian tak berujung. Para honorer tidak meminta keistimewaan, mereka hanya ingin pengakuan atas dedikasi yang sudah lama mereka berikan. [Surya]

Pemerintah bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali membuat kebijakan yang mencederai harapan ribuan guru honorer, khususnya dalam seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 Tahap 2.  Dengan dalih pendataan, mereka mewajibkan peserta membuat surat lamaran yang rumit, hanya untuk kemudian diberi label "R4".  Kode ini artinya jelas: pelamar tidak mendapat formasi.  Sebuah pukulan telak bagi para pejuang pendidikan, terutama yang datang dari wilayah kepulauan seperti Kabupaten Sumenep. Yang paling memilukan adalah kenyataan di balik data dan kode.  Para guru honorer dari pulau jauh seperti Masalembu harus mempertaruhkan nyawa demi mengikuti proses seleksi yang pada akhirnya hanya memberikan harapan palsu.  Mereka harus menempuh perjalanan laut selama 14 jam, berangkat sejak lima hari sebelum jadwal seleksi karena kapal hanya beroperasi pada hari-hari tertentu.  Mereka menumpang di rumah keluarga, atau jika tidak punya...

Kebijakan terbaru pemerintah dan BKN dalam seleksi PPPK 2024 Tahap 2 layak disebut sebagai kebijakan menyakitkan.  Ribuan tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun diberi kode R4, bukan sebagai bentuk penghargaan, tapi sebagai label yang mempermalukan.  Mereka disuruh membuat surat lamaran amat rumit, melengkapi berkas, bahkan menghabiskan waktu dan biaya, hanya untuk diberi status “didata”.  Tidak ada formasi, tidak ada kepastian, tidak ada penghargaan. Alasannya? Sekadar pendataan. Sebuah dalih yang dangkal dan tidak masuk akal.  Jika hanya untuk mendata, kenapa harus membebani peserta dengan proses administratif?  Kenapa harus ada surat lamaran segala, kalau ujung-ujungnya tidak ada peluang? Inilah bentuk pemborosan anggaran dan energi.  Negara memaksa ribuan peserta melalui proses sia-sia, seolah lupa bahwa mereka adalah manusia, bukan robot.  Mirisnya, ini terjadi kepada para guru yang sudah puluhan tahun mengabdi, menghidupkan pendidikan n...

Pemerintah dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menatalkan kecewa mendalam di hati para tenaga honorer lewat kebijakan "pendataan" yang dibungkus dalam kode R4.  Pada seleksi kompetensi PPPK 2024 Tahap 2, ribuan peserta terjebak dalam sistem yang rumit dan melelahkan: diminta membuat surat lamaran, melengkapi berkas administratif.  Mereka berharap ada formasi, tapi pada akhirnya mendapat status R4.  Artinya? Mereka hanya "didata", tanpa jaminan formasi, tanpa peluang seleksi nyata. Ini bukan sekadar kekecewaan, tapi keputusan menyakitkan.  Bagaimana mungkin seseorang yang telah mengabdi belasan tahun di sekolah negeri, mengisi kekosongan guru, tiba-tiba dikategorikan hanya sebagai "data"?  Bila benar hanya untuk pendataan, mengapa harus melalui proses administratif yang rumit dan memakan anggaran negara?  Bukankah instansi tempat mereka bekerja selama bertahun-tahun sudah memiliki data valid tentang kinerja dan masa kerja mereka? Dengan dalih “pendat...

Surat Menteri PANRB Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 digembar-gemborkan sebagai harapan baru bagi tenaga honorer kategori R4.  Tapi benarkah demikian? Atau ini hanya ilusi harapan yang kembali digantung? Selama bertahun-tahun, honorer R4 diperlakukan bak bayangan di ruang gelap: hadir, bekerja, tapi tak pernah dianggap.  Mereka bukan guru lulus passing grade, bukan tenaga kesehatan, apalagi THK-II.  Tapi ironisnya, justru mereka yang paling lama mengabdi di sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan. Apakah itu tidak cukup? Kini, pemerintah menjanjikan "formasi khusus" bagi R4. Syaratnya pun berlapis: minimal satu tahun kerja, usia di bawah 56, pendidikan sesuai, dan IPK minimal 2,75.  Bahkan ada embel-embel: bisa diangkat tanpa tes kalau formasi sesuai.  Lagi-lagi, pakai kata kalau. Bukankah itu sinyal samar bahwa masih ada celah untuk digugurkan? Lebih ironis lagi, janji manis dari BKN tahun lalu soal peserta seleksi PPPK 2023 yang katanya tidak perlu buat surat l...

Surat resmi Menteri PANRB Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 membawa harapan bagi tenaga honorer kategori R4.  Selama ini, mereka adalah kelompok yang nyaris tak pernah disebut dalam afirmasi atau prioritas seleksi PPPK.  Padahal, sebagian besar telah mengabdi belasan tahun di instansi pemerintah. Bahkan ada THK ll pada seleksi kompetensi tahap 1 tahun 2025 kemarin gagal jadi PPPK.  Lalu, kini mereka diberikan peluang melalui formasi khusus PPPK 2025, asalkan memenuhi syarat tertentu - usia, masa kerja, kualifikasi pendidikan, dan status kepegawaian.  Bahkan, ada kemungkinan diangkat langsung jika formasi sesuai. Ini jelas menjadi angin segar. Tapi, harapan itu belum sepenuhnya menenangkan jiwa.  Banyak honorer R4 masih dihantui kekhawatiran: Apakah benar peluang ini nyata atau sekadar janji manis?  Apakah semua instansi akan serius membuka formasi khusus itu? Dan bagaimana jika ternyata formasi tak linear? Mereka tetap menunggu, berharap kali ini negara benar-ben...

Bu Yati (bukan nama sebenarnya), guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di salah satu SD Negeri di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, tak sanggup menyembunyikan kekecewaannya.  Selama 17 tahun, bukan waktu sebentar, mengabdi sebagai guru honorer, harapannya untuk diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kandas di Seleksi Kompetensi Tahap 2 tahun 2025. Miris! Selama hampir dua dekade, Bu Yati setia mendidik generasi muda di pelosok desa, walau dengan gaji minim dan status tanpa kepastian.  Tapi pengabdian panjang itu tak cukup hantarkan tiket menuju kelolosan.  Pemerintah nyatanya lebih menitikberatkan pada aspek teknis, dan tidak memberikan bobot berarti pada masa kerja. Yang lebih memilukan, Bu Yati termasuk dalam kategori honorer R4, yakni guru honorer yang tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).  Status ini membuatnya seakan "tidak pernah ada" dalam sistem, meski realitanya ia telah hadir, mengajar, dan mengabdi set...

Bu Mia (nama samaran), seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di salah satu SD Negeri di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, tak kuasa menahan kecewa.  Usianya sudah 45 tahun. Memiliki dua putri. Suaminya buruh lepas.  Setelah 20 tahun mengabdi sebagai guru honorer, Bu Mia harus menerima kenyataan pahit: Namanya tidak lolos dalam seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 tahun 2025. Padahal, selama dua dekade, Bu Mia bukan hanya mengajar, tapi juga menjadi sosok ibu, sahabat, dan pembimbing spiritual bagi murid-muridnya.  Tapi, rupanya masa pengabdian yang panjang tak cukup kuat menjadi syarat kelolosan. Yang lebih menyakitkan, Bu Mia tergolong dalam kategori honorer R4; kategori guru honorer yang tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).  Status ini membuatnya seperti “tidak dianggap” meskipun telah bertahun-tahun mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan. “Saya hanya ingin diakui. Bukan soal gaji be...

Harapan baru untuk para tenaga honorer kategori R4, kelompok yang selama ini seperti anak tiri dalam rekrutmen ASN.  Lewat surat resmi Menteri PANRB bernomor B/825/M.SM.02.00/2025, mereka kini mendapat peluang mengikuti jalur khusus PPPK 2025.  Meski bukan guru lulus PG, nakes, atau THK-II, mayoritas dari mereka telah lama mengabdi di instansi pemerintah tanpa kepastian status. Kebijakan baru ini membuka jalan, asalkan mereka memenuhi syarat: masa kerja minimal setahun, usia di bawah 56 tahun, pendidikan D3/S1, dan tidak dalam proses pensiun atau pernah diberhentikan tidak hormat.  Bahkan, jika formasi cocok, mereka bisa langsung diangkat tanpa tes. Wow keren!  Inilah saatnya negara menebus janji pada para honorer yang telah terlalu lama menunggu dalam diam. Tapi, di balik peluang ini, tetap ada kekhawatiran. Banyak tenaga honorer R4 masih ragu: Benarkah janji manis ini akan benar-benar diwujudkan?  Jangan sampai harapan ini hanya jadi formalitas di atas kertas,...

Seleksi PPPK 2024 Tahap 1 membuktikan janji pemerintah untuk menuntaskan THK-II hanyalah ilusi.  Mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi kini hanya bisa menggantungkan nasib pada janji-janji tanpa kepastian. Menjelang seleksi kompetensi PPPK Tahap 2, muncul kalimat manis "PPPK Paruh Waktu". Nadanya terdengar indah meninabobokan.  Selesai pengumuman Tahap 2 siapa saja yang lulus, muncul lagi istilah baru: “optimalisasi.”  Duh... Kata manis yang lagi-lagi jadi pengalihan isu. Mungkin sebagai pengobat kecewa bagi mereka yang tak lulus.  Faktanya, banyak peserta tetap tidak bisa meraih mimpinya.  Ada alasan lagi yang menyakitkan bagi sebagian besar peserta, yaitu ada istilah R4. Golongan ini tak tercatat di BKN. PPPK kini bukan solusi, tapi jebakan harapan.  Sistem berubah-ubah, nasib honorer makin terpuruk. Janji negara? Tinggal slogan yang memudar . [Surya]

Seleksi Kompetensi PPPK 2024 Tahap 1 sekali lagi membuktikan bahwa janji pemerintah terhadap penyelesaian nasib Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) hanyalah tong kosong.  Sejak awal, pemerintah menggembar-gemborkan akan menuntaskan pengangkatan THK-II menjadi PPPK.  Tapi, kenyataannya ribuan honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi malah tak masuk radar. Tidak tercover. Tidak terdata. Tidak dianggap. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, ini pengingkaran sistematis.  Di usia yang tidak lagi muda, para honorer yang dulu disebut "pahlawan tanpa tanda jasa" kini hanya bisa menggantungkan harapan pada mimpi.  Mereka dipinggirkan oleh sistem seleksi yang teknis di atas kertas, tapi politis dalam praktik. Lucunya, menjelang PPPK 2025 Tahap 2, muncul lagi jargon baru: PPPK Paruh Waktu. Sebuah istilah asing yang entah mau menyelesaikan masalah atau menambah luka.  Belum selesai kegaduhan karena banyak peserta tak terdata di BKN, kini pemerintah malah melemparkan m...

Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 1 tahun 2024 kembali membuka luka lama, terutama bagi Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang sejak lama digadang-gadang akan segera dituntaskan statusnya.  Jauh sebelum pelaksanaan seleksi, pemerintah telah menyampaikan komitmen untuk mengangkat THK-II teknis jadi PPPK.  Tapi kenyataan di lapangan sungguh berbeda: Banyak dari mereka yang tidak tercover. Mereka, yang sudah mengabdi bertahun-tahun, kini hanya bisa menatap harapan dari kejauhan.  Di usia yang tak muda lagi, janji pengangkatan jadi PPPK terasa makin absurd.  Mereka seolah dibenturkan dengan sistem yang makin kompleks dan berubah-ubah tanpa kepastian. Kini, Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2 tahun 2025 telah selesai, wacana baru kembali dilempar ke publik: PPPK Paruh Waktu.  Sebuah konsep yang belum jelas bentuk dan keadilannya, tapi seakan jadi pelipur lara bagi para peserta yang telah tersingkir.  Di sisi lain, muncul pula istilah “optimalisasi” bagi peserta yang t...

Seleksi PPPK Guru 2025 yang baru saja berlalu meninggalkan jejak kekecewaan mendalam bagi sebagian peserta, khususnya di Sumenep.  Di berbagai platform media sosial, muncul sindiran tajam yang memplesetkan akronim PPPK jadi “Peserta Pelengkap Penderita Karena tak masuk data.”  Sebuah permainan kata sarat ironi, lahir dari rasa ketidakadilan yang dialami para guru honorer lantaran mereka telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Pertanyaannya menggantung di langit Sumenep: Kok bisa mereka tidak terdata?  Bagaimana mungkin guru-guru yang sudah mencurahkan dedikasi selama lebih dari 15 tahun tiba-tiba seperti tak pernah ada dalam sistem?  Apakah sekadar karena faktor administrasi, atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar teknis? Sindiran ini bukan sekadar lelucon pahit. Ini adalah alarm.  Ketika para pengabdi pendidikan merasa diabaikan oleh negara, kepercayaan publik terhadap sistem seleksi makin rapuh.  Pemerintah harus menjawab: Bukan hanya dengan ...

Proses seleksi kompetensi PPPK 2025 kemarin di Sumenep menuai gelombang kekecewaan.  Bukan hanya karena banyak yang gagal, tapi yang lebih menyakitkan: sejumlah peserta justru tidak muncul dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kekecewaan pun membanjiri media sosial. Sindiran tajam dilontarkan peserta yang merasa dipermainkan.  Mereka memplesetkan PPPK sebagai “Peserta Pelengkap Penderita Karena Tak Masuk Data”.  Sebuah ungkapan yang menyindir langsung ke jantung persoalan bahwa nasib mereka tak lebih dari pelengkap sistem yang amburadul. Kritik makin tajam karena ada diantara mereka yang mengabdi lebih 15 tahun sebagai guru honorer.  Warganet pun bersuara. Lalu apa kerja pemangku kebijakan daerah selama ini?  Jika tidak, ketidakpercayaan terhadap sistem PPPK hanya akan makin dalam. [Surya]

Seleksi Kompetensi PPPK 2025 menyisakan kekecewaan mendalam bagi sejumlah peserta di Kabupaten Sumenep.  Pasalnya, tidak sedikit dari mereka yang dinyatakan tidak lolos dan bahkan tak tercatat dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kekecewaan itu pun ramai disuarakan di berbagai platform media sosial.  Beberapa peserta melampiaskan rasa frustrasinya dengan sindiran pedas, salah satunya memplesetkan singkatan PPPK menjadi “Peserta Pelengkap Penderita Karena Tak Masuk Data”. Sindiran ini menyebar luas dan menuai beragam reaksi dari warganet.  Sebagian besar merasa heran bagaimana mungkin peserta yang sudah ikut ujian, lengkap dengan administrasi, justru tidak terdata sama sekali. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar soal transparansi dan akurasi proses seleksi.  Para peserta berharap ada klarifikasi resmi dari pihak terkait untuk menjawab kegelisahan mereka. [Surya]

Salah satu peserta Parade Musik Tradisional Tong Tong di Lapangan Giling. [Foto: Ifend] SUMENEP – Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, secara resmi melepas Parade Musik Tradisional Tong Tong di Lapangan Giling, Desa Pangarangan, Sabtu (28/06/2025).  Ribuan warga hadir menyambut semangat budaya dalam rangka Bulan Bung Karno. Dalam sambutannya, Kiai Imam menegaskan bahwa musik Tong Tong adalah warisan leluhur yang mencerminkan semangat gotong royong dan jati diri Madura. “Alhamdulillah, musik Tong Tong kini jadi bagian Kharisma Event Nusantara (KEN) 2025. Ini pengakuan nasional yang harus kita jaga bersama,” ungkapnya. Ia juga mengajak generasi muda untuk aktif melestarikan budaya, bukan hanya menonton. Sementara itu, Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, H. Moh. Iksan, S.Pd., M.T., menjelaskan bahwa parade ini diikuti oleh enam grup musik Tong Tong dari berbagai kecamatan. Penyelenggaraan acara ini tidak hanya menampilkan seni pertunjukan, tetapi juga menegaskan nilai-nilai keb...

DPKS gelar Rembuk Pendidikan. [Foto: Surya] SUMENEP — Sebuah ungkapan kekecewaan disampaikan kelompok pengawas bina Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Sumenep.  Hal itu terkait proses pembuatan kurikulum yang kerapkali ditolak Dinas Pendidikan. Rabu (25/6/2025).  Penolakan tersebut dinilai tidak proporsional karena kesalahan yang ditemukan sejatinya bukan kesalahan fatal. Permasalahan ini disampaikan langsung oleh juru bicara pengawas bina TK dalam forum Rembuk Pendidikan. Serap aspirasi ini digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep. “Kita tahu, TK binaan saya adalah swasta. Tapi proses pembuatan kurikulumnya selalu saja ditolak, bahkan berkali-kali, hanya karena kesalahan kecil. Ini sangat menyita waktu, tenaga, dan biaya. Harus bolak-balik ke Dinas Pendidikan. Saya sebagai pengawas yang membawahi 27 kecamatan juga sangat kecewa,” tegas sang juru bicara di hadapan para peserta rembuk. Menurut para pengawas, sikap Dinas Pendidikan y...

Rembuk Pendidikan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep. [Foto: Surya] SUMENEP — Ketimpangan mencolok antara sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Sumenep akhirnya meledak di forum Rembuk Pendidikan yang digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep, bertempat di Graha STKIP PGRI. Rabu (25/6/2025).  Kelompok pengawas bina SMP angkat bicara, menyuarakan keresahan yang selama ini dipendam. “Sekolah negeri seperti dikurung aturan. Guru-gurunya takut bergerak. Mau bikin acara saja pikir seribu kali. Sementara sekolah swasta? Bebas! Orang tua siap keluar jutaan rupiah demi acara perpisahan megah,” tegas salah seorang juru bicara pengawas bina SMP.  Para pengawas menyebut bahwa tenaga pendidik di SMP negeri lebih memilih bermain aman ketimbang menjalankan kegiatan bermakna, hanya karena takut dianggap melanggar regulasi.  Padahal, kegiatan seperti perpisahan bisa berdampak besar: Memperkuat hubungan sekolah dan masyarakat, serta menarik minat calon siswa baru. “Kalau begini terus, ...

Rembuk Pendidikan di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep. [Foto: Surya] SUMENEP — Kelompok pengawas bina SMP di Kabupaten Sumenep menyuarakan keresahan atas ketimpangan perlakuan regulasi antara sekolah negeri dan swasta. Rabu (25/6/2025).  Menurut mereka, aturan yang terlalu kaku justru menghambat kreativitas dan inisiatif di sekolah negeri. Keresahan ini disampaikan dalam forum Rembuk Pendidikan yang digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep.  Dalam kesempatan itu, para pengawas menyoroti bahwa sekolah negeri sering terikat oleh berbagai regulasi yang membuat tenaga pendidik enggan melaksanakan kegiatan non-akademik yang berdampak positif. “Kalau di sekolah negeri, para guru takut ambil risiko karena khawatir melanggar aturan. Padahal, kegiatan seperti perpisahan siswa bisa menjadi sarana promosi untuk menarik siswa baru,” ungkap juru bicaranya. Sementara itu, sekolah swasta dinilai lebih bebas dalam bergerak.  Bahkan, pada momen perpisa...

Rembuk Pendidikan yang digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep. [Foto: Surya] SUMENEP — Kelompok pengawas bina SD menyuarakan keresahan mereka terhadap berbagai persoalan yang dialami banyak sekolah dasar di sejumlah kecamatan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Rabu (25/6/2025).  Penyampaian itu dituangkan dalam forum Rembuk Pendidikan yang digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), bertempat di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep. Dalam forum tersebut, para pengawas mengungkapkan kekhawatiran serius terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah yang memprihatinkan.  Banyak gedung sekolah mengalami kerusakan berat, tapi tak kunjung direhabilitasi.  Padahal, kondisi tersebut membahayakan keselamatan siswa dan guru dalam kegiatan belajar-mengajar. Tapi, upaya rehabilitasi sering terhambat oleh regulasi.  Berdasarkan aturan yang berlaku, sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 60 orang tidak bisa diusulkan untuk rehap.  Kebijakan ini dinilai tidak ber...

Rembuk Pendidikan DPKS. (Foto: Surya)  Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, kelompok komite SD menyampaikan usulan penting. Rabu (25/6/2025).  Usulan tersebut disampaikan dalam kegiatan bertajuk “Kolaborasi Pendamping Satuan Pendidikan dengan Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” yang digelar oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep. Acara dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Sumenep tersebut dikemas jadi Rembuk Pendidikan.  Kelompok komite mengusulkan agar setiap kali pengawas melakukan kunjungan ke sekolah binaannya, pengawas tidak hanya bertemu kepala sekolah dan guru, tapi juga menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan komite sekolah. Menurut juru bicara kelompok komite, selama ini pengawas hanya menerima laporan formal dari pihak sekolah, sehingga belum tentu mendapatkan gambaran utuh mengenai situasi dan tantangan yang sebenarnya dihadapi sekolah, baik dalam hal sarana prasarana, proses pembelajaran, maupun hu...

Kepala Disdik Sumenep bersama DPKS. [Foto: Surya] Kondisi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Sumenep saat ini menyisakan keprihatinan mendalam. Rabu (25/6/2025).  Banyak gedung sekolah tak layak huni, bahkan membahayakan keselamatan peserta didik.  Sebuah realita pahit yang diungkap langsung oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Mulyadi, M.Pd, dalam acara Kolaborasi Pendamping Satuan Pendidikan dengan Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.  Acara yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Sumenep tersebut digelar di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep. Menurut Mulyadi, DPKS bukanlah lembaga eksekutor yang bisa langsung memperbaiki kondisi tersebut.  DPKS hanya bisa memberikan rekomendasi dan mendorong pihak terkait untuk segera bertindak.  Tapi sayangnya, perhatian yang diberikan pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan, terutama di kepulauan, masih sangat minim.  Hal ini tentu jadi alarm bagi semua pihak yang peduli terhadap ma...

KH Ahmad Hannan. [Foto: Surya] SUMENEP — Haflatul imtihan dan tasyakkuran kelas akhir MDT Al-Furqon berlangsung sukses. Kamis (26/6/2025).  Acara digelar di Dusun Benteng Utara, Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan. Kegiatan ini merupakan penutup tahun ajaran 2024/2025. Acara diisi dengan berbagai penampilan santri. Ada juga pemberian penghargaan untuk santri berprestasi. Puncak acara diisi dengan ceramah agama. KH Ahmad Hannan hadir sebagai penceramah. Dalam ceramahnya, ia mengajak wali santri untuk tetap dekatkan anak-anaknya dengan pesantren. "Jangan pisahkan anak dari pesantren. Tantangan ke depan sangat kompleks," ujar KH Ahmad Hannan. Menurutnya, pesantren bukan sekadar tempat belajar. Pesantren adalah tempat membentuk akhlak dan karakter. Pesantren juga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Ceramah KH Ahmad Hannan disambut antusias. Para wali santri tampak menyimak dengan serius. Acara ini juga jadi ajang silaturahmi. Kepala MDT Al-Furqon menyampaikan terima kasi...

Ustadz Agus Sugianto. [Foto: Surya] SUMENEP – Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Al-Furqon, Dusun Benteng Utara, Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, sukses menggelar acara haflatul imtihan dan tasyakkuran kelas akhir tahun ajaran 2024/2025.  Acara yang berlangsung meriah dan penuh haru ini menjadi puncak dari rangkaian pembelajaran yang menekankan pembinaan akhlak, mental, dan spiritual santri. Kamis (26/6/2025).  MDT Al-Furqon dikenal bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tapi juga sebagai tempat yang serius membina kepribadian santri secara menyeluruh.  Para guru di madrasah ini memiliki komitmen tinggi dalam mendampingi para santri, tidak hanya secara akademis, tapi juga dalam membentuk karakter, etika, dan kepekaan spiritual.. Dalam sambutannya, Kepala MDT Al-Furqon, Ustadz Agus Sugianto, menegaskan bahwa perhatian terhadap perkembangan mental dan spiritual para santri adalah bagian penting dari misi pendidikan madrasah. “Kita harus bangga punya anak yang ...

Agus Sugianto. [Foto: Surya] SUMENEP — Haflatul Imtihan dan Tasyakkuran kelas akhir Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Al-Furqon, Dusun Benteng Utara, Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, berlangsung meriah dan sukses sesuai rencana. Kamis (26/6/2025).  Acara ini menjadi momen puncak penutup tahun pelajaran sekaligus ungkapan syukur atas pencapaian para santri yang telah menyelesaikan masa belajarnya. Dalam sambutannya, Kepala MDT Al-Furqon, Ustadz Agus Sugianto, S.Pd menyampaikan rasa bangga dan harapannya kepada seluruh wali santri.  Ia mengajak para orang tua untuk terus mendukung pendidikan agama anak-anak mereka. “Kita harus bangga punya anak yang mengenyam pendidikan di sini. Karena seluruh peserta didik bukan hanya diajarkan ilmu agama, tapi juga sopan santun, akhlak, dan tingkah laku yang baik," tegas Agus.  Acara yang dihadiri para wali santri, tokoh masyarakat, dan pengurus yayasan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus refleksi atas proses pendidikan di MDT ...

KH Djamaluddin Johan. [Foto: Surya] SUMENEP – Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Al-Furqon yang berlokasi di Dusun Benteng Utara, Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan sukses menggelar acara Haflatul Imtihan dan Tasyakkuran Kelas Akhir. Kamis pagi (26/6/2025).  Kegiatan yang berlangsung penuh khidmat menjadi momentum tahunan yang dinantikan sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan para santri dalam menyelesaikan pendidikan diniyah. Acara tersebut juga dihadiri oleh para wali santri, tokoh masyarakat, serta segenap civitas Yayasan Pendidikan Islam Nurul Jamal Al-Furqon.  Dalam sambutannya, pengasuh yayasan, KH Djamaluddin Johan, mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran acara dan menyampaikan harapan besar kepada para orang tua santri. "Kami berharap para wali santri terus berupaya memotivasi anak-anaknya agar bisa mengenyam pendidikan Islam. Minimal, anak-anak kita bisa membaca dan menulis Al-Qur’an dengan baik," tegas KH Djamaluddin dalam sambutannya. Ia juga menuturka...

Rembuk Pendidikan. [Foto: Surya] SUMENEP — Sebagai ikhtiar peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan melalui berbagai pendekatan kolaboratif. Rabu (25/6/2025).  Salah satunya diwujudkan dalam kegiatan Rembuk Pedidikan dengan tema Kolaborasi Pendamping Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, yang digelar di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep. Acara ini menjadi wadah penting untuk membangun komunikasi dan kerja sama antara berbagai elemen pendidikan, termasuk pendamping satuan pendidikan, komite sekolah, serta unsur pemerintah.  Dalam sambutannya, Mulyadi, M.Pd. selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan ruang bersama untuk menggali berbagai akar persoalan pendidikan di lapangan. “Rembuk pendidikan ini tidak bertujuan mencari siapa yang salah, tapi lebih fokus kepada identifikasi masalah secara mendalam dan pencarian solusi nyata yang bisa diterapkan bersama,” ucap Mu...

Acara purnawiyata Ponpes Annidhamiyah. [Foto: Surya] PAMEKASAN — Dewan Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Annidhamiyah, Lora Ainor Ridho, mengajak para siswa yang lulus tahun ajaran 2024/2025 untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada acara purnawiyata yang digelar secara meriah di lingkungan pesantren, Selasa (24/6/2025). “Lulusan tahun ini saya harap tidak berhenti sampai di sini. Teruslah belajar ke tingkat lebih tinggi, demi masa depan dan kemaslahatan umat,” ujar Lora Ainor Ridho dalam pidatonya. Acara purnawiyata tersebut berlangsung spektakuler dengan panggung megah yang dihiasi lampu warna-warni.  Kegiatan ini diikuti oleh seluruh wali santri dari unit pendidikan RA, MI, SMP, hingga SMA yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Annidhamiyah. Momen istimewa terjadi setelah lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Pembawa acara mengajak seluruh hadirin tetap berdiri untuk menyanyikan lagu "Ya Lal Wa...

Lora Ainur Ridho. [Foto: Surya] PAMEKASAN - Pondok Pesantren Annidhamiyah baru-baru ini menggelar acara purnawiyata kelas akhir tahun ajaran 2024/2025 yang spektakuler. Selasa (24/6/2025).  Acara ini dihadiri oleh seluruh wali santri dari RA, MI, SMP, dan SMA, dan dimeriahkan dengan gaya panggung megah yang dihiasi lampu warna-warni. Dalam sambutannya, Lora Ainor Ridho, atas nama dewan pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Annidhamiyah, berpesan kepada para siswa yang lulus sekolah untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh dari lembaga pendidikan Islam Annidhamiyah.  "Kami berharap agar para siswa bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi generasi yang berakhlak mulia," ujarnya.  Acara purnawiyata ini merupakan momen penting bagi para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka di Pondok Pesantren Annidhamiyah.  "Semoga para siswa bisa menjadi penerus yang baik dan mengharumkan nama lembaga pendidikan Islam Annidhamiyah," pungkas Lora Ai...