Cermin Chomsky di Tanah Papua: Ketika Militerisme Menjadi Bahan Bakar
Perlawanan
Noam
Chomsky, sang linguis sekaligus kritikus sosial paling tajam abad ini, pernah
melontarkan tesis yang menampar wajah kekuatan global: "Jika kita ingin berhenti menjadi sasaran
terorisme, kita harus berhenti menjadi pelakunya." Bagi Chomsky,
terorisme bukan sekadar aksi kekerasan tanpa sebab (random acts of violence),
melainkan sebuah reaksi atas intervensi militer, eksploitasi ekonomi, dan
ketidakadilan sistemik yang dipaksakan oleh kekuatan besar terhadap entitas
yang lebih lemah.
Jika kita
menarik garis merah pemikiran Chomsky ke dalam konteks domestik Indonesia, maka
cermin itu akan mengarah tepat ke satu titik panas yang tak kunjung mendingin: Papua.
Kekerasan yang Melahirkan Kekerasan
Chomsky
berargumen bahwa kebijakan luar negeri yang intervensionis sering kali menjadi
akar masalah. Di Papua, kita melihat pola serupa namun dalam skala internal.
Selama berpuluh-puluh tahun, pendekatan keamanan (security approach) yang kaku
telah menjadi "menu utama" pemerintah. Alih-alih melakukan
normalisasi keadaan melalui dialog yang setara, kehadiran militer yang masif
sering kali justru dianggap sebagai bentuk provokasi oleh masyarakat lokal.
Ketika
militer dianggap tidak becus atau bahkan tidak serius dalam melakukan
pendekatan humanis, yang terjadi adalah siklus kekerasan yang tak berujung.
Dalam logika Chomsky, "terorisme" atau perlawanan bersenjata di Papua
tidak lahir di ruang hampa; ia adalah resonansi dari trauma, ketidakadilan
distribusi sumber daya, dan moncong senjata yang terus mengintai di balik
rimbunnya hutan Cendrawasih.
Eksploitasi Ekonomi sebagai Akar Konflik
Selain
intervensi militer, Chomsky menyoroti eksploitasi ekonomi sebagai pemicu
radikalisme. Papua adalah tanah yang kaya, namun kekayaannya sering kali
mengalir keluar, menyisakan kerusakan lingkungan dan marginalisasi bagi
penduduk aslinya. Ketika negara lebih sibuk melindungi aset korporasi besar
daripada melindungi hak dasar warganya, maka benih-benih pembangkangan akan
tumbuh subur.
Negara
harus sadar bahwa mengirim lebih banyak pasukan bukanlah solusi untuk
"membunuh" perlawanan. Sebab, setiap peluru yang meletus tanpa dasar
keadilan hanya akan melahirkan sepuluh pejuang baru yang merasa tidak lagi
memiliki masa depan di bawah naungan bendera yang sama.
Normalisasi: Bukan Sekadar Gencatan Senjata
Normalisasi
di Papua menuntut lebih dari sekadar "ketegasan" militer. Ia menuntut
keberanian politik untuk mengakui kegagalan pendekatan masa lalu. Rezim saat
ini harus melihat Papua bukan sebagai medan tempur atau komoditas ekonomi
semata, melainkan sebagai manusia-manusia yang mendambakan kedaulatan atas martabat
mereka sendiri.
Jika
pemerintah tetap mempertahankan pola lama—intervensi represif dan eksploitasi
terselubung—maka Indonesia sebenarnya sedang memelihara konflik itu sendiri.
Seperti kata Chomsky, selama kita masih menjadi "pelaku"
ketidakadilan, jangan harap kita bisa terbebas dari ancaman perlawanan yang
kita labeli sebagai terorisme.
Penutup
Kunci
perdamaian Papua bukan terletak pada kecanggihan alutsista, melainkan pada
kemampuan negara untuk menahan diri, mendengar, dan menghentikan segala bentuk
eksploitasi. Tanpa itu, Papua akan tetap menjadi luka terbuka yang membuktikan
kebenaran pahit dari tesis Noam Chomsky di tanah air kita sendiri.
Cermin tajam Noam Chomsky buat Papua! Benarkah militerisme malah suburkan
perlawanan? Yuk, bedah akar konflik & solusinya di sini. Simak ulasannya!