Sumenep Membangun Ekonomi Desa dari Bawah‼️ Koperasi sebagai Pilar Kesejahteraan Rakyat🔥

M. Ramli, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Sumenep. 

SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengambil langkah nyata dalam memperkuat ekonomi desa melalui pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Jumat (13/6/2025). 

Dengan menanggung biaya notaris melalui APBD, Pemkab Sumenep menunjukkan komitmennya untuk memastikan setiap desa memiliki koperasi yang legal, mandiri, dan berdaya saing. 

"Ini bukan sekadar bantuan administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk kemandirian ekonomi masyarakat desa," tegas M. Ramli, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Sumenep,

Lebih jauh M. Ramli menerangkan, di tengah tantangan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota, koperasi jadi salah satu solusi paling konkret dalam mendorong pemerataan. 

"Dengan biaya pencatatan yang ditanggung APBD, Sumenep membuktikan bahwa pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa," tambah M. Ramli. 

Langkah ini juga mempercepat proses legalisasi koperasi, sehingga desa-desa tidak lagi terbebani birokrasi yang rumit dan mahal.

Tidak semua daerah memiliki keberanian seperti Sumenep. 

Dengan 316 desa sudah mengajukan berkas dan 210 koperasi telah berbadan hukum.

Kemajuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pro-rakyat bisa berjalan ketika ada political will dari pemimpin. 

Bahkan, Pemkab Sumenep tidak berhenti di situ, mereka sedang mengupayakan dukungan dari Pemprov Jatim untuk 150 desa lainnya. 

Ini adalah bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam membangun ekonomi kerakyatan.

Memang, masih ada 18 desa yang tertunda karena kendala kehadiran pengurus, terutama di wilayah kepulauan. 

"Tapi, hal ini justru menunjukkan bahwa Pemkab Sumenep tidak asal kejar target, tapi tetap memastikan proses berjalan sesuai aturan," ucap M. Ramli. 

Dengan pendampingan yang tepat, hambatan ini bisa diatasi tanpa mengorbankan prinsip koperasi yang partisipatif. [kay]