Apoy Madura

Ali (kiri) bersama keluarga Nenek Arbami dan LAZISNU. [Foto: Surya/Ali] SUMENEP - Sebuah video yang diunggah oleh media terasIndo.co.id pada Sabtu (19/4/2025) menyoroti kondisi memprihatinkan seorang nenek lumpuh bernama Arbami di Dusun Beringin Timur, RT.008/RW.007, Desa Beringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Madura. Kamis (24/4/2025).  Video tersebut viral di media sosial dan memicu respons cepat dari berbagai lembaga sosial di Madura, termasuk LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama) Sumenep serta pemerintah setempat. Ali, seorang jurnalis aktif dari terasIndo.co.id, mengungkapkan bahwa informasi tentang Arbami pertama kali disampaikan oleh temannya, Madani, mantan anggota LSM.  "Saya ditelepon Madani, yang memberitahu ada warga di Desa Beringin dalam kondisi sangat memprihatinkan: lumpuh selama 10 tahun dan tanpa tempat tinggal layak," kata Ali.  Beberapa hari kemudian, ia langsung mendatangi lokasi dan merekam kondisi Arbami sebagai dok...

MS Arifin (kiri) bersama pasien asam lambung. [Foto:Surya] YOGYAKARTA - Sakit asam lambung seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari, namun pengalaman seorang pria ini membuktikan bahwa kesembuhan bisa datang dengan cepat. Kamis (24/4/2025).  Sebelumnya, pasien pria tersebut kerap merasakan nyeri di ulu hati, mual, dan perut kembung.  Setelah mencoba Ramuan Banyu Urip, hasilnya sungguh di luar dugaan, hanya butuh 5 menit setelah mengonsumsi Ramuan Banyu Urip, gejala asam lambung hilang seketika. "Kunci kesembuhan pasien tidak hanya terletak pada konsumsi ramuan, tapi juga pada terapi kompres sebelumnya," ucap MS Arifin, pemilik Ramuan Banyu Urip.  Sebelum meminum ramuan, pasien dikompres terlebih dahulu di bagian kepala, dada, dan punggung menggunakan Ramuan Banyu Urip.  "Proses ini membantu melancarkan peredaran darah dan mempersiapkan tubuh agar lebih responsif terhadap khasiat Ramuan Banyu Urip," ungkap MS Arifin.  Hasilnya sungguh mengejutkan. Pasien meras...

Dilansir dari  terbitan.com, edisi  Rabu (23/4/2925), dugaan penyelewengan dana program padat karya senilai Rp100 juta di Desa Lenteng Timur, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai terungkap. Tiga kelompok masyarakat (Pokmas) yang disebut menerima dana tersebut tidak diketahui oleh pemerintah desa setempat dan tidak ada tanda-tanda kegiatan padat karya yang terlihat di wilayah desa. Kepala Desa Lenteng Timur juga tidak mengetahui keberadaan kelompok masyarakat tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan manipulasi data atau pembentukan Pokmas fiktif. Aktivis di Sumenep mendesak Kejaksaan Negeri Sumenep untuk melakukan penyelidikan dan menganggap ini sebagai dugaan korupsi yang terang benderang.[]

Dilansir dari radarmadura.jawapos.com, edisi Rabu (23/4/2025), dugaan penyimpangan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 terungkap di Kecamatan Bluto, Sumenep. Sebanyak 215 orang penerima program BSPS di enam desa diduga tidak sesuai peruntukan, dengan beberapa warga memanipulasi bangunan untuk lolos survei dan menggunakan bantuan untuk membangun musala dan dapur, bukan rumah tidak layak huni. Kepala Desa Errabu membenarkan adanya penyimpangan ini dan mengaku bahwa warga yang memiliki keinginan membangun rumah juga diajukan untuk mendapat program BSPS dengan cara memanfaatkan kuota yang ada.[]

Dilansir dari trendikabar.com, edisi Rabu (23/4/2025), Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda, mencopot Aiptu JH dari jabatannya sebagai Kanit Reskrim Polsek Dungkek akibat dugaan pelanggaran etik dan prosedur dalam penanganan perkara hukum. Langkah ini diapresiasi oleh kuasa hukum pelapor, Sulaisi Abdurrazaq, namun ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal kepolisian. Sulaisi menyoroti adanya dugaan permintaan uang oleh oknum penyidik dan pelanggaran prosedural dalam penanganan kasus, serta mengimbau reformasi internal untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.[]

Dilansir dari beritalima.com, edisi Rabu (23/4/2025), Polres Sampang berhasil menangkap seorang kurir narkoba yang membawa sabu-sabu seberat hampir 1 kilogram di Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang. Pelaku berinisial A (21) diamankan dengan barang bukti 9 bungkus sabu-sabu seberat total 938,73 gram. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat, dan pelaku mengakui telah dua kali mengedarkan narkoba untuk mendapatkan keuntungan. Pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun atau bahkan hukuman mati. Kapolres Sampang menghimbau masyarakat untuk terus memerangi peredaran narkoba.[]

Dilansir dari detektifjatim.com, edisi Rabu (23/4/2025), ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) Non-Kategori di Kabupaten Pamekasan mengeluhkan keterlambatan pencairan insentif sebesar Rp600 ribu yang biasanya cair menjelang Hari Raya Idul Fitri. Guru-guru tersebut berharap agar insentif itu segera dicairkan sehingga bisa merasakan manfaatnya. Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pamekasan, Fadlillah, menjelaskan bahwa dana insentif tersebut ada namun belum cair, dan pihaknya sedang berupaya untuk mempercepat pencairannya. Jumlah penerima insentif sekitar 5 ribu lebih guru dengan kriteria tertentu.[]

Kepada Yth. Bapak Said Abdullah,Anggota DPR RI Fraksi PDIP Periode 2024–2029         Jakarta Salam sejahtera, Sebagai putra daerah ujung timur Pulau Garam Madura, Sumenep, yang telah lima kali dipercaya rakyat jadi wakil di parlemen, Bapak tentu mengerti betul dengan kondisi tanah kelahiran kita.  Kabupaten Sumenep, yang dijuluki "Kota Keris", masih tercatat sebagai wilayah dengan kemiskinan tertinggi ketiga di Jawa Timur berdasarkan data BPS.  Ironisnya, di tengah gencarnya pembagian angpao dan bantuan tunai yang Bapak lakukan di masjid-masjid atau pada acara tertentu, kemiskinan struktural seolah tak kunjung teratasi. Kekayaan vs Tanggung Jawab Sosial Berdasarkan LHKPN per 29 Maret 2024, total harta Bapak mencapai Rp101,9 miliar, dengan aset utama berupa 45 properti di Jakarta Selatan, Surabaya, dan Sumenep senilai Rp66,5 miliar, serta surat berharga Rp45,2 miliar.  Angka ini menunjukkan kapasitas finansial yang luar biasa. Namun, pertanyaan kri...

Dilansir dari demarkasi.co, edisi Rabu (23/4/2025), Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan perbaikan jalan rusak di Kecamatan Guluk-Guluk, khususnya di Desa Pordapor, yang sebelumnya sering memakan korban. Masyarakat setempat mengapresiasi langkah cepat Pemkab Sumenep dalam merespon kritik dan masukan warga. Perbaikan jalan ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas dan mengurangi potensi kecelakaan. Warga setempat, Sudai, menyambut baik perbaikan ini dan berterima kasih kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang telah menjalankan jargon "Bismillah Melayani" secara maksimal.[]

Dilansir dari suaramadura.id, edisi (23/4/2925), kasus dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep yang merugikan negara puluhan miliar rupiah kini menarik perhatian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sumenep pada 24 April untuk menyelidiki kasus tersebut. Dugaan korupsi ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Pendamping dan Korkab yang diduga melakukan penyimpangan realisasi program dengan modus rekayasa toko material dan pemotongan anggaran masyarakat. Sidak ini sebagai langkah tindak lanjut kasus yang telah menjadi perhatian nasional.[]

Dilansir dari madurapost.net, edisi Senin (21/4/2025), kasus penertiban kWh meter di tambak udang milik Jailani di Desa Lapa Taman, Sumenep, masih belum terselesaikan. Pihak PLN Sumenep menyatakan bahwa laporan yang memicu tindakan penertiban berasal dari seseorang bernama Iksan dengan surat kuasa dari saudara Jailani, Bunahwi. Namun, terdapat kejanggalan dalam kronologi kejadian karena petugas PLN, Benny, sudah mendatangi lokasi tambak sebelum laporan resmi dari Iksan tercatat. Dugaan mengarah pada keterlibatan Dani, mantan pegawai PLN yang dipecat pada Januari 2025, dalam kasus ini. Banyak pihak meragukan prosedur dan keabsahan tindakan PLN dalam kasus ini.[]

Dilansir dari madurapost.net, edisi Selasa (22/4/2025), kasus penggantian kWh meter di tambak udang milik Jailani menimbulkan pertanyaan setelah terungkap bahwa laporan dugaan penyalahgunaan listrik yang menjadi dasar tindakan PLN berasal dari seseorang bernama Iksan yang tidak diketahui identitasnya. Laporan tersebut disertai surat kuasa yang tidak mencantumkan tanggal dan menjadi dasar PLN mengganti meteran listrik di tambak Jailani. Jailani sendiri tidak mengenal Iksan dan meragukan keabsahan laporan tersebut. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang prosedur dan keabsahan tindakan PLN, serta potensi masalah sistemik dalam pengelolaan teknis PLN di lapangan.[]

Dilansir dari limadetik.com, edisi Selasa (22/4/2025), warga Desa Bancamara, Kecamatan Dungkek, melakukan aksi unjuk rasa di Polres Sumenep untuk menuntut pencopotan Kanit Reskrim Polsek Dungkek, Joko Dwi Heri Purnomo, yang diduga melakukan pelanggaran dengan meminta uang pelicin kepada pelapor kasus pengrusakan pagar. Kuasa hukum korban, Sulaisi Abdurrazaq, meminta Kapolres Sumenep untuk segera mencopot Joko dari jabatannya. Polres Sumenep melalui Kabag SDM, AKP Widiarti, memastikan akan mencopot Joko, namun membutuhkan tanda tangan Kapolres yang saat ini sedang tidak berada di tempat. Polres Sumenep juga akan mengambil alih penanganan kasus pengrusakan pagar dari Polsek Dungkek. Massa aksi membubarkan diri setelah ada pernyataan dari pihak Polres Sumenep yang siap mencopot Joko.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Senin (21/4/2025), Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menolak memberikan komentar terkait mobil dinasnya yang menggunakan pelat nomor tidak sesuai data kepolisian dan menunggak pajak. Berdasarkan data kepolisian, pelat nomor M 1 TP yang digunakan seharusnya untuk mobil Hyundai Santa FE, bukan Hyundai Ioniq yang digunakan Bupati. Ketika dikonfirmasi, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo tidak bersedia memberikan klarifikasi dan mengarahkan ke Kabag Umum. Namun, setelah dikonfirmasi, mobil dinas Bupati telah berganti ke pelat nomor asli M 1541 VP yang sesuai dengan data kepolisian.[]

MS Arifin (kiri) bersama orang tua Lala. [Foto: Surya] SOLO - Nuansa khidmat mengiringi prosesi lamaran pasangan Mada, putra MS Arifin (pimpinan Therapy Banyu Urip, Yogyakarta), dengan Lala, sang pujaan hati dari Solo. Ahad (13/4/2025).  Acara berlangsung di Canting Londo Kitchen, bernuansa Jawa klasik yang menambah kesakralan momen pertemuan dua keluarga.  Diawali sambutan hangat dari keluarga Lala, prosesi lamaran berjalan lancar dengan tata cara adat Jawa.  Mada, yang didampingi orang tua dan keluarga besar, menyampaikan maksud lamaran secara resmi. MS Arifin, selaku ayahanda Mada, turut menyampaikan harapannya:  "Semoga Mada dan Lala nanti jadi pasangan harmonis, rukun, dan sakinah mawaddah warohmah. Kami percaya, perjalanan mereka akan diiringi kebahagiaan." Canting Londo Kitchen dipilih sebagai lokasi lamaran karena menggabungkan unsur tradisional Jawa dengan sentuhan modern.  Menu yang disajikan juga tak kalah spesial, dengan hidangan khas Solo.  Pro...

Dilansit dari terasindo.co.id, edisi Selasa (22/4/2025) Camat Rubaru, Tabrani, menegaskan komitmennya untuk mengawasi program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto di Sumenep. Ia meminta kepala desa di Rubaru untuk serius menjalankan program tersebut dengan memanfaatkan Dana Desa secara tepat sasaran. Tabrani juga akan memfasilitasi kerjasama antara desa dengan Dinas Pertanian Sumenep untuk mendukung program ketahanan pangan. Ia menekankan bahwa 20% dari total Dana Desa wajib digunakan untuk program ketahanan pangan dan harus dijalankan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Tabrani juga menegaskan bahwa program ketahanan pangan harus disukseskan sampai pasca panen dan hasil panen harus dibeli pemerintah desa.[]

Dilansir dari penademokrasi.id, edisi Selasa (22/4/2025), Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang menyelesaikan proses pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 hingga tahap penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo secara simbolis menyerahkan SK kepada ratusan CPNS dan PPPK yang akan mengisi berbagai formasi kebutuhan perangkat daerah. Bupati menekankan pentingnya dedikasi, integritas, dan profesionalisme dalam bekerja sebagai pelayan publik dan mengharapkan CPNS dan PPPK menunjukkan etos kerja tinggi dan memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan daerah. Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia atas keberhasilan menyelesaikan proses seleksi hingga penyerahan SK secara cepat dan tepat waktu.[]

Dilansir dari pekaaksara.com, edisi Senin (21/4/2025), Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan bahwa penyaluran bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan dilakukan secara transparan dan tanpa pemotongan. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Sumenep menegaskan bahwa bantuan akan disalurkan secara penuh sesuai ketentuan. Program ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh hunian layak dan dijadwalkan mulai direalisasikan pada awal Juni 2025 dengan 150 calon penerima manfaat yang telah ditetapkan.[]

Dilansir dari nusainsider.com, edisi Senin (21/4/2025), Pemerintah Kabupaten Sumenep secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Formasi Tahun 2024 kepada 244 peserta yang dinyatakan lulus seleksi. Penyerahan SK dilakukan di halaman Kantor Bupati Sumenep dan dipimpin langsung oleh Bupati Achmad Fauzi. Dari 420 posisi yang tersedia, masih ada 176 formasi yang belum terisi dan akan diisi dalam tahap seleksi lanjutan yang dijadwalkan mulai 29 April hingga 8 Mei 2025. Bupati Sumenep mengapresiasi dedikasi dan integritas peserta seleksi dan berharap ASN baru dapat membawa perubahan positif dalam pelayanan publik.[]

YOGYAKARTA - Madu Herbal Banyu Urip sudah jjadi salah satu produk herbal yang banyak dicari karena khasiatnya. Senin (21/4/2025).  Menurut MS Arifin, pemilik sekaligus terapis di Therapy Banyu Urip yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram, Sleman, Yogyakarta, madu ini diformulasikan secara khusus dengan campuran bahan-bahan alami berkualitas.  "Madu Herbal Banyu Urip mengandung nutrisi alami yang membantu memulihkan energi setelah beraktivitas berat," ucap MS Arifin.  Kandungan glukosa dan fruktosa dalam madu mudah diserap tubuh, cocok dikonsumsi pekerja keras atau mereka yang sering merasa lelah. Kombinasi madu murni dan rempah-rempah pilihan dalam produk ini membantu meningkatkan sistem imun, sehingga tubuh lebih tahan terhadap penyakit. "Madu Banyu Urip berfungsi untuk memperbaiki sirkulasi darah, mengurangi risiko hipertensi, dan menjaga kesehatan jantung," tambahnya.  Madu ini juga dikenal sebagai tonik alami yang mempercepat pemulihan tubuh setelah sakit, berk...

Dilansir dari news9.id, edisi Senin (21/4/2025), beredar isu tentang dugaan perselingkuhan antara YS, seorang bidan di Puskesmas Bluto dan istri seorang anggota polisi, dengan MR, seorang oknum anggota TNI yang pernah bertugas di Koramil Kecamatan Bluto. Menurut sumber terpercaya, perselingkuhan ini diduga dimulai sekitar tahun 2004-2005, dengan YS sering menelepon MR saat suaminya berangkat kerja dan bertemu secara diam-diam. Dugaan perselingkuhan ini menyebabkan keretakan hubungan keluarga YS dengan suaminya.[]

Dilansir dari suaramadura.id, edisi Senin (21/4/2025), seorang pria bernama Rahem dari Sumenep, Madura, diduga mengelola empat perusahaan rokok (PR) tanpa produksi, tapi hanya untuk "berternak pita cukai". Rahem menebus pita cukai di Bea Cukai Madura dan menjualnya kembali ke perusahaan rokok di Jawa, terutama di Malang. Praktik ini diduga kuat dilakukan dengan empat PR yang dikuasai Rahem, yaitu PR Pandi Mas, PR A Rahmat Jaya, PR Berkah Azhar, dan PR Faiz. Aliansi Progresif Sumenep menuding Bea Cukai Madura mengetahui praktik ini, tapi sengaja menutup mata karena mendapat keuntungan. Dalam waktu dekat mereka akan melakukan audiensi dengan Bea Cukai Madura untuk menuntut pencabutan ijin PR yang bermasalah.[]

Dilansir dari terbitan.com, edisi Senin (21/4/2925), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Taretan Legal Justika menggelar aksi damai di depan Mapolres Sumenep untuk menuntut pemecatan Kanit Reskrim Polsek Dungkek, Joko Dwi Heri Purnomo, yang diduga melakukan pemerasan terhadap rakyat kecil. Joko diduga meminta uang kepada pelapor agar kasus perusakan pagar bisa dilanjutkan. LBH Taretan Legal Justika mendesak Kapolres Sumenep untuk memecat Joko dan mengambil alih kasus perusakan pagar di Bancamara. Jika tidak ada tanggapan, mereka akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar.[]

Dilansir dari demarkasi.com, edisi Senin (21/4/2025), warga Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang di tengah jalan utama yang rusak parah. Jalan tersebut sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki dan telah memakan korban kecelakaan tunggal lebih dari 5 orang dalam beberapa bulan terakhir. Anggota DPRD Sumenep, Akhmadi Yazid, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk segera melakukan perbaikan jalan, karena perbaikan tidak boleh menunggu sampai menimbulkan korban susulan. Sementara itu, kepala Dinas PUTR belum memberikan respons terkait kasus ini.[]

Dilansir dari radarmadura.jawapos.com, edisi Ahad (13/4/2025), Sumenep merupakan sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Madura, memiliki empat permata wisata bahari yang memikat, yaitu Gili Labak, Pantai Slopeng, Pantai 9, dan Pantai Lombang. Gili Labak menawarkan keindahan bawah laut yang masih perawan,Pandai sementara Pantai Slopeng menjadi tempat favorit untuk menyaksikan sunset yang romantis. Pantai 9 memiliki keunikan garis pantai yang menyerupai angka sembilan, sedangkan Pantai Lombang menawarkan kombinasi pasir putih dan hutan cemara yang menyegarkan. Keempat pantai ini menjadi destinasi wisata populer saat libur Lebaran dan menawarkan pengalaman berlibur yang berbeda-beda.[]

Dilansir dari detektifjatim.com, edisi Ahad (20/4/2025), seorang wrga berinisial RP mengungkap dugaan keterlibatan istri Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, dalam kasus jual beli kios eks PJKA di kawasan stasiun Pamekasan. RP membeli kios tersebut dari almarhumah HT, ibu kandung TAS yang diduga istri Bupati Pamekasan. Namun, TAS meminta kios tersebut dikembalikan dengan alasan sebagai ahli waris, meskipun RP telah membeli kios tersebut dengan perjanjian hitam di atas putih. RP menolak permintaan TAS dan menunjukkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh TAS, yang menyatakan kios tersebut milik almarhumah HT. Bupati Pamekasan enggan memberikan komentar dan meminta semua pihak taat pada aturan.[]

Dilansir javanetwork.co.id, edisi Ahad (20/4/2025), Pemerintah Kabupaten Sumenep akan mengadakan acara penyerahan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 21 April 2025. Acara ini menandai babak penting dalam perjalanan birokrasi lokal dan menjadi simbol apresiasi terhadap perjuangan panjang para peserta seleksi. Penyerahan surat keputusan ini diharapkan menjadi pelecut semangat baru bagi para CPNS dan PPPK yang akan mengabdikan diri di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sumenep.[]

MS Arifin (belakang) bersama Fuad dari Palu. [Foto: Surya] YOGYAKARTA - Selama delapan tahun, Fuad (41), seorang warga Palu, hidup tanpa bisa mencium bau apa pun.  Gangguan indera penciuman yang dialaminya sangat memengaruhi kualitas hidupnya, mulai dari tidak bisa menikmati aroma makanan hingga kesulitan mendeteksi bahaya seperti kebocoran gas atau asap kebakaran.  Namun, harapan baru muncul setelah Fuad menjalani terapi alternatif dengan Ramuan Banyu Urip dari MS Arifin.  Hanya dalam waktu dua jam, indera penciumannya mulai pulih secara bertahap. Fuad menceritakan bahwa masalahnya bermula setelah ia mengalami infeksi saluran pernapasan akut pada tahun 2016.  "Saya sempat putus asa karena dokter bilang kerusakan saraf penciuman saya sulit diperbaiki. Saya bahkan tidak bisa merasakan nikmatnya makanan," ucapFuad. Dalam kondisi hampir menyerah, Fuad mendengar tentang metode penyembuhan tradisional Ramuan Banyu Urip yang dipraktikkan oleh MS Arifin.  Tanpa banyak ...

Dilansir dari terasindo.co.id, edisi Sabtu (19/4/2025), Nenek Arbemi, seorang warga Desa Beringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, hidup dalam kemiskinan dan lumpuh total selama 10 tahun. Adiknya, Mastuya, merawatnya sendirian dengan kondisi ekonomi yang sulit. Meskipun seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah, Arbemi tidak pernah mendapatkannya. Sebaliknya, tetangga yang lebih mampu secara ekonomi justru menerima bantuan, membuat Mastuya merasa bingung dan tidak adil. Keluarga tersebut sangat membutuhkan bantuan, terutama untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari.[]

Dilansir dari radarmadura.jawapos.com, edisi Sabtu (19/4/2025), Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep diduga amburadul dan berpotensi berimplikasi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan. Seorang penerima bantuan di Desa Torjek, Kecamatan Kangayan, hanya menerima papan kayu dan genting senilai kurang dari Rp 5 juta, padahal seharusnya menerima bantuan senilai Rp 20 juta. Komisi III DPRD Sumenep mendesak aparat penegak hukum untuk menyeret pelaku pemotongan bantuan ke meja hijau dan memanggil pihak-pihak terkait untuk membuka ruang keadilan bagi masyarakat miskin yang dipermainkan. Saat ini, Kejari Sumenep telah memanggil beberapa kepala desa dan OPD untuk mendalami perkara tersebut.[]

Dilansir dari madurapost.net, edisi Sabtu (19/4/2025), salah seorang warga Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Jailani, mengaku menjadi korban penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan petugas PLN dan merugi puluhan juta rupiah. Meskipun demikian, PLN Sumenep dinilai belum memberikan kejelasan dan terkesan lepas tangan. Kepala ULP PLN Sumenep menjelaskan bahwa pelanggan harus bermigrasi ke sistem pascabayar untuk menyelesaikan tagihan susulan, namun Jailani menilai PLN berusaha melepaskan tanggung jawab. Jailani mempertanyakan logika sanksi denda yang dijatuhkan dan mendesak PLN untuk membuka status kepegawaian oknum yang bersangkutan dan menjelaskan prosedur yang berlaku.[]

Dilansir dari jnn.co.id, edisi Jumat (18/4/2025), Kodim 0827/Sumenep melalui program TNI AD Manunggal Air melakukan pengeboran sumur bor di Dusun Tembing, Desa Batudinding, Kecamatan Gapura, untuk menyediakan akses air bersih bagi 125 Kepala Keluarga (KK). Pengeboran yang dimulai pada 17 April 2025 ini telah mencapai kedalaman 53 meter dan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta mendukung program swasembada pangan. Program ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat bisa menikmati air bersih dan mengurangi masalah sosial dan kesehatan yang terkait dengan kekurangan air.[]

Dilansir dari gosumenep.com, edisi Kamis (17/4/2025), destinasi wisata ABS di Kecamatan Gapura, Sumenep, menawarkan liburan ramah anak dengan harga bersahabat. Dengan tiket masuk hanya Rp10.000 per orang, pengunjung dapat menikmati kolam renang anak dan area pemancingan yang menyenangkan. Fasilitas pendukung seperti musala, kamar mandi, area makan, dan parkir luas juga tersedia. Pengunjung juga dapat menikmati permainan bebek pelampung seharga Rp5.000 dan memancing dengan harga ikan yang terjangkau, seperti Nila dan Bandeng Rp30.000/kg serta Lele Rp25.000/kg. ABS menjadi pilihan tepat untuk liburan keluarga yang seru dan hemat.[]

Dilansir dari relasipublik.com, edisi Jumat (18/4/2025), seorang penumpang kapal Express Bahari 9C rute Kalianget menuju Pulau Kangean diduga melakukan aksi bunuh diri dengan melompat ke laut di perairan Takat Noko. Identitas lengkap korban belum diketahui, meskipun hasil pengecekan awal menunjukkan nama AAF. Pihak kapal hanya memiliki nama penumpang tersebut, tanpa informasi alamat atau identitas lainnya, memunculkan dugaan adanya praktik penjualan tiket tidak resmi atau overload sistem. Pihak berwenang masih melakukan pencarian korban dan investigasi terkait penyebab kejadian tersebut.[]

MS Arifin sedang mengobati pasien k eratoconus.  [Foto: Surya] YOGYAKARTA - Keratoconus adalah suatu kondisi di mana kornea mata menipis dan menonjol keluar membentuk kerucut, menyebabkan penglihatan buram dan sensitivitas terhadap cahaya. Jumat (18/4/2025).  Salah satu metode alternatif yang diklaim bisa membantu pemulihan kondisi ini adalah Ramuan Banyu Urip, yang dipromosikan MS Arifin sebagai pemiliknya.  Ia menjelaskan teknik pemulihan keratoconus menggunakan Ramuan Banyu Urip.  "Pertana kompres kepala dengan Ramuan Banyu Urip. Proses ini bertujuan untuk merangsang sirkulasi darah dan energi di sekitar area kepala serta mata," ucapnya.  Selanjutnya, pasien menjalani terapi gurah (pembersihan racun) di bawah lidah menggunakan Ramuan Banyu Urip.  Menurut MS Arifin, gurah ini membantu mengeluarkan toksin dari tubuh yang mungkin memengaruhi kesehatan mata. "Tahap terakhir adalah meneteskan Ramuan Banyu Urip ke mata," tambahnya.  Namun, ada teknik khus...

MS Arifin (kiri) bersama balita yang mengidap hernia. [Surya] YOGYAKARTA - Seorang balita laki-laki berhasil sembuh dari penyakit hernia hanya dalam waktu 12 menit setelah diolesi Ramuan Banyu Urip. Jumat (18/4/2025).  Awalnya, sang anak mengalami pembengkakan di area hernia, sehingga ia kesulitan berjalan dan kerap rewel karena rasa sakit. "Awalnya membengkak sehingga balita agak susah berjalan," jelas MS Arifin, pemilik Ramuan Banyu Urip.  Namun, setelah diberikan ramuan tradisional ini, kondisi anak tersebut membaik dengan cepat. Apa Itu Ramuan Banyu Urip? Ramuan Banyu Urip adalah obat herbal turun-temurun yang diyakini memiliki khasiat menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk hernia, tanpa operasi.  Ramuan ini terbuat dari bahan-bahan alami yang diracik secara khusus dan telah digunakan oleh banyak orang selama puluhan tahun. Yang mengejutkan, dalam kasus balita ini, hernia yang semula membengkak langsung menunjukkan perubahan signifikan hanya dalam 12 menit setelah p...

Dilansir dari k-tvofficial.com, edisi Kamis (17/4/2025), ribuan suporter, pemain, dan official Madura United menyambut hangat kembalinya Prof. Dr. Achsanul Qosasi (AQ) dalam pertandingan melawan Preah Khan Svay Rieng FC di Stadion Joko Samudro, Gresik. AQ disambut dengan chant "Selamat Datang, Pak Achsanul" dan banyak yang mengajak swafoto selfie. Meskipun Madura United kalah agregat 3-6 dengan hasil imbang 3-3, kehadiran AQ disambut baik oleh para pendukung tim, yang merayakan gol bersama dan melepas kerinduan lama tidak berjumpa.[]

Dilansir dari suaramadura.id, edisi Jumat (18/4/2025), salah seorang Kepala Desa (Kades) di Sumenep, yang disebut sebagai Budi, mengaku telah membayar sejumlah uang kepada tenaga fasilitator lapangan (TFL) BSPS untuk mendapatkan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desanya. Budi membayar Rp3,5 juta per unit penerima BSPS, dengan total lebih dari Rp200 juta, serta membayar Rp1,25 juta per SPJ. Budi juga menyatakan bahwa praktik jual beli program BSPS ini terjadi di semua desa penerima dan dia telah menyimpan bukti transfer pembayaran. Budi berharap agar praktik ini bisa berakhir dan tidak terjadi lagi. Ia telah memberikan keterangan dan bukti-bukti tersebut kepada Kejari Sumenep. []

Dilansir dari suarapers.net, edisi Kamis (17/4/2025), kasus perjudian di Desa Torbeng Kecamatan Batuan Sumenep, yang melibatkan enam orang, termasuk dua perangkat desa aktif, menimbulkan kejanggalan setelah perbedaan pernyataan antara polisi dan kejaksaan. Polres Sumenep telah menetapkan para pelaku sebagai tersangka dan menyatakan berkas perkara sudah tahap dua, namun Kejaksaan Negeri Sumenep membantah telah menerima berkas perkara tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dan kecurigaan publik tentang penanganan kasus ini, terutama karena para tersangka diberi penangguhan penahanan dan belum jelas kapan kasus ini akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Rabu (16/4/2025). Seorang warga Kecamatan Giligenting, Sumenep, mengeluhkan biaya dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Sumenep yang mencapai Rp2.650.000, bahkan ada desa lain yang biayanya naik jadi Rp3.200.000. Biaya ini diduga pungutan liar karena jauh melebihi standar yang seharusnya, yaitu sekitar Rp390.000 untuk perkara yang diajukan secara elektronik. Humas PA Sumenep, Hirmawan Susilo, membantah biaya tersebut dan menjelaskan bahwa biaya yang ditetapkan hakim biasanya sekitar Rp390.000, bahkan bisa gratis jika diajukan secara prodeo untuk pihak yang tidak mampu. []

Dilansir dari suarapers.net, edisi Rabu (16/4) 2025), seorang oknum Kepala Desa Meddelen, Kecamatan Lenteng, Sumenep, diduga terlibat dalam praktik jual beli pita cukai ilegal. Dugaan ini muncul setelah laporan mengenai aktivitas distribusi pita cukai palsu di wilayah tersebut. Menurut salah satu warga, oknum kades terseut memiliki perusahaan yang sebelumnya memproduksi rokok ilegal dan kini diduga mengedarkan pita cukai ilegal. Praktik ini merugikan negara dan berdampak pada perekonomian lokal, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka. Hingga kini, oknum kades tersebut belum memberikan keterangan terkait dugaan tersebut. []

Dilansit dari kabarmadura.id, edisi Selasa (15/4/2024), Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memastikan bahwa lokasi tes seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 tahap 2, khusus zona Madura akan dilaksanakan di Pamekasan. Tes ini akan diikuti oleh 8.300 peserta dari Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Sampang, dengan 1.257 peserta di antaranya berasal dari Pamekasan. Meskipun lokasi tes telah dipastikan, tanggal dan detail pelaksanaan masih belum ditentukan dan menunggu keputusan dari BKN. Pemilihan lokasi tes diputuskan melalui vendor dan BKN, sedangkan panitia di kabupaten hanya bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Senin (14/4/2025), ternyata pelat nomor mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tidak sesuai dengan data kendaraan yang tercatat di kepolisian. Pelat nomor M 1 TP yang digunakan Bupati seharusnya terpasang pada Hyundai Santa FE, justru malah digunakan pada Hyundai Ioniq. Sementara itu, pelat nomor M 2 VP milik Wakil Bupati seharusnya terpasang pada Toyota Corolla Altis, tetapi digunakan pada Toyota Voxy. Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso, menyatakan akan meneliti persoalan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 280, pengemudi yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan kepolisian bisa dipidana kurungan maksimal dua bulan atau denda Rp500.000.[]

Dilansir dari pamekasanchannel.com, edisi Selasa (15/4/2025), Ibu Sulimah, warga Sumber Batu, Blumbungan, Pamekasan, ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik oleh Polsek Kadur, Pamekasan. Kasus ini bermula dari laporan kehilangan emas dan uang tunai milik Ibu Samsiyah dan anaknya, yang kemudian dilaporkan ke polisi. Sulimah yang diminta tolong untuk menanyakan dan memediasi kasus tersebut, justru dilaporkan balik oleh pihak yang diperiksa, yaitu Kholisah. Sulimah yang memiliki keterbatasan membaca dan menulis merasa dirugikan dalam proses hukum karena tidak diberi kesempatan untuk memahami hasil BAP sebelum menandatanganinya. Kini, Sulimah dan anak Ibu Samsiyah, Ali Wahdi, menjadi terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik di PN Pamekasan, sementara kasus kehilangan emas dan uang masih dalam proses penyidikan.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Senin (14/4/2025),  DPRD Pamekasan menyoroti pengadaan enam mobil dinas untuk Bupati KH Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto, dengan masing-masing pejabat mendapatkan tiga unit mobil mewah. Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menilai bahwa pemberian tiga mobil dinas untuk satu orang terlalu banyak dan termasuk pemborosan, karena menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, bupati dan wakil bupati hanya boleh menggunakan dua unit mobil dinas dengan kapasitas mesin maksimal 2500 CC untuk bupati dan 2200 CC untuk wakil bupati. Meskipun demikian, Ali menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut sesuai regulasi berdasarkan kapasitas mesinnya. Namun, Ali menekankan bahwa mobil dinas tersebut harus dikembalikan ke pemerintah setelah pejabat terkait selesai menjabat karena mobil dinas adalah milik pemerintah, bukan perorangan. []