Judul: Mengapa Korupsi Merajalela di Indonesia: Ketidakjeraan Hukum

Catatan: Yant Kaiy

Kita tentu masih ingat akan mega korupsi di tanah air yang merugikan negara triliunan rupiah. 

Kita sebagai rakyat biasa tersentak kaget dengan tiga kasus korupsi terbesar diantaranya:

1. Surya Darmadi, menggarong uang negara ditaksir mencapai Rp 78 triliun.

2. Skandal korupsi Asabri dengan kerugian negara senilai Rp 23 triliun. 3. Kasus Jiwasraya dengan kerugian negara Rp 17 triliun. 

Total ketiga kasus korupsi tersebut membuat negara rugi hingga Rp 118 triliun. Dan masih lagi ribuan skandal korupsi yang membuat kekayaan negara terkuras oleh para koruptor. Ada yang terungkap, ada pula tidak. 

Korupsi telah menjadi masalah yang meresahkan di Indonesia selama bertahun-tahun. 

Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, korupsi terus merajalela di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat. 

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa hukum tidak cukup membuat para pelaku korupsi jera. 

Tulisan saya ini akan mencoba menjelaskan fenomena tetsebut dengan mengidentifikasi beberapa alasan utama.

1.Lemahnya Penegakan Hukum

Salah satu alasan utama mengapa koruptor tidak merasa jera adalah penegakan hukum yang lemah.

Meskipun telah ada undang-undang yang tegas terkait dengan korupsi, pelaksanaannya seringkali tidak memadai. 

Beberapa kasus korupsi terkenal bahkan berakhir tanpa hukuman yang signifikan bagi pelaku.

Keterbatasan dalam penegakan hukum menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

2. Kurangnya Transparansi

Transparansi adalah elemen kunci dalam mengatasi korupsi. 

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana publik dan proses pengadaan proyek seringkali menjadi sarang korupsi. 

Ketika masyarakat tidak dapat melihat bagaimana uang mereka digunakan secara efektif, ini menciptakan peluang bagi koruptor untuk beroperasi tanpa takut.

3. Budaya Suap

Budaya suap atau gratifikasi telah menjadi bagian dari norma sosial di beberapa lingkungan di Indonesia. 

Praktik suap ini menciptakan lingkungan di mana korupsi dapat berkembang. 

Ketika memberi atau menerima suap dianggap sebagai cara yang sah untuk mendapatkan layanan atau keuntungan, sulit bagi hukum untuk membuat jera para pelakunya.

4. Perlindungan Politik

Para pelaku korupsi sering kali memiliki perlindungan dari lingkaran politik atau kekuasaan. 

Hal ini membuat mereka merasa aman dan tidak takut menghadapi konsekuensi hukum. 

Perlindungan ini bisa berupa dukungan dari partai politik atau hubungan politik yang kuat.

5. Sanksi yang Tidak Memadai

Sanksi yang tidak memadai bagi pelaku korupsi juga merupakan masalah serius. 

Banyak koruptor hanya menerima hukuman ringan atau bahkan tidak dihukum sama sekali. 

Ini tidak hanya mengurangi efektivitas hukum sebagai alat pencegahan, tetapi juga membuat koruptor merasa bahwa risiko mereka rendah.

Untuk mengatasi masalah korupsi yang merajalela di Indonesia, diperlukan tindakan yang lebih tegas dalam penegakan hukum, peningkatan transparansi, perubahan budaya sosial, serta penghapusan perlindungan politik bagi koruptor. 

Hanya dengan langkah-langkah konkret ini, kita dapat berharap melihat perubahan yang nyata dalam upaya memberantas korupsi dan membuat pelaku korupsi merasa jera akan konsekuensinya.[]