Bupati Sumenep Sayangkan Sikap Kaku PT Garam dalam Penanganan Banjir di Jalur Utama Sumenep-Pamekasan🔥

Masyarakat dan pemerintah daerah kembali dihadapkan pada persoalan serius terkait penanganan banjir yang melanda jalur utama penghubung Sumenep-Pamekasan. 

Di tengah upaya percepatan normalisasi akses jalan dan mitigasi dampak banjir, sorotan tajam mengarah pada PT Garam (Persero), BUMN yang dinilai belum menunjukkan fleksibilitas dan sikap kooperatif dalam merespons situasi darurat ini.

Salah satu suara paling lantang datang dari Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang menyayangkan sikap kaku PT Garam. 

Beliau menilai perusahaan pelat merah itu kurang tanggap dan tidak cepat merespons urgensi penanganan banjir yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk kelumpuhan transportasi dan perekonomian lokal.

"Ini bukan hanya soal aset, tapi soal kepentingan publik yang lebih luas. Kita perlu tindakan nyata, bukan alasan administratif yang berlarut-larut," tegas Fauzi dalam pernyataannya.

Menanggapi kritik tersebut, PT Garam mengeluarkan klarifikasi resmi melalui Siaran Pers Nomor: 13/PR.GRM/V/2025 pada Jumat, 23 Mei 2025. 

Dalam pernyataannya, PT Garam melontarkan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap penanganan banjir dan menegaskan komitmennya untuk terlibat dalam solusi jangka panjang. 

Namun perusahaan ini juga menekankan bahwa pemanfaatan lahan milik PT Garam harus mengikuti proses hukum dan regulasi sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.

“Langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Kami siap berkoordinasi dan mencari solusi bersama yang konkret dan berkelanjutan,” tulis PT Garam dalam siaran pers tersebut.

Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan publik. 

Di berbagai kanal media sosial dan forum warga, muncul desakan agar PT Garam lebih sigap dan responsif, terutama saat menghadapi bencana yang membutuhkan penanganan cepat dan kolaboratif lintas sektor.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa persoalan ini menjadi cermin lemahnya sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah dalam merespons kondisi darurat. 

Semestinya, ketika terjadi bencana yang berdampak langsung pada masyarakat luas, BUMN sejatinya tidak hanya berpegang pada aturan administratif, tapi juga mempertimbangkan fleksibilitas sosial demi kepentingan publik.

Kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa mitigasi bencana bukan hanya soal infrastruktur atau peraturan, tapi juga soal komitmen bersama dan empati institusi terhadap masyarakat. 

Diharapkan, ke depan PT Garam dan pemerintah daerah bisa menjalin koordinasi lebih baik, demi kepentingan rakyat yang terdampak langsung.

Hubungan Masyarakat

Kritik terhadap PT Garam tidak hanya muncul dalam konteks penanganan banjir, tapi juga mencerminkan ketegangan yang telah lama dirasakan sebagian masyarakat Sumenep. 

Selama ini, hubungan perusahaan dengan komunitas lokal dinilai kurang erat. 

PT Garam dianggap belum maksimal membangun kedekatan sosial maupun partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat sekitar wilayah operasionalnya.

Isu ini semakin mengemuka karena sebagian besar karyawan PT Garam justru berasal dari luar Kabupaten Sumenep. 

Hal ini menimbulkan kesan eksklusivitas dan jarak antara perusahaan dengan warga lokal yang tinggal berdampingan langsung dengan kawasan produksi garam.

Minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal tidak hanya menyisakan rasa kecewa, tapi juga menjadi sinyal bahwa BUMN ini belum sepenuhnya menjadikan masyarakat Sumenep sebagai mitra pembangunan. 

Padahal, dengan potensi sumber daya manusia lokal dan historisnya eksistensi garam di Madura, seharusnya ada pendekatan yang lebih inklusif.

Di tengah polemik ini, masyarakat berharap kritik dan masukan yang muncul tidak sekadar dianggap sebagai tekanan, melainkan sebagai momen refleksi bagi PT Garam untuk memperbaiki relasinya dengan publik. 

Langkah-langkah seperti perekrutan tenaga lokal, program tanggung jawab sosial perusahaan yang menyentuh kebutuhan riil warga, serta komunikasi yang terbuka dan bersahabat bisa jadi kunci membangun kembali kepercayaan.

Dengan hadirnya sinergi yang lebih kuat antara PT Garam, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan semua pihak bisa berperan aktif dalam menghadapi tantangan bersama, termasuk dalam urusan krusial seperti penanganan banjir. [Surya]