Demokrasi Cap "Tahi Kucing"

Opini: Herry Santoso *)

ERA demokratisasi di Indonesia rupanya sempat menghadirkan banyak dampak : (1) rivalitas ideologi kanan ( khilafah ) dan sekuler yang kian menguat (2) cenderung retaknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan (3) ketidak-konsistennya terhadap konstitusi bangsa yang terwakili oleh perubahan sistem pemerintahan. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pemerintahan kita bersistem presidensial, dirasakan berubah menjadi "presidensial rasa parlementer".   Akibatnya jargon dan euforia demokrasi di Indonesia identik dengan cap "demokrasi tahi kucing" ( cat's dung of democracy ).

Rivalitas ideologi Islam ( baca : khilafah) versus Sekuler ( baca : nasionalis ) misalnya, selain menguras energi, pun hanya menghadirkan "retaknya" integritas khususnya di akar rumput ( gross roots ) serta pelan namun pasti terkikisnya rasa keadilan sosial. Kehidupan semakin terkotak-kotak dan bias. "Jangankan di ranah institusi-organisasi, di grup whatsApp saja bisa terpolarisasi." ujar pengamat politik Prof. Tjipta Lesmana  pada sebuah acara di televisi swasta.

Fenomena di atas akan menjadi tengara bahwa sistem demokrasi liberal tidak bisa dipaksakan terhadap bangsa Indonesia.  Karena secara empiris negara ini terbentuk dan disanggah oleh kultur-kuktur kebangsaan yang kental dan rekat. Alhasil demokrasi ala neoliberalism bukan alat yang tepat diterapkan di republik sebagai variabel politik dan alat pendidikan politik. Sebab dalam ideologi nasional kita telah memiliki "garis demarkasi" yang jelas  tanpa menjadi  barikade yang saling berhadapan dan saling memusuhi.

Sebagaimana Bung Karno pernah bilang, "Jikalau menjadi orang Islam jangan jadi orang Arab, jikalau jadi orang Nasrani jangan jadi orang Barat, jikalau jadi orang Hindu janganlah jadi orang India !".

Arogansi Kekuasaan dalam Pimilihan Umum

Sayangnya, akibat terkooptasi oleh demokrasi ala barat rakyatlah yang menjadi korban dari sebuah "kelinci percobaan" demokrasi yang konon kabarnya ultra modern dan sakti tersebut. Laiknya kasus menjelang Pilkada Serentak 2020 yang jadi perbincangan banyak orang misalnya, rakyat bawah hanya jadi "penonton di pinggir lapangan" meskipun sesungguhnya mereka yang punya rumah sebagai pemegang kartu penentu kekuasaan yang sah. Betapa tidak, karena ada fenomena baru elite partai dan elite kekuasaan dengan bebas "mengedrop" calon yang dikehendaki yang masih punya hubungan primordialisme kuat baik dalam hal.kekeluargaan, maupun di struktur organisasi (parpol), dan di pusat kekuasaan.

Contoh kasus munculnya nama-nama laiknya : Hanindhito Himawan Pramana (Dhito), putra Pramono Anung, sebagai "calon luncuran pusat" untuk Pilkada Kabupaten Kediri, juga Gibran Rakabuming Raka, putra Joko Widodo, calon untuk Pilkada Kota Surakarta, Nur Azizah, putri Ma'ruf Amin, calon di Pilkada Kota Tangerang Selatan, Bobby Nasution, menantu Joko Widodo, calon Pilkada Kota Medan, dan mungkin masih sederet nama lain di berbagai daerah. Semua itu suatu bukti untuk menegasi bahwa rakyat daerah dalam urusan demokrasi kian "diperbodoh" oleh elite partai dan elite kekuasaan.

Dalam kasus sebelumnya pada Pilpres 2019 lalu sempat terjadi tragika  mengenaskan yang membawa ratusan korban  anggota PPS, juga dalam peristiwa 22 Mei sempat menorehkan luka dan menggores hati bangsa setelah terdapat korban meninggal serta deretan orang yang dibui sebagai tumbal proses demokrasi kita. Sehingga demokrasi bebas tak berbatas tersebut termasuk upaya "melanggengkan nafsu serakah berkuasa" (dinastiime), yang seharusnya porsi tersebut milik  rakyat dan itu sebagai bentuk kedholiman penguasa dalam era demokratisasi modern !

Ada beberapa indikator mengapa elite partai dan elite kekuasaan serakah (1) karena para elite merasa bahwa rakyat itu bodoh (2) karena para elite selalu beranggapan hanya mereka yang merasa punya hak untuk menentukan arah regulasi/kebijakan (3) karena kekuasaan cenderung dilahirkan oleh rahim nepotisme dan money politic (4) lemahnya posisi tawar ( barganing potition ) rakyat bawah dalam ranah politik dan demokratisasi (5) kebiasaan penguasa untuk melakukan kelinci percobaan dalam terapan praktik regulasi (6) penempatan perangkat kekuasaan (manusia) yang tidak kompeten, tidak skilled-profesional di dunia birokrasi terutama di daerah-daerah misalnya guru jadi camat, camat jadi tenaga kependidikan (7) adanya kultur klenik, kultur bendara-kawula yang niscaya masih kental mewarnai kekuasaan kita.

Nah, dari uraian di atas bahwa arogansi kekuasaan tersebut juga merupakan "bahaya latens" di dalam kehidupan politik dan demokrasi di samping yang ditengarai selama ini yakni kaum komunisme, serta kaum intoleran. Dan jangan lupa bahwa kelompok intoleran dan komunisme akan dengan mudah berkembang subur jika tatanan demokrasi kita amburadul dan meninggalkan sportivitas, meninggalkan rakyat bawah, dan semakin kokoh kaum rezim menancapkan kuku keserakahan, korup, dan kolusi yang penuh nepotisme dalam berkuasa.

Kalau yang disebut terakhir tersebut mewarnai praktik demokrasi kita, makan sebutan Demokrasi Cap "Tahi Kucing" (Cat's dung of Democracy) tak bisa dihindari lagi. Nah…. ***

Tentang Penulis :

Herry Santoso adalah pemerhati sosial-politik dan budaya, wartawan, menetap di Blitar, Jawa Timur