Menyoal "Kualitas" dan "Kesejahteraan": Sebuah Cermin untuk Mulan Jameela

Pernyataan anggota DPR RI, Mulan Jameela, baru-baru ini memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, terutama para aktivis dan praktisi pendidikan.

Inti pernyataannya—bahwa guru harus mengutamakan kualitas ketimbang sekadar menuntut gaji tinggi—dirasa seperti "garam di atas luka" bagi jutaan guru di Indonesia yang hingga kini masih berjuang di garis kemiskinan.

Paradoks Kualitas vs Kesejahteraan

Logika yang menyatakan bahwa "kualitas harus mendahului kesejahteraan" adalah logika yang cacat secara fundamental.

Bagaimana mungkin kita menuntut profesionalisme tingkat tinggi dari seseorang yang setiap hari harus membagi fokus antara mengajar dan memikirkan cara membayar cicilan atau sekadar membeli beras?

·         Faktanya: Guru bukan sekadar profesi pengabdian; guru adalah profesi profesional yang membutuhkan pemeliharaan kompetensi.

·         Realita Lapangan: Masih banyak guru honorer di pelosok negeri yang digaji di bawah Rp500.000 per bulan. Menuntut kualitas tanpa memberikan jaminan hidup yang layak adalah bentuk ketidakadilan sistemik.

Guru: Akar dari Kursi Parlemen

Salah satu kritik paling pedas datang dari para aktivis yang mengingatkan Mulan Jameela untuk "bercermin".

Poin ini sangat krusial. Setiap anggota DPR, termasuk Mulan, bisa duduk di kursi empuk Senayan, membaca naskah pidato, dan merumuskan kebijakan karena mereka pernah duduk di bangku sekolah dan dididik oleh seorang guru.

Tanpa kesabaran seorang guru yang mengajarkan literasi dasar hingga etika, tidak akan ada politisi, dokter, maupun artis.

Meremehkan tuntutan gaji guru sama saja dengan melupakan akar yang menghidupi pohon karier mereka sendiri.

Tanggung Jawab Legislatif: Solusi, Bukan Kritik Kosong

Sebagai anggota DPR RI, tugas Mulan Jameela sejatinya bukan sekadar melemparkan kritik kepada subjek pendidikan (guru), melainkan mengevaluasi objek kebijakan (pemerintah).

1.    Evaluasi Anggaran: Mengapa anggaran pendidikan 20% belum mampu menyejahterakan guru secara merata?

2.    Sistem Sertifikasi: Mengapa birokrasi pencairan tunjangan masih berbelit-belit?

3.    Pelatihan Guru: Apa langkah nyata DPR untuk memfasilitasi peningkatan kualitas guru yang ia tuntut itu?

Kesimpulan

Kualitas guru memang penting untuk masa depan bangsa, tapi kualitas tidak tumbuh di atas tanah yang kering.

Ia butuh pupuk berupa kesejahteraan dan apresiasi. 

Daripada sibuk meminta guru untuk tidak menuntut gaji, ada baiknya para wakil rakyat fokus memastikan bahwa profesi guru jadi profesi yang bermartabat secara finansial, agar orang-orang terbaik di negeri ini mau jadi pendidik.

Sebelum menunjuk jari ke arah papan tulis, ada baiknya para wakil rakyat melihat ke cermin: sudahkah mereka memperjuangkan orang-orang yang telah membuat mereka mampu berdiri di sana? [kay]