No WFH Bagi Sekolah: Benarkah Demi Kualitas SDM atau Kelancaran Makan Gratis?
Beberapa waktu lalu, Menko PMK Pratikno menyampaikan pesan penting dari Presiden Prabowo: SDM adalah kunci utama.
Kabar ini datang sepaket dengan ketegasan pemerintah bahwa lembaga pendidikan tetap harus menjalankan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
Artinya, tidak ada WFH (Work From Home) bagi sektor pendidikan.
Bagi sebagian orang yang sudah terlanjur nyaman dengan daster dan kopi di meja rumah, kebijakan ini mungkin terdengar "melelahkan".
Tapi, jika kita bedah lebih dalam, ada alasan kuat mengapa sekolah harus tetap jadi tempat fisik, bukan sekadar ruang virtual.
1. Pendidikan Bukan Cuma Soal Transfer Data
Mengajar matematika mungkin bisa lewat Zoom, tapi mengajarkan etika, empati, dan kedisiplinan butuh kehadiran fisik.
Pendidikan adalah proses sosial.
Saat siswa berinteraksi langsung dengan guru dan teman sebaya, mereka belajar mengelola konflik, membaca bahasa tubuh, dan membangun koneksi emosional yang tidak akan pernah bisa ditangkap oleh koneksi internet secepat apa pun.
2. Memutus Jurang Ketimpangan
Kita harus jujur: tidak semua anak di Indonesia punya akses gadget canggih dan kuota melimpah.
Memaksakan sistem daring (WFH bagi guru/staf) justru berisiko memperlebar jurang kualitas antara si kaya dan si miskin.
Dengan tetap sekolah tatap muka, pemerintah memastikan setiap anak mendapatkan fasilitas dan perhatian yang relatif setara di sekolah.
3. Kesehatan Mental dan Karakter
Presiden Prabowo menekankan sektor kesehatan.
Kesehatan disini bukan cuma soal bebas dari virus, tapi juga kesehatan mental.
Isolasi terlalu lama di rumah terbukti berdampak buruk pada psikologis remaja.
Sekolah adalah ekosistem dimana karakter ditempa lewat interaksi nyata, bukan lewat kolom komentar atau tombol mute.
Kualitas SDM tidak bisa dibangun secara instan lewat layar. Ia butuh interaksi, keringat di lapangan olahraga, dan diskusi hangat di perpustakaan.
Kebijakan "No WFH" untuk lembaga pendidikan adalah sinyal bahwa pemerintah tidak ingin main-main dengan kualitas generasi mendatang.
Memang lebih repot harus menembus kemacetan menuju sekolah, tapi itu adalah harga kecil yang harus dibayar demi memastikan SDM Indonesia tetap kompetitif, tangguh, dan yang terpenting: tetap manusiawi.
Mari kita kembalikan sekolah sebagai "rumah kedua" yang nyata, bukan sekadar "jendela digital" yang hampa.
Layar Tak Bisa Mengenyangkan
Kebijakan "No WFH" untuk lembaga pendidikan adalah sinyal bahwa pemerintah tidak ingin main-main dengan kualitas generasi mendatang.
Tapi, ada satu alasan lagi yang jauh lebih pragmatis sekaligus ironis jika kita memaksakan sekolah daring: Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bayangkan jika guru dan siswa asyik WFH di rumah masing-masing, lalu bagaimana nasib program unggulan Presiden Prabowo ini?
Apakah kurir ojek online harus mengantar ribuan kotak susu dan nasi bergizi ke alamat rumah siswa satu per satu setiap jam istirahat?
Atau haruskah kita menciptakan teknologi "download protein" lewat kabel LAN?
Tanpa sekolah tatap muka, logistik program MBG otomatis macet total.
Jadi, selain demi interaksi sosial dan karakter, kehadiran fisik di sekolah adalah syarat mutlak agar perut siswa tetap terisi secara nyata, bukan sekadar melihat gambar menu sehat di layar Zoom yang sering buffering.
Mari kita akui: secanggih apa pun dunia digital, ia belum bisa mengirimkan aroma nasi hangat dan rasa susu segar langsung ke meja makan siswa di rumah.
Sekolah harus tetap buka, karena kecerdasan butuh tatap muka, dan perut butuh distribusi yang nyata. [kay]