PPPK Paruh Waktu: Solusi Parsial yang Belum Menjawab Keadilan bagi Semua Honorer

Pemerintah, melalui Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025, resmi membuka skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. 

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari langkah strategis untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer sekaligus memperkuat pelayanan publik, terutama di sektor yang kekurangan SDM.

Dalam skema ini, PPPK Paruh Waktu akan diangkat dengan masa kerja satu tahun (dapat diperpanjang), memiliki Nomor Induk PPPK dari BKN, dan tetap berstatus ASN meski bekerja tidak penuh waktu seperti PPPK reguler. 

Dua kelompok honorer yang berhak atas skema ini adalah mereka yang:

1. Sudah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus.

2. Sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 namun tidak mendapat formasi.

Secara administratif, keputusan ini tampak bijaksana. Akan tetapi yang dimaksud honorer di sini adalah mereka yang namanya sudah masuk dalam database BKN. 

Dan dibalik kebijakan tersebut, muncul kegelisahan dari ribuan tenaga honorer yang tidak masuk dalam dua kriteria itu.

Sebut saja di Kabupaten Sumenep, masih banyak tenaga honorer yang lama mengabdi puluhan tahun, bahkan berusia di atas 50 tahun, tapi belum lolos seleksi tahun 2024.

Dengan kebijakan ini, posisi mereka kian terpinggirkan, karena termasuk dalam kelompok tanpa harapan.

Pertanyaannya: Apakah pengabdian panjang mereka tidak cukup jadi bukti loyalitas dan kompetensi?

Kebijakan PPPK Paruh Waktu memang tampak progresif, tapi tetap menyisakan persoalan lama: ketimpangan dan ketidakpastian status para honorer. 

Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada solusi administratif, tapi juga menyusun skema transisi yang adil, terutama untuk honorer senior yang sudah terlalu lama mengabdi. 

Tanpa langkah korektif dan keadilan menyeluruh, kebijakan ini hanya akan menjadi solusi parsial yang memperpanjang ketimpangan dalam sistem kepegawaian kita. [Surya]