Honorer R4: Antara Surat Cinta Menteri dan Takdir di Tangan Daerah

Akhirnya, datang juga "surat cinta" dari Menteri PANRB Nomor B/825/M.SM.02.00/2025. 

Isinya? Bukan undangan pernikahan, bukan pula bonus THR, tapi penghargaan dan pengakuan (yang penting diakui dulu, diangkat urusan nanti) untuk para honorer dengan kode R4—yaitu mereka yang selama ini tidak terdaftar di database BKN, alias “pejuang tanpa nama.”

Tapi jangan senang dulu. Dalam surat itu ada kalimat pamungkas: "Diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing." 

Artinya, nasib honorer R4 sekarang tergantung pada isi dompet daerah. Kalau APBD daerah tebal, selamat! Anda mungkin bisa jadi PPPK penuh waktu. 

Tapi kalau APBD-nya kurus, mohon maaf, mungkin Anda disarankan ikut pelatihan "ikhlas dan sabar tanpa batas".

Lucunya lagi, bagi yang ingin jadi pegawai paruh waktu, daerah harus minta NIP ke BKN. 

Tapi yang sudah paruh waktu dan sudah masuk database bisa naik level jadi penuh waktu. 

Kesimpulannya? Honorer R4 itu seperti tanaman kaktus di gurun: hidup sendiri, tahan banting, dan cuma disiram saat ada anggaran. 

Kalau daerahnya sayang, disiram. Kalau tidak? Ya, kering sendiri sambil bisik-bisik, “Saya pensiun perlahan, tanpa upacara.” [Surya]