Apoy Madura

Salah satu peserta Parade Musik Tradisional Tong Tong di Lapangan Giling. [Foto: Ifend] SUMENEP – Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, secara resmi melepas Parade Musik Tradisional Tong Tong di Lapangan Giling, Desa Pangarangan, Sabtu (28/06/2025).  Ribuan warga hadir menyambut semangat budaya dalam rangka Bulan Bung Karno. Dalam sambutannya, Kiai Imam menegaskan bahwa musik Tong Tong adalah warisan leluhur yang mencerminkan semangat gotong royong dan jati diri Madura. “Alhamdulillah, musik Tong Tong kini jadi bagian Kharisma Event Nusantara (KEN) 2025. Ini pengakuan nasional yang harus kita jaga bersama,” ungkapnya. Ia juga mengajak generasi muda untuk aktif melestarikan budaya, bukan hanya menonton. Sementara itu, Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, H. Moh. Iksan, S.Pd., M.T., menjelaskan bahwa parade ini diikuti oleh enam grup musik Tong Tong dari berbagai kecamatan. Penyelenggaraan acara ini tidak hanya menampilkan seni pertunjukan, tetapi juga menegaskan nilai-nilai keb...

DPKS gelar Rembuk Pendidikan. [Foto: Surya] SUMENEP — Sebuah ungkapan kekecewaan disampaikan kelompok pengawas bina Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Sumenep.  Hal itu terkait proses pembuatan kurikulum yang kerapkali ditolak Dinas Pendidikan. Rabu (25/6/2025).  Penolakan tersebut dinilai tidak proporsional karena kesalahan yang ditemukan sejatinya bukan kesalahan fatal. Permasalahan ini disampaikan langsung oleh juru bicara pengawas bina TK dalam forum Rembuk Pendidikan. Serap aspirasi ini digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep. “Kita tahu, TK binaan saya adalah swasta. Tapi proses pembuatan kurikulumnya selalu saja ditolak, bahkan berkali-kali, hanya karena kesalahan kecil. Ini sangat menyita waktu, tenaga, dan biaya. Harus bolak-balik ke Dinas Pendidikan. Saya sebagai pengawas yang membawahi 27 kecamatan juga sangat kecewa,” tegas sang juru bicara di hadapan para peserta rembuk. Menurut para pengawas, sikap Dinas Pendidikan y...

Rembuk Pendidikan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep. [Foto: Surya] SUMENEP — Ketimpangan mencolok antara sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Sumenep akhirnya meledak di forum Rembuk Pendidikan yang digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep, bertempat di Graha STKIP PGRI. Rabu (25/6/2025).  Kelompok pengawas bina SMP angkat bicara, menyuarakan keresahan yang selama ini dipendam. “Sekolah negeri seperti dikurung aturan. Guru-gurunya takut bergerak. Mau bikin acara saja pikir seribu kali. Sementara sekolah swasta? Bebas! Orang tua siap keluar jutaan rupiah demi acara perpisahan megah,” tegas salah seorang juru bicara pengawas bina SMP.  Para pengawas menyebut bahwa tenaga pendidik di SMP negeri lebih memilih bermain aman ketimbang menjalankan kegiatan bermakna, hanya karena takut dianggap melanggar regulasi.  Padahal, kegiatan seperti perpisahan bisa berdampak besar: Memperkuat hubungan sekolah dan masyarakat, serta menarik minat calon siswa baru. “Kalau begini terus, ...

Rembuk Pendidikan di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep. [Foto: Surya] SUMENEP — Kelompok pengawas bina SMP di Kabupaten Sumenep menyuarakan keresahan atas ketimpangan perlakuan regulasi antara sekolah negeri dan swasta. Rabu (25/6/2025).  Menurut mereka, aturan yang terlalu kaku justru menghambat kreativitas dan inisiatif di sekolah negeri. Keresahan ini disampaikan dalam forum Rembuk Pendidikan yang digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep.  Dalam kesempatan itu, para pengawas menyoroti bahwa sekolah negeri sering terikat oleh berbagai regulasi yang membuat tenaga pendidik enggan melaksanakan kegiatan non-akademik yang berdampak positif. “Kalau di sekolah negeri, para guru takut ambil risiko karena khawatir melanggar aturan. Padahal, kegiatan seperti perpisahan siswa bisa menjadi sarana promosi untuk menarik siswa baru,” ungkap juru bicaranya. Sementara itu, sekolah swasta dinilai lebih bebas dalam bergerak.  Bahkan, pada momen perpisa...

Rembuk Pendidikan yang digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep. [Foto: Surya] SUMENEP — Kelompok pengawas bina SD menyuarakan keresahan mereka terhadap berbagai persoalan yang dialami banyak sekolah dasar di sejumlah kecamatan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Rabu (25/6/2025).  Penyampaian itu dituangkan dalam forum Rembuk Pendidikan yang digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), bertempat di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep. Dalam forum tersebut, para pengawas mengungkapkan kekhawatiran serius terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah yang memprihatinkan.  Banyak gedung sekolah mengalami kerusakan berat, tapi tak kunjung direhabilitasi.  Padahal, kondisi tersebut membahayakan keselamatan siswa dan guru dalam kegiatan belajar-mengajar. Tapi, upaya rehabilitasi sering terhambat oleh regulasi.  Berdasarkan aturan yang berlaku, sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 60 orang tidak bisa diusulkan untuk rehap.  Kebijakan ini dinilai tidak ber...

Rembuk Pendidikan DPKS. (Foto: Surya)  Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, kelompok komite SD menyampaikan usulan penting. Rabu (25/6/2025).  Usulan tersebut disampaikan dalam kegiatan bertajuk “Kolaborasi Pendamping Satuan Pendidikan dengan Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” yang digelar oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), di Gedung Graha STKIP PGRI Sumenep. Acara dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Sumenep tersebut dikemas jadi Rembuk Pendidikan.  Kelompok komite mengusulkan agar setiap kali pengawas melakukan kunjungan ke sekolah binaannya, pengawas tidak hanya bertemu kepala sekolah dan guru, tapi juga menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan komite sekolah. Menurut juru bicara kelompok komite, selama ini pengawas hanya menerima laporan formal dari pihak sekolah, sehingga belum tentu mendapatkan gambaran utuh mengenai situasi dan tantangan yang sebenarnya dihadapi sekolah, baik dalam hal sarana prasarana, proses pembelajaran, maupun hu...