Money Politic dalam Kompetisi Pilkades di Sumenep

Opini: Yant Kaiy

Untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas di era millenial memang sangatlah sulit. Rekam jejak yang bagus ternyata tidak menjadi garansi mutlak dikemudian hari ketika sudah menjadi pemimpin. Sungguh sangat banyak contoh kasus yang dapat diteladani. Ketika seorang pemimpin sebelum menduduki tahtanya, ia sudah mengonsep program yang pro rakyat. Namun ketika menjadi pemimpin, sudah bukan rahasia lagi ia akan berbenturan dengan segala bentuk birokrasi yang menelikung agenda pro grass rootnya.

Ia tidak lagi menjadi pembela rakyat yang dipimpinnya. Ia akan mengedepankan kepentingan pihak yang menaungi dirinya agar mahligai kekuasaannya langgeng tak terbantahkan. Pada akhirnya, ia bukan lagi berwajah sebagai sang juru selamat, akan tetapi ia menjadi pemimpin berpaham ABS (asal bapak senang). 

Kalau ia tidak menjalankan tradisi itu, maka ia akan terkucilkan dari persekongkolannya.

Pola transformasi kepemimpinan demikian tidak hanya terjadi di level atas saja, tapi pada tataran bawah juga sudah terkontaminasi dengan pola seperti itu. Lagu lama tersebut terus tumbuh subur di masyarakat kita. Tidak ada indikasi suatu saat nanti perubahan akan terjadi. Kendati begitu, kita sebagai rakyat harus tetap optimis.

Dalam kompetisi politik apa pun, seorang kandidat biasanya mementingkan kemenangan. Bukan ketenangan. Ia akan berupaya maksimal dalam mengkeokkan lawan. Ia telah mengebiri iba yang ada pada nuraninya. Karena tidak sedikit budget yang mereka gelontorkan demi tercapainya tujuan. 

Mereka telah mengkalkulasi untung-rugi dari perhelatan yang akan diikutinya. Sebagai akibatnya sistem perdagangan pun mereka praktekkan sebagai pengejawantahan ikhtiar dari kompetisi itu. Elemen tersebut ternyata menjadi sorotan utama bagi kandidat yang akan bertarung habis-habisan untuk merengkuh juara.

Aroma money politic di suasana menjelang Pilkades Kabupaten Sumenep tahun 2019 ini sudah mulai terasa. Bagi-bagi sembako dan amplop berisi duit bukanlah sesuatu yang tabu. Bungkusnya sebagai model pengenalan kandidat, bukan lagi sebagai suap. Alasannya lagi sebagai wujud sosialisasi yang halal hukumnya. Dan sederet lagi alasan masuk akal.

Tradisi lama yang cukup manjur ini hampir tidak bisa lepas dari adanya perhelatan pesta demokrasi. Bumbu penyedap dari sekian banyak ini tentu membutuhkan dana tidak sedikit. Sebab seorang calon harus mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pihak pemilih. Pengenalan visi-misi menjadi jalan terciptanya politik uang. Ditambah lagi dengan open house di kediaman sang calon. Anggaran dapur pun membengkak dengan sendirinya.

Beban berat inilah yang harus dipikul bagi semua kandidat dalam pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Sumenep. Sementara itu para pemilih juga tidak ambil pusing dengan itu semua. Salah sendiri kalau nanti tidak jadi terpilih. 

Bukankah slogan “siap kalah-siap menang” sudah menjadi kesepakatan berjamaah bagi semua kandidat. Namun apakah baris kalimat bijak itu dapat diterapkan setelah pesta demokrasi. Wallahualam bishawab.