PPPK Paruh Waktu: Jurus Baru Pemerintah Menguras Anggaran?🔥

Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kembali memunculkan tanda tanya besar. 

Sekilas, aturan ini terdengar seperti angin segar. Ada peluang untuk para honorer yang sudah lama mengabdi. 

Tapi mari kita telisik lebih dalam: syaratnya ternyata harus punya ijazah yang sesuai jabatan, terdata di database BKN atau minimal punya masa kerja dua tahun, dan—ini yang paling mencurigakan—harus sudah ikut seleksi CPNS atau PPPK 2024 tapi tidak lolos karena tidak ada formasi.

Logikanya terbalik. Kalau memang tidak ada formasi, kenapa disuruh ikut seleksi? 

Seperti yang terjadi di Kabupaten Sumenep, formasi guru kelas untuk seleksi tahap 2 PPPK 2024 sudah habis. 

Tapi para guru tetap dipaksa ikut seleksi, dengan ancaman: Jika tidak ikut, mereka tidak akan bisa mendaftar lagi ke depan.

Lalu, untuk apa semua ini? Hanya untuk mencatat kegagalan massal?

Biaya tes, verifikasi berkas, perjalanan, bahkan waktu yang dikorbankan—semuanya jadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada nasib guru honorer. 

Pemerintah seperti bermain-main dengan harapan rakyat. Jika memang formasi kosong, lebih baik jangan adakan seleksi. 

Daripada menggelar seremoni besar-besaran hanya untuk mengumumkan: “Maaf, kalian tidak bisa kami angkat karena tak ada formasi.”

Ini bukan sekadar pemborosan. Ini bisa disebut proyek terselubung, menghabiskan anggaran dengan label "pendataan" dan "seleksi." 

Padahal yang dikeruk justru kepercayaan publik. Sekali lagi, guru-guru honorer menjadi korban janji manis yang ternyata beracun.

Kalau pemerintah memang serius ingin mengangkat honorer jadi PPPK, kenapa tidak langsung buka formasi nyata? 

Kenapa tidak prioritaskan mereka yang sudah mengabdi belasan tahun di sekolah-sekolah terpencil?

Jangan biarkan PPPK paruh waktu jadi topeng untuk menutupi ketidakseriusan dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer. [Surya]