Apoy Madura

Dilansir dari blok-a.com, edisi Ahad (25/5/2025), warga Desa Sogian, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, mengaku terkejut ketika bantuan perlengkapan dapur senilai Rp1,5 juta per orang dari BPRS Bhakti Sumekar diminta kembali oleh oknum aparatur desa setelah diserahkan secara simbolis. Para penerima bantuan, termasuk G dan A, menyatakan bahwa oknum perangkat desa meminta bantuan tersebut secara terang-terangan di depan umum tanpa penjelasan yang jelas. A menyaksikan sekitar 80 orang lainnya juga mengalami hal yang sama dan merasa takut untuk menolak. Insiden ini menimbulkan kecurigaan apakah bantuan ini benar-benar menyentuh rakyat atau hanya simbolis belaka. Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut, sementara Kepala Desa Sogian belum memberikan tanggapan atas dugaan penarikan bantuan tersebut.[]

Dilansir dari tintaglobal.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Diskusi Berkelanjutan Provinsi Madura digelar di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada 24 Mei 2025, dihadiri oleh para pemimpin strategis dari berbagai daerah di Madura, termasuk bupati dan tokoh penting lainnya. Mereka bersatu dalam visi membentuk provinsi sendiri dan memperjuangkan kemandirian Madura. Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, menegaskan bahwa perjuangan ini adalah panggilan sejarah untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan membuka jalan bagi generasi muda. Diskusi ini menjadi momentum menyatukan energi dan harapan seluruh elemen masyarakat untuk memperjuangkan masa depan Madura yang lebih mandiri dan berdikari. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa gerakan membentuk Provinsi Madura didukung secara menyeluruh.[]

Dilansir dari klikmadura.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) menggelar rapat koordinasi dengan bupati, ketua dewan, dan pimpinan perguruan tinggi se-Madura untuk mempercepat pembentukan Provinsi Madura. Ketua Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) Achmad Zaini menyatakan bahwa perjuangan memandirikan Madura telah berlangsung puluhan tahun dan berbagai upaya telah dilakukan, termasuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan usulan kepada Presiden dan DPR. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk ulama, umara, dan akademisi, sangat kuat dan menjadi power untuk memohon kepada Presiden Prabowo agar Madura segera menjadi provinsi, sehingga masyarakat Madura bisa kian sejahtera, maju, dan berkembang. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan bahwa kepala daerah di Madura sepakat mendorong berpisahnya Madura dari Jawa Timur.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Jumat (23/5/2025), Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq, meragukan kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani dugaan korupsi BSPS di Sumenep. Sulaisi menyatakan bahwa APH cenderung tidak serius dalam mengungkap kasus korupsi, seperti kasus pengelolaan dana Participating Interest (PI) minyak dan gas bumi di PT. Wira Usaha Sumekar (WUS) yang tidak terungkap hingga ke pelaku utama. Ia juga khawatir bahwa APH dalam kasus BSPS sudah dikondisikan sejak awal pemeriksaan, sehingga pelaku utama tidak akan terungkap dan hanya pihak tertentu yang dikorbankan. Sulaisi meminta agar kinerja APH dalam kasus ini perlu diawasi agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. [Surya]

Dilansir dari seputarjatim.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi Wongsojudo, mengkritik PT Garam karena dinilai tidak kooperatif dalam upaya penanggulangan banjir di jalur vital Sumenep-Pamekasan. PT Garam dianggap terlalu kaku dalam memanfaatkan lahannya yang berada di titik krusial penanganan banjir, sehingga menghambat solusi teknis yang telah disiapkan pemerintah daerah. Bupati meminta PT Garam untuk lebih peduli terhadap keselamatan masyarakat dan tidak hanya berdalih administratif. Pemkab Sumenep telah berulang kali mengajak PT Garam berdiskusi, namun langkah konkret belum terlihat. Bupati menekankan bahwa penanganan banjir adalah persoalan kemanusiaan yang memerlukan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan.[]

Dilansir dari analisnews.co.id, edisi Sabtu (24/5/2025), Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar Deklarasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun Ajaran 2025/2026 untuk menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan berkeadilan. Kegiatan ini merupakan komitmen kolektif untuk mengawal proses penerimaan murid baru yang bebas dari pungutan liar dan kecurangan lainnya. Sistem penerimaan murid baru tahun ini menggunakan sistem berbasis online dengan empat jalur seleksi dan penerapan pembagian rayon berdasarkan domisili calon siswa untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, menekankan pentingnya integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan di daerah, serta mengajak masyarakat untuk mengawasi proses SPMB agar berlangsung jujur dan adil. Deklarasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk reformasi pendidikan yang berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan tanggung jawab.[]

Dilansir dari madurapost.net, edisi Jumat (23/5/2025), seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berinisial AW di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena diduga melanggar peraturan kepegawaian. AW dilaporkan telah berpindah mengajar dari sekolah di wilayah kepulauan ke sekolah di daratan tanpa Surat Keputusan (SK) penempatan definitif dari pemerintah pusat. Lembaga Swadaya Masyarakat Jatim Corruption Watch (JCW) melakukan investigasi dan menemukan bahwa tindakan AW tidak sesuai dengan regulasi kepegawaian yang berlaku. Pelapor meminta agar SK pengangkatan AW sebagai guru P3K dibekukan sebagai bentuk penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Belum ada tanggapan resmi dari BKN maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terkait laporan tersebut.[]

Dilansir dari pamekasanchannel.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Polres Pamekasan meluncurkan inovasi "Motor Pintar Bhabinkamtibmas", sebuah perpustakaan keliling yang bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja di pedesaan. Motor pintar ini dilengkapi dengan rak buku mini dan perlengkapan literasi lainnya, serta koleksi buku bacaan anak, cerita, motivasi, dan edukasi hukum. Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, menyatakan bahwa program ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung peningkatan literasi dan transformasi menuju Polri yang Presisi, serta membangun generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Motor Pintar Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung pembangunan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan edukatif bagi generasi muda di Pamekasan.[]

Berdiri dari kiri: Supriyadi, Ahmad Fajar, Agus Sugianto, beserta para siswa SMPN 1 Pasongsongan. [Foto: Surya] SUMENEP - SMPN 1 Pasongsongan mengadakan kegiatan sosialisasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SDN Panaongan 3. Sabtu, (24/5/2025).  Kegiatan ini diikuti oleh rombongan OSIS SMPN 1 Pasongsongan bersama dua orang guru pendamping dan disambut hangat Kepala SDN Panaongan 3, Agus Sugianto.  "Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi langsung kepada calon peserta didik tentang program pendidikan yang ditawarkan  SMPN 1 Pasongsongan," terang Supriyadi, salah seorang guru pendamping SMPN 1 Pasongsongan.  Dalam sosialisasi, pengurus OSIS memaparkan profil sekolah, visi dan misi, serta program unggulan seperti Kelas Unggulan Akademik, dan Ekstrakurikuler Seni dan Olahraga.  Mereka juga menampilkan dokumentasi prestasi siswa-siswi SMPN 1 Pasongsongany ang telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat kecamatan hingga provinsi.  Sesi sosial...

Dilansir dari trendikabar.com, edisi Jumat (23/5/2025), kasus dugaan penyimpangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, terus bergulir setelah seorang jurnalis melakukan investigasi dan mempublikasikan laporan. Tapi Kepala Desa Dungkek, Jumahri, memberikan klarifikasi melalui media lain, namun tidak menanggapi permintaan konfirmasi dari jurnalis yang pertama kali mengungkap kasus tersebut. Dugaan penyimpangan melibatkan penggunaan identitas warga tanpa persetujuan, dengan salah satu warga penerima bantuan, Pak Asi, mengaku hanya diberi uang Rp1 juta tanpa mengetahui tentang program tersebut. Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta peran kepala desa lain yang mengirimkan klarifikasi Jumahri ke media online lain. Ia menegaskan komitmennya untuk menyuarakan kebenaran dan meminta pihak berwenang mengusut kasus tersebut secara tuntas.[]

Dilansir dari dimadura.id, edisi Jumat (23/5/2025), Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Perikanan setempat mengoptimalkan sektor akuakultur untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan mengembangkan perikanan budidaya. Dinas Perikanan memberikan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan air tawar seperti lele, nila, dan udang, termasuk benih, sarana produksi, dan perlengkapan pendukung lainnya. Dengan anggaran sekitar Rp3 miliar, program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seperti Kangean yang masih memiliki permintaan tinggi namun pasokan terbatas. Pengembangan budidaya laut juga dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Kamis (22/5/2025), Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menganggarkan Rp 4,7 miliar untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) bagi ketua dan tiga wakil ketua DPRD Pamekasan pada APBD 2025. Meskipun anggaran telah disetujui, pengadaan mobdin belum direalisasikan karena pimpinan DPRD masih mempertimbangkan dan berempati pada keadaan fiskal APBD yang defisit. Pelaksana harian Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam, menyatakan bahwa keputusan pengadaan mobdin akan diprioritaskan setelah mempertimbangkan kebutuhan yang lebih penting dan situasi sulit yang dihadapi rakyat. Hingga saat ini, belum ada pengajuan pencairan anggaran untuk mobdin dari Sekretariat DPRD.[]

Dilansir dari madura.tribunnews.com, edisi Rabu (21/5/2025), anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar, meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) setempat untuk melakukan riset mendalam terkait persoalan banjir yang sering terjadi di Sumenep. Menurut Hairul, BRIDA memiliki kewajiban untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang penanganan banjir yang tepat dan terukur. Ia menekankan bahwa penelitian komprehensif diperlukan untuk meminimalkan kerusakan dan kerugian akibat bencana alam, bukan hanya memberikan bantuan saat bencana terjadi. Hairul berharap BRIDA dapat memberikan hasil riset yang bermanfaat bagi Bupati untuk dijadikan kebijakan penanganan banjir yang efektif.[]

Dilansir dari news9.id, edisi Kamis (22/5/2025), tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, masih tinggi meskipun mengalami penurunan tipis pada tahun 2024 menjadi 1,69% atau sekitar 19.302 jiwa. Anggota Fraksi PAN, Hairul Anwar, mengungkapkan bahwa lambatnya penurunan angka pengangguran mencerminkan lemahnya pertumbuhan ekonomi daerah dan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Ia juga menilai bahwa kegiatan seperti job fair belum memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan lebih bersifat seremonial. Selain itu, Hairul juga menyoroti meningkatnya ketimpangan ekonomi di Sumenep yang ditunjukkan oleh meningkatnya angka gini ratio.[]

Dilansir dari news9.id, edisi Kamis (22/5/2025), Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) memeriksa sekitar 100 saksi terkait dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Kabupaten Sumenep senilai Rp109,8 miliar. Pemeriksaan dilakukan di bawah pengamanan ketat dan mencakup berbagai latar belakang, termasuk pejabat teknis, kontraktor, dan penerima bantuan. Dugaan penyimpangan mencakup pemalsuan data, proyek fiktif, dan pemotongan dana tidak sesuai prosedur. Kejati Jatim berjanji akan menuntaskan kasus tersebut tanpa pandang bulu dan mengungkap siapa pun yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun aktor intelektualnya. Kasus ini berpotensi menjadi salah satu korupsi bantuan sosial terbesar di Jawa Timur dan meninggalkan dampak pada kepercayaan publik terhadap birokrasi.[]

Oleh: Sulaisi Abdurrazaq Saksi dari Sapeken, Sumenep, penerima BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) mengaku diminta diam oleh oknum pemerintah desa apabila diperiksa aparat penegak hukum.  Ini bukan masalah kecil. Ini adalah alarm keras bahwa proses hukum sedang coba dimanipulasi. Jika terbukti saksi dibujuk, ditekan, atau diarahkan supaya bicara “sesuai keinginan pihak tertentu”, jelas ini upaya mengakali hukum, karena saksi dimanfaatkan untuk menyembunyikan kebenaran. Bentuk bujukan bisa beragam; disuruh jangan sebut nama siapa-siapa, diancam tak akan dapat bantuan lagi kalau buka suara, dijanjikan sesuatu asal diam saja. Jika masuk penyidikan, yang demikian itu bisa dijerat pidana dan dapat dikualifikasi obstruction of justice. Pasal yang dapat diterapkan misalnya: Pasal 21 UU Tipikor, Menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan saksi —> penjara 3–12 tahun. Pasal 242 KUHP, Saksi memberi keterangan palsu —> penjara hingga 7 tahun.  Kalau yang menyuruh aparat desa at...

Dilansir dari kabarbaru.co, edisi Rabu (21/5/2025), anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, tegas membantah pernyataan Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Sumenep yang mengklaim tingkat elektrifikasi di kepulauan Sumenep mencapai 92,86 persen. Menurut Hairul, angka tersebut tidak akurat karena masih banyak warga kepulauan yang belum teraliri listrik, terutama masyarakat kurang mampu. Ia menilai DPMD perlu lebih teliti dalam mengklaim data tanpa dasar yang jelas dan terukur. Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan elektrifikasi di kepulauan yang belum teraliri listrik dengan menggunakan PLTD maupun PLTS.[]

Dilansir dari klikmadura.com, edisi Rabu (21/5/2025), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan mega korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep senilai sekitar Rp 108 miliar. Hasil investigasi menemukan indikasi kecurangan, seperti bantuan yang tidak tepat sasaran, pembayaran bahan bangunan yang tidak sesuai, dan adanya transfer uang yang diduga bagian dari tindak pidana korupsi. Kasus ini kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan beberapa kepala desa telah diperiksa. Menteri PKP Maruarar Sirait dan Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman telah membahas kasus ini dengan Komisi V DPR RI dan Bupati Sumenep.[]

Dilansir dari suaranusantara.online, edisi Rabu (21/5/2025), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap Pertama 2025 di Kabupaten Sumenep mengalami keterlambatan pencairan hingga pertengahan Mei, memicu kekhawatiran di kalangan sekolah. Dugaan keterlambatan disebabkan oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur terkait pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Sumenep. Kebijakan Dinas Pendidikan yang memberlakukan pencairan dana dalam empat tahap untuk sekolah dengan alokasi dana di atas Rp 100 juta juga menuai kecaman dan dianggap memberatkan sekolah. Kondisi ini berpotensi menghambat kualitas belajar mengajar dan operasional sekolah, sehingga pihak terkait perlu segera mencari solusi dan memastikan dana BOS dapat diterima tanpa birokrasi yang berbelit-belit.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Selasa (20/5/2025), warga penerima BSPS di Desa Paliat, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Marwiya mengaku disuruh aparat desa setempat untuk diam terkait bantuan yang diterimanya dan diminta untuk tidak membuka informasi apa pun tentang proyek tersebut. Marwiya juga diminta untuk datang ke Sumenep kota tanpa menerima surat pemanggilan secara langsung dan harus menanggung biaya transportasi sendiri. Sementara itu, Kepala Desa Paliat membantah adanya upaya pengondisian dan menyatakan bahwa kasus BSPS bukanlah rahasia lagi dan sudah diketahui masyarakat. Marwiya juga mengeluhkan kualitas bantuan BSPS yang diterimanya, yang dinilai lebih buruk dari kondisi rumah sebelumnya. []

Lukisan karya Al Fath. [Foto: Surya] JAKARTA - Dahsyat! Itulah kesan pertama ketika melihat lukisan Al Fath di studionya. Rabu (21/5/2025).  Dia adalah seorang perupa profesional asal Desa/Kecamatan Pasongsongan,, Kabupaten Sumenep, Madura, telah menjadi incaran para pesohor di tanah air.  Pria berusia lebih 50 tahun ini telah menekuni karier sebagai perupa selama bertahun-tahun dan kini menetap di Jakarta.  Keahliannya dalam menciptakan lukisan yang realistis dan ekspresif telah membuatnya laris manis di kalangan publik figur. "Kebanyakan dari mereka memesan lukisan dirinya sendiri," ungkapnya rileks.  Dengan sentuhan kuas yang terampil, Al Fath mampu menangkap ekspresi dan karakter unik dari setiap subjeknya.  Hasilnya, lukisan-lukisan yang dihasilkan Al Fath tidak hanya indah dipandang, tapi juga memiliki nilai artistik yang tinggi bagi pemiliknya. Walau telah sukses dan banyak menerima pesanan dari para pesohor, Al Fath tetap menjaga harga lukisannya agar te...

Lukisan karya Al Fath. [Foto: Surya] JAKARTA - Al Fath, pria berusia 50 tahun lebih berasal dari Desa/Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Madura, kini menjadi salah satu perupa profesional yang karyanya banyak diburu para pesohor di Indonesia. Rabu (21/5/2025).  Meski berlatar belakang dari pedesaan, ia berhasil menembus pasar seni Jakarta dengan lukisan potret yang memikat. "Saya ingin seni bisa dinikmati semua kalangan, termasuk para publik figur yang ingin mengabadikan dirinya lewat goresan kuas," ujarnya Al Fath. Al Fath dikenal dengan tarif lukisan yang terjangkau, mulai dari ratusan ribu untuk karya lukis minimalis hingga jutaan rupiah untuk lukisan tangan berbahan premium. Konsep affordable art ini membuat artis, politisi, dan pebisnis tertarik memesan potret diri atau keluarga.  "Saya menggunakan bahan bervariasi menyesuaikan permintaan," terang Al Fath ketika dijumpai jurnalis apoymadura.com di tempat kerjanya.  Lebih jauh Al-Fath mengungkapkan, kada...

Pada abad ke-17 masehi, di sebuah kerajaan yang damai di Pulau Madura, hiduplah seorang perempuan pemberani bernama Nyai Agung Madiya.  Ia dikenal sebagai wanita bijaksana dan tangguh, ahli dalam strategi perang serta ilmu bela diri.  Suatu hari, Raja Sumenep, Bindara Saod, menerima permintaan bantuan dari Kerajaan Islam Aceh yang sedang berjuang melawan penjajah Belanda. Raja Sumenep pun memanggil Nyai Agung Madiya. "Nyai, Aceh membutuhkan bantuan kita. Aku percayakan kau memimpin pasukan kita untuk membantu mereka," kata Raja. Dengan tekad bulat, Nyai Agung Madiya menjawab, "Saya siap, Paduka. Akan saya bawa pasukan kita menuju kemenangan!" Singkat cerita, berlayarlah Nyai Agung Madiya bersama pasukannya menuju Aceh. Di sana, mereka bergabung dengan pejuang Aceh melawan Belanda.  Dengan kecerdikan dan keberaniannya, Nyai Agung Madiya memimpin serangan yang membuat Belanda kewalahan.  Pasukannya bertempur dengan gagah berani, dan akhirnya, kemenangan pun diraih! Se...

Puisi: Awal Sebuah Pengorbanan🔥 Karya: Suriyanto Hasyim Malam yang sunyi langit kamarku kelabu Kutatap wajahmu, Ibu… Peluk eratmu tak mau lepas, Namun panggilan ilmu, harus ku gapai Ayah, tatap matamu basah, Bisik doa-doa tulus dalam diam "Pergilah, Nak, raihlah mimpi," Tapi hatiku terasa terjepit Adik kecil, tangismu pecah, Kau pegang bajuku tak mau lepas "Kakak, jangan pergi dulu…" Namun langkahku harus tetap melaju Bukan karena tak cinta, Bukan pula tak rindu, Tapi demi secercah cahaya, Ilmu agama, bekal hidup nanti Di pesantren yang asing, Malam-malam basah oleh rindu. Namun ku tahu, suatu hari nanti, Pengorbanan ini akan berbuah manis Untuk masa depan, Untuk keluarga kelak, Kuatkan hati, tebus lelah, Demi ridho-Mu, Ya Rabbi.[]

Dilansir dari javanetwork.co.id, edisi Selasa (20/5/2025), Untung adalah seorang guru penyandang disabilitas asal Kecamatan Batang-Barang, Sumenep, ia dinobatkan sebagai penerima penghargaan kategori pendidikan di Liputan 6 SCTV Awards 2025. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, Untung tetap teguh mengabdi sebagai pendidik dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Titiek Soeharto, yang menyampaikan rasa bangga atas keteladanan Untung. Untung sendiri mempersembahkan penghargaan itu untuk seluruh pejuang pendidikan di pelosok negeri dan menekankan pentingnya pendidikan dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.[]

Dilansir dari suaranet.id, edisi Selasa (20/5/2025), Polres Pamekasan membongkar bilik mencurigakan di area pemakaman Ronggosukowati yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba setelah adanya pengaduan masyarakat. Pada penggerebekan sebelumnya, petugas berhasil mengamankan empat orang beserta barang bukti berupa sabu-sabu dan alat isap. Para pelaku dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkotika dan diancam hukuman penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 12 tahun. Kapolres Pamekasan menyatakan bahwa tindakan tegas ini merupakan respons cepat atas laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas mencurigakan di area makam.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Selasa (20/5/2025), Polres Pamekasan meringkus empat tersangka penyalahgunaan narkoba di bilik area makam Raja Ronggosukowati. Empat tersangka tersebut diamankan beserta barang bukti berupa sabu-sabu seberat total sekitar 1,16 gram dan peralatan untuk menggunakan narkoba. Penggerebekan dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat yang menyebutkan bahwa bilik tersebut menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Para tersangka diancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun berdasarkan Undang-Undang Narkotika.[]

Berikut redaksi apoymadura.com akan menyajikan contoh pidato yang bagus untuk lomba pidato bagi santriwati.  Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang kami hormati Pengasuh Pondok Pesantren Annidhamiyah. Yang terhormat dewan juri, para ustadz dan ustadzah serta teman-teman santriwati yang saya banggakan. Pertama saya panjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat sehat.  Kedua shalawat dan salam ke baginda Rasulullah SAW, nabi akhir zaman.  Hari ini, izinkan saya bercerita tentang sebuah perjalanan, perjalanan yang dimulai dengan air mata, tetapi dirajut dengan harapan. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Pondok Pesantren Annidhamiyah, hati saya hancur.  Bayangan wajah ayah dan ibu yang memeluk erat, suara adik kecil yang bertanya, "Kakak, kapan pulang?" - semua itu seperti pisau yang mengiris hati.  Malam-malam awal di sini, saya menangis dalam diam, merindukan dekapan hangat keluarga, makanan buatan ibu, bahkan keributan ke...

Dilansir dari swararakyat.com, edisi Senin (19/5/2025), Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda, memimpin upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripka VA yang melanggar kode etik Polri. Upacara tersebut digelar di Mapolres Sumenep dan dihadiri oleh pejabat utama serta personel Polres. Kapolres menyampaikan rasa sedih dan menekankan pentingnya menjaga integritas dan disiplin sebagai anggota Polri. Ia juga mengingatkan personel untuk tidak terlibat dalam pelanggaran, menjaga citra institusi, dan melayani masyarakat dengan tulus dan profesional. Kapolres berharap upacara serupa tidak perlu terjadi lagi di masa mendatang dan membuka ruang untuk perbaikan bagi anggota yang ingin berubah.[]

Dilansir dari cnnindonesia.com, edisi Senin (19/5/2025), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkapkan dugaan korupsi Rp109 miliar dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau 'bedah rumah' di Kabupaten Sumenep, Madura. Dugaan korupsi tersebut termasuk modus seperti suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) menerima dana bantuan ganda, penerima bantuan yang memiliki rumah bagus dan termasuk keluarga mampu, serta permainan dalam nota bahan bangunan. Kementerian PKP telah membantah dugaan korupsi tersebut dengan mengundang Ketua Badan Anggaran DPR RI dan Bupati Sumenep, dan sepakat membawa kasus tersebut ke proses penegakan hukum.[]

Dilansir dari liputan12.id, Senin (19/5/2025), pembiayaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menuai sorotan karena setiap siswa madrasah dikenakan pungutan biaya, meskipun tidak semua siswa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Ketua Panitia Porseni menjelaskan bahwa sistem pembiayaan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) se-Kabupaten Sumenep, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 untuk peserta. Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi di kalangan Kepala Madrasah yang merasa terbebani dengan pungutan biaya tersebut, terutama bagi siswa yang tidak mengikuti ajang tersebut.[]

SUMENEP - Jembatan Sungai Angsono di Kecamatan Pasongsongan menjadi sorotan warga karena tidak adanya penerangan pada malam hari. Senin (19/5/2025). Jembatan ini menghubungkan antara Desa Pasongsongan dan Desa Panaongan.  Warga mengeluhkan tidak adanya lampu jalan yang membuat area tersebut gelap gulita pada malam hari.  Hal ini menimbulkan kekhawatiran warga akan terjadinya tindak pidana dan hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dipasang lampu jalan.  Selanjutnya, warga berharap adanya perhatian dari pihak berwenang untuk memasang lampu penerangan di area tersebut demi keamanan dan keselamatan warga. [Surya]

Dilansir dari pilarpos.id, edisi Ahad (18/5/2025), Polres Sampang, Madura, Jawa Timur, menggagalkan dugaan penyelundupan pupuk bersubsidi seberat 9,6 ton pada 3 April 2025, namun kasus ini belum jelas tindak lanjutnya. Kapolres Sampang AKBP Hartono sebelumnya menyatakan akan memburu pelaku dan telah memanggil beberapa saksi, tetapi hingga saat ini belum ada kabar lebih lanjut. Kasi Humas Polres Sampang Ipda Gama Rizaldi menyatakan bahwa Kanit yang menangani kasus tersebut sedang diganti, sehingga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut tentang perkembangan kasus ini.[]

Dilansir dari suaramadura.id, edisi Ahad (18/5/2025), skandal pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Madura tahun anggaran 2024 mulai terungkap, dengan dugaan pemotongan dana, penerima fiktif, dan tekanan dari oknum aparat desa. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Madura, Veros Afif, menghimbau jurnalis untuk lebih aktif mengungkap kebobrokan ini dan membentuk tim investigasi independen untuk membongkar skema gelap tersebut. Veros menekankan bahwa peran media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial yang tajam dan tak takut dibungkam untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kecil.[]