Apoy Madura

SS  Sosok Kiai Tumenggung Onggojoyo, atau yang akrab disapa Ju’ King oleh para keturunannya, bukan sekadar cerita usang di pesisir utara Sumenep, melainkan bukti otentik betapa cairnya hubungan akulturasi di masa lalu. Kehadirannya yang diperkirakan mendarat di pelabuhan pesisir Pasongsongan pada abad ke-17 Masehi membawa narasi menarik tentang seorang saudagar Tionghoa yang tidak hanya diterima, tapi juga sangat dihormati masyarakat Madura. Pemberian gelar ganda "Kiai" (pemuka agama) dan "Tumenggung" (pejabat) pada dirinya menyiratkan integritas yang luar biasa; ia berhasil meleburkan identitas sebagai pendatang asing jadi tokoh sentral yang memadukan kepiawaian berdagang dengan kearifan lokal. Dari kacamata ekonomi, dominasi perdagangan yang dibangun Ju’ King di Pasongsongan adalah sebuah fenomena kepemimpinan yang visioner. Fakta bahwa ia mampu mengendalikan urat nadi niaga di kawasan tersebut hingga beberapa generasi, ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya...

Kiai Tumenggung Onggojoyo (Ju’ King). [sh] Kiai Tumenggung Onggojoyo adalah figur penting yang menandai jejak panjang perjumpaan budaya di pesisir utara Madura, khususnya di Desa dan Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Sebagai nenek moyang peranakan Cina di wilayah tersebut, sosok ini tidak hanya hadir dalam silsilah keluarga, tapi juga dalam ingatan kolektif masyarakat yang melihat Pasongsongan sebagai ruang pertemuan antara tradisi lokal; Islam, dan budaya Tionghoa. Nama lain beliau, Ju’ King, yang akrab diucapkan komunitas peranakan Cina setempat, jadi bukti bagaimana identitas bisa berlapis namun tetap menyatu dalam kehidupan sosial. Keberadaan makam Kiai Tumenggung Onggojoyo di kompleks pemakaman Sunan Ampel Surabaya makin menguatkan dugaan bahwa beliau memiliki peran dan kedudukan penting pada masanya. Sunan Ampel dikenal sebagai pusat sejarah dakwah dan peradaban Islam di Jawa, sehingga dimakamkannya Onggojoyo di sana bukanlah hal yang kebetulan. Ini memberi rua...

Gaji guru PPPK Paruh Waktu sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah. Akibatnya, banyak guru menerima penghasilan yang jauh dari kata layak, meskipun mereka memikul tanggung jawab besar. Menjadi guru membutuhkan kesiapan mental menghadapi peserta didik, ditambah beban administrasi yang mengharuskan mereka berjam-jam di depan laptop mengunggah berbagai data dan berkas. Di sisi lain, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) rutin menerima bantuan pemerintah. PKH tentu sangat pantas diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tapi, yang jadi persoalan adalah masih ditemukannya sebagian penerima PKH yang secara ekonomi tergolong cukup sejahtera, sementara guru PPPK Paruh Waktu justru harus berjuang dengan gaji minim tanpa kepastian kesejahteraan. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan. Guru yang berperan langsung mencerdaskan generasi bangsa seolah kurang memperoleh atensi pemangku kebijakan, sementara bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran. S...

Gaji guru PPPK Paruh Waktu saat ini masih sangat beragam di setiap daerah karena bergantung pada kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Kondisi ini membuat banyak guru menerima gaji yang jauh dari kata layak, walau beban kerja dan tanggung jawab mereka sama. Padahal, jadi guru bukanlah pekerjaan ringan. Guru dituntut memiliki kesiapan mental dalam menghadapi berbagai karakter peserta didik. Selain mengajar, mereka juga harus mengerjakan banyak tugas administrasi, seperti mengunggah data dan berkas pembelajaran melalui berbagai aplikasi, yang sering kali memakan waktu dan tenaga. Gaji yang rendah tentu berdampak pada kesejahteraan dan motivasi guru. Sangat tidak adil jika tuntutan profesionalisme tinggi tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai. Pendidikan yang berkualitas tidak akan terwujud jika para pendidiknya terus bekerja dalam keterbatasan. Sudah seharusnya ada perhatian lebih serius dari pemerintah agar gaji guru PPPK Paruh Waktu lebih layak dan berkeadilan. ...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah merupakan langkah positif pemerintah dalam membantu pemenuhan gizi seimbang bagi peserta didik. Program ini sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, karena gizi yang baik berperan penting dalam tumbuh kembang dan konsentrasi belajar mereka. Tapi di balik manfaat tersebut, ada persoalan mendesak yang tidak boleh diabaikan, khususnya di Pulau Garam Madura. Hingga saat ini, masih banyak gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Bangunan yang sudah tua, rapuh, bahkan sebagian roboh jadi ancaman nyata bagi keselamatan peserta didik dan guru.   Ironis rasanya ketika anak-anak mendapatkan makanan bergizi, tapi harus belajar di ruang kelas yang tidak aman. Keselamatan sejatinya jadi prioritas utama dalam dunia pendidikan. Gedung sekolah yang layak bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan dasar. Tanpa ruang belajar yang aman, proses pendidikan justru berubah jadi aktivitas yang penuh r...

Transformasi status tenaga honorer jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu digadang-gadang sebagai "sekoci penyelamat" untuk menghindari pemutusan hubungan kerja massal. Tapi, di balik narasi penyelamatan tersebut, tersimpan realitas pahit yang mesti ditelan oleh ribuan guru di berbagai pelosok negeri. Kebijakan yang menyerahkan besaran gaji PPPK Paruh Waktu kepada kemampuan keuangan masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) adalah pedang bermata dua. Bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, mungkin ini bukan masalah. Tapi, bagi daerah dengan fiskal "cekak", kebijakan ini jadi legitimasi untuk menggaji guru dengan nominal yang jauh dari kata layak—bahkan sering kali lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ketimpangan yang Dinormalisasi Sangat tidak adil ketika standar kesejahteraan seorang pendidik ditentukan semata-mata oleh lokasi geografis tempat mereka mengabdi. Guru di daerah A bisa mendapatkan ...

Kisruh yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas) Madas (Madura Asli) di Surabaya belakangan ini menyita perhatian publik nasional. Media sosial dipenuhi kecaman, ancaman, caci maki, dan lain sebagainya. Pemicu kejadian adalah pengusiran seorang nenek dari rumah yang telah lama ia tempati, yang disinyalir dilakukan oknum yang dikaitkan dengan ormas tersebut. Kasus ini dengan cepat menyebar luas di media sosial dan memunculkan gelombang empati sekaligus kemarahan dari masyarakat. Di tengah derasnya opini publik, Ketua Ormas Madas membantah keras bahwa organisasinya terlibat dalam tindakan pengusiran paksa tersebut. Menurutnya, Madas tidak memiliki anggota yang melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut murni konflik kepemilikan rumah, dimana sang nenek menempati rumah yang disebut-sebut telah dijual kepada pihak lain. Dari sudut pandang ini, pengusiran tidak berdiri sebagai tindakan sewenang-wenang, melainkan konsekuensi dari ...