Pengawas Bina TK Kecewa: Kurikulum Ditolak Berkali-Kali oleh Dinas Pendidikan Sumenep🔥

DPKS gelar Rembuk Pendidikan. [Foto: Surya]

SUMENEP — Sebuah ungkapan kekecewaan disampaikan kelompok pengawas bina Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Sumenep. 

Hal itu terkait proses pembuatan kurikulum yang kerapkali ditolak Dinas Pendidikan. Rabu (25/6/2025). 

Penolakan tersebut dinilai tidak proporsional karena kesalahan yang ditemukan sejatinya bukan kesalahan fatal.

Permasalahan ini disampaikan langsung oleh juru bicara pengawas bina TK dalam forum Rembuk Pendidikan.

Serap aspirasi ini digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep.

“Kita tahu, TK binaan saya adalah swasta. Tapi proses pembuatan kurikulumnya selalu saja ditolak, bahkan berkali-kali, hanya karena kesalahan kecil. Ini sangat menyita waktu, tenaga, dan biaya. Harus bolak-balik ke Dinas Pendidikan. Saya sebagai pengawas yang membawahi 27 kecamatan juga sangat kecewa,” tegas sang juru bicara di hadapan para peserta rembuk.

Menurut para pengawas, sikap Dinas Pendidikan yang terlalu kaku dan tidak memberi pendampingan dalam proses perbaikan justru menghambat kemajuan satuan pendidikan anak usia dini. 

"Kami pikir, lembaga TK sudah membuat alhamdulillah. Karena membuat kurikulum tidak mudah," imbuhnya. 

Mereka berharap adanya pendekatan lebih humanis dan solutif supaya proses administrasi pendidikan tidak jadi beban tambahan bagi sekolah swasta.

Rembuk Pendidikan ini jadi wadah penting untuk menyuarakan realita di lapangan yang kerap tak terdengar di meja birokrasi. 

DPKS pun diminta untuk meneruskan aspirasi ini agar ada perbaikan sistem pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. [Surya]