Gelombang Kemarahan Rakyat dan Sensitivitas Wakilnya

Di tengah perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80, muncul potret buram bangsa ini yang tidak bisa ditutup-tutupi. 

Akhir Agustus 2025, gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai kota di Indonesia akhir-akhir ini bukanlah peristiwa yang datang tiba-tiba. 

Akar dari kemarahan rakyat berawal dari ulah sejumlah anggota DPR RI yang berjoget riang di ruang sidang, sementara publik tengah berjuang menghadapi kesulitan ekonomi. 

Ditambah lagi, kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan yang kini melebihi Rp 100 juta dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat.

Fenomena ini memperlihatkan jurang yang kian lebar antara rakyat dengan wakilnya. 

DPR semestinya jadi simbol keberpihakan pada kepentingan masyarakat, bukan menampilkan wajah kemewahan dan sikap abai. 

Tindakan yang terkesan meremehkan penderitaan rakyat hanya akan memicu kekecewaan yang kian mendalam.

Unjuk rasa yang berujung ricuh adalah tanda bahwa rakyat tidak lagi sekadar mengeluh, melainkan menuntut keadilan. 

Pesan moral yang harus dipahami para anggota dewan jelas: Amanah rakyat bukan untuk dimanfaatkan sebagai sarana memperkaya diri, tapi untuk memperjuangkan kepentingan bersama. 

Jika sensitivitas sosial tidak dimiliki, kepercayaan publik akan terus terkikis, dan legitimasi wakil rakyat akan runtuh dengan sendirinya. [sh]