Pengawas Bina SMP Sumenep Soroti Ketimpangan Aturan antara Sekolah Negeri dan Swasta🔥

Rembuk Pendidikan di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep. [Foto: Surya]

SUMENEP — Kelompok pengawas bina SMP di Kabupaten Sumenep menyuarakan keresahan atas ketimpangan perlakuan regulasi antara sekolah negeri dan swasta. Rabu (25/6/2025). 

Menurut mereka, aturan yang terlalu kaku justru menghambat kreativitas dan inisiatif di sekolah negeri.

Keresahan ini disampaikan dalam forum Rembuk Pendidikan yang digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep. 

Dalam kesempatan itu, para pengawas menyoroti bahwa sekolah negeri sering terikat oleh berbagai regulasi yang membuat tenaga pendidik enggan melaksanakan kegiatan non-akademik yang berdampak positif.

“Kalau di sekolah negeri, para guru takut ambil risiko karena khawatir melanggar aturan. Padahal, kegiatan seperti perpisahan siswa bisa menjadi sarana promosi untuk menarik siswa baru,” ungkap juru bicaranya.

Sementara itu, sekolah swasta dinilai lebih bebas dalam bergerak. 

Bahkan, pada momen perpisahan, orang tua siswa swasta rela mengeluarkan dana hingga jutaan rupiah demi menyukseskan acara. 

Kondisi ini kontras dengan sekolah negeri, yang kerap ragu mengadakan kegiatan serupa meski potensinya besar.

Pengawas berharap ada peninjauan ulang terhadap regulasi yang membatasi ruang gerak sekolah negeri, terutama dalam hal kegiatan yang mendukung pengembangan karakter dan promosi sekolah.

“Kami tidak minta aturan dihapus, tapi dibuat lebih fleksibel dan memberi ruang bagi sekolah negeri untuk berkembang,” tegasnya. [Surya]