Oalah‼️ PT Garam Tuai Kritik Akibat Sikap Kaku Tangani Banjir di Sumenep Madura🔥

Berawal dari kritik tajam Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo terhadap PT Garam, beliau menilai perusahaan pelat merah itu belum menunjukkan sikap kooperatif dalam upaya penanggulangan banjir yang berdampak besar pada aktivitas masyarakat.

Kemudian kritik lain bermunculan terhadap PT Garam, menggelinding bebas. Tidak berhenti pada persoalan penanganan banjir saja.

Di tengah sorotan publik, muncul pula kegelisahan lama yang kembali mencuat: dominasi tenaga kerja dari luar daerah di tubuh perusahaan ini.

Warga Sumenep sudah lama merasa hanya menjadi penonton di tanah sendiri. 

Kendati PT Garam beroperasi di wilayah mereka, sebagian besar posisi strategis dan pekerjaan tetap justru diisi oleh orang luar. 

Sementara itu, kebanyakan masyarakat lokal hanya mendapat peran sebagai buruh atau tenaga kerja bawahan dengan penghasilan tidak sebanding.

“Kami hanya dijadikan kuli, kerja di lapangan. Yang di kantor, yang dapat gaji tetap, kebanyakan orang luar,” keluh salah satu warga setempat yang enggan disebut namanya. 

Ungkapan ini menggambarkan ketimpangan yang selama ini dianggap tidak adil, apalagi mengingat dampak sosial dan lingkungan dari operasional perusahaan turut ditanggung masyarakat sekitar.

Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa PT Garam belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat Sumenep. 

Di satu sisi, perusahaan mengedepankan aturan dan prosedur saat diminta berkontribusi dalam penanggulangan banjir. 

Akan tetapi di sisi lain, manfaat langsung dari keberadaan BUMN ini pun belum sepenuhnya dirasakan warga lokal.

Harapan publik kini mengarah pada perbaikan menyeluruh; bukan hanya soal tanggap darurat banjir, tapi juga dalam pola rekrutmen dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Jika PT Garam ingin menjadi mitra pembangunan yang sejati di Sumenep, maka pendekatan inklusif dan keberpihakan pada warga lokal adalah keniscayaan, bukan pilihan.

Saatnya PT Garam Buka Mata-Hati

Situasi ini menimbulkan kekecewaan yang semakin mendalam di tengah masyarakat Sumenep. 

Tidak hanya soal banjir dan keterbatasan akses jalan akibat genangan air, tapi juga soal rasa keadilan yang terus-menerus terabaikan. 

Masyarakat mulai melempar bola pertanyaan: untuk siapa sebenarnya PT Garam hadir?

Sebagai perusahaan yang berdiri di atas tanah Sumenep, PT Garam seharusnya menjadi bagian dari denyut nadi masyarakat, bukan justru menjadi entitas yang berjarak. 

Ketika warga setempat hanya mendapat pekerjaan kasar atau karyawan bawahan, sementara posisi tetap dan layak diisi orang luar, timbul kesan bahwa perusahaan ini tidak berpihak pada masyarakat lokal. 

Hal ini tidak hanya memicu kecemburuan sosial, namun juga rasa terasing di kampung halaman sendiri.

PT Garam Harus Berbenah. 

Bukan hanya dari sisi manajemen risiko dan tanggap darurat, namun juga dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya secara menyeluruh. 

Jika perusahaan ini ingin mendapat dukungan penuh dari masyarakat, maka keterlibatan warga lokal dalam proses perekrutan, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi prioritas nyata, bukan janji kosong.

Transparansi dan kemitraan sejati semestinya dibuktikan melalui tindakan konkret. Bukan omong kosong. 

PT Garam seharusnya mulai melihat masyarakat Sumenep bukan sebagai objek yang harus diatur atau dibatasi, tapi sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem industri yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Kini, tongkat ada di tangan PT Garam. Apakah akan tetap bertahan dengan pendekatan birokratis dan elitis, ataukah mulai membuka diri, mendengar suara rakyat, dan menjadi bagian dari solusi yang ditunggu-tunggu? [Surya]