Postingan

Menampilkan postingan dengan label Opini

Meluruskan Citra: Madas dan Solidaritas Warga Madura di Perantauan

Gambar
Kasus pengusiran seorang nenek di Surabaya yang belakangan ini viral telah menimbulkan gelombang spekulasi di tengah masyarakat, terutama mengenai keterlibatan organisasi kemasyarakatan Madas (Madura Asli). Meskipun tudingan miring sempat berhembus kencang, pengurus pusat Madas dengan tegas membantah bahwa pelaku tindakan tersebut adalah bagian dari anggota mereka. Penting bagi publik untuk tidak terjebak dalam penghakiman sepihak sebelum fakta hukum terungkap sepenuhnya, agar sebuah isu individual tidak berkembang menjadi sentimen negatif terhadap sebuah entitas organisasi yang sah. Sejatinya, Madas hadir sebagai wadah strategis yang mengakomodir berbagai kepentingan positif serta menjalin silaturrahmi erat sesama warga Madura di perantauan. Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, Madas berfungsi sebagai jembatan sosial bagi warga Madura untuk saling membantu dalam beradaptasi dan berkontribusi di tanah rantau. Keberadaan organisasi seperti ini sangat k...

Jurnal PPG 2025: Pembelajaran Mendalam dan Asesmen, Topik 2 "Pembelajaran Berdiferensiasi"

Gambar
  1. Latar Belakang Belajar merupakan sebuah proses evolusi dinamis yang melibatkan berbagai pihak, sehingga menuntut guru profesional untuk menguasai pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan ini jadi sangat esensial karena mengakui keunikan setiap siswa, baik dari segi gaya belajar, minat, maupun kemampuan mereka. Dalam praktiknya, diferensiasi mengharuskan pendidik untuk meninggalkan metode pengajaran yang seragam dan beralih pada penyesuaian materi, aktivitas, serta penilaian yang spesifik. Dengan demikian, kebutuhan belajar individu bisa terpenuhi secara optimal melalui strategi yang selaras dengan karakteristik masing-masing siswa. 2. Pengertian Pembelajaran Berdiferensiasi Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pedagogis yang secara sadar menyesuaikan konten, proses, dan produk belajar berdasarkan kebutuhan, minat, serta profil peserta didik. Sejalan dengan pandangan Carol Ann Tomlinson, pendekatan ini didefinisikan sebagai ikhtiar melahirkan kesesuaian a...

MAKALAH: Perkembangan Konsep Matematika Dasar dan Implementasinya dalam Pembelajaran SD

Gambar

Gaji Guru PPPK Paruh Waktu dan Ironi Bantuan Sosial

Gambar
Gaji guru PPPK Paruh Waktu sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah. Akibatnya, banyak guru menerima penghasilan yang jauh dari kata layak, meskipun mereka memikul tanggung jawab besar. Menjadi guru membutuhkan kesiapan mental menghadapi peserta didik, ditambah beban administrasi yang mengharuskan mereka berjam-jam di depan laptop mengunggah berbagai data dan berkas. Di sisi lain, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) rutin menerima bantuan pemerintah. PKH tentu sangat pantas diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tapi, yang jadi persoalan adalah masih ditemukannya sebagian penerima PKH yang secara ekonomi tergolong cukup sejahtera, sementara guru PPPK Paruh Waktu justru harus berjuang dengan gaji minim tanpa kepastian kesejahteraan. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan. Guru yang berperan langsung mencerdaskan generasi bangsa seolah kurang memperoleh atensi pemangku kebijakan, sementara bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran. S...

Gaji Guru PPPK Paruh Waktu yang Belum Berkeadilan

Gambar
Gaji guru PPPK Paruh Waktu saat ini masih sangat beragam di setiap daerah karena bergantung pada kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Kondisi ini membuat banyak guru menerima gaji yang jauh dari kata layak, walau beban kerja dan tanggung jawab mereka sama. Padahal, jadi guru bukanlah pekerjaan ringan. Guru dituntut memiliki kesiapan mental dalam menghadapi berbagai karakter peserta didik. Selain mengajar, mereka juga harus mengerjakan banyak tugas administrasi, seperti mengunggah data dan berkas pembelajaran melalui berbagai aplikasi, yang sering kali memakan waktu dan tenaga. Gaji yang rendah tentu berdampak pada kesejahteraan dan motivasi guru. Sangat tidak adil jika tuntutan profesionalisme tinggi tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai. Pendidikan yang berkualitas tidak akan terwujud jika para pendidiknya terus bekerja dalam keterbatasan. Sudah seharusnya ada perhatian lebih serius dari pemerintah agar gaji guru PPPK Paruh Waktu lebih layak dan berkeadilan. ...

Pesta MBG dan Keselamatan Sekolah: Jangan Abaikan yang Lebih Mendesak

Gambar
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah merupakan langkah positif pemerintah dalam membantu pemenuhan gizi seimbang bagi peserta didik. Program ini sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, karena gizi yang baik berperan penting dalam tumbuh kembang dan konsentrasi belajar mereka. Tapi di balik manfaat tersebut, ada persoalan mendesak yang tidak boleh diabaikan, khususnya di Pulau Garam Madura. Hingga saat ini, masih banyak gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Bangunan yang sudah tua, rapuh, bahkan sebagian roboh jadi ancaman nyata bagi keselamatan peserta didik dan guru.   Ironis rasanya ketika anak-anak mendapatkan makanan bergizi, tapi harus belajar di ruang kelas yang tidak aman. Keselamatan sejatinya jadi prioritas utama dalam dunia pendidikan. Gedung sekolah yang layak bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan dasar. Tanpa ruang belajar yang aman, proses pendidikan justru berubah jadi aktivitas yang penuh r...

Ironi Guru PPPK Paruh Waktu: Beban Mental "Full Time", Gaji "Seikhlasnya"

Gambar
Transformasi status tenaga honorer jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu digadang-gadang sebagai "sekoci penyelamat" untuk menghindari pemutusan hubungan kerja massal. Tapi, di balik narasi penyelamatan tersebut, tersimpan realitas pahit yang mesti ditelan oleh ribuan guru di berbagai pelosok negeri. Kebijakan yang menyerahkan besaran gaji PPPK Paruh Waktu kepada kemampuan keuangan masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) adalah pedang bermata dua. Bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, mungkin ini bukan masalah. Tapi, bagi daerah dengan fiskal "cekak", kebijakan ini jadi legitimasi untuk menggaji guru dengan nominal yang jauh dari kata layak—bahkan sering kali lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ketimpangan yang Dinormalisasi Sangat tidak adil ketika standar kesejahteraan seorang pendidik ditentukan semata-mata oleh lokasi geografis tempat mereka mengabdi. Guru di daerah A bisa mendapatkan ...

Kisruh Ormas Madas dan Cermin Penegakan Hukum Kita

Gambar
Kisruh yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas) Madas (Madura Asli) di Surabaya belakangan ini menyita perhatian publik nasional. Media sosial dipenuhi kecaman, ancaman, caci maki, dan lain sebagainya. Pemicu kejadian adalah pengusiran seorang nenek dari rumah yang telah lama ia tempati, yang disinyalir dilakukan oknum yang dikaitkan dengan ormas tersebut. Kasus ini dengan cepat menyebar luas di media sosial dan memunculkan gelombang empati sekaligus kemarahan dari masyarakat. Di tengah derasnya opini publik, Ketua Ormas Madas membantah keras bahwa organisasinya terlibat dalam tindakan pengusiran paksa tersebut. Menurutnya, Madas tidak memiliki anggota yang melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut murni konflik kepemilikan rumah, dimana sang nenek menempati rumah yang disebut-sebut telah dijual kepada pihak lain. Dari sudut pandang ini, pengusiran tidak berdiri sebagai tindakan sewenang-wenang, melainkan konsekuensi dari ...